JAKARTA, datariau.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kini telah lolos dari status tersangka korupsi e-KTP yang diberikan KPK. Ia memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan pada Jumat (29/9).
Meski begitu, polemik internal Golkar masih membara. Mereka bahkan seakan terbagi 2 kubu. Yang dipermasalahkan adalah elektabilitas partai yang menurun saat Novanto menyandang status tersangka.
Keinginan untuk mencopot Novanto dari jabatan ketua umum kini masih didegungkan beberapa orang petinggi Golkar. Di antara adalah Ketua Harian Nurdin Halid, Korbid Polhukam Yorrys Yaweyai, dan Korbid Kepartaian Kahar Muzakir.
Nurdin Halid mengatakan partainya akan tetap mengajukan rekomendasi nonaktif kepada Novanto. Menurut dia, hasil praperadilan tidak akan mempengaruhi keputusan partai dan aspirasi dari bawah.
"Praperadilan itu tidak berkaitan dengan struktur Partai Golkar, praperadilan urusan pribadi pak Setya Novanto," kata Nurdin Halid di sela rapat koordinasi teknis DPP Golkar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9).
Di lokasi yang sama, Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya telah memberikan pilihan kepada Novanto, mundur secara terhormat atau melalui mekanisme partai. Mereka memberikan waktu hingga Senin (2/10) bagi Novanto untuk memberikan jawaban.
Yorrys mengklaim jika hingga Jumat (6/10) Novanto tak memberi jawaban, DPP akan mengambilalih. "Ya sudah, kita ambil alih keputusan DPP, didukung oleh DPD-DPD," ujarnya.
Tak tanggung-tanggung, Yorrys menyebut faksinya akan langsung mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai Plt Ketum untuk menggantikan Novanto. "Ambil alih saja, kan itu langsung nanti pleno itu menetapkan Airlangga Hartarto menjadi Plt," ujarnya.
Namun, di lain sisi ada pihak yang ingin tetap mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Diantaranya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin.
Agung mengharrapkan kegaduhan partai dapat dihentikan pasca ada putusan prapradilan tersebut. Menurut mantan Ketua DPR itu, Novanto masih dapat menjalankan tugas sebagai ketua umum dengan baik.
"Dengan putusan menang ini dikembalikan lagi hak-hak politiknya. Dia bisa jalankan tugas sebaiknya, apalagi kita harapkan kepada teman-teman sudahlah hentikan buat kegaduhan. Mari bersatu," tegas mantan Ketua DPR itu pada Jumat (29/9).
Sementara, Mahyudin berharap semua pihak dapat menerima keputusan ini dengan lapang dada. Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan supaya semua kader Golkar dapat kembali solid menjalankan misi dan roda organisasi partai menyongsong persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019.
Ia juga meminta doa agar Novanto cepat sembuh dari penyakit yang dideritanya. "Setelah sembuh, Setya Novanto akan pimpin konsolidasi seluruh DPP, DPD I dan DPD II menghadapi pilkada 2018. Mudah-mudahan target 60 persen kemenangan bisa tercapai," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Golkar Fadel Muhammad menginginkan agar seluruh kader patainya solid. Meski, ia mengakui mendengar desakan agar Novanto segera dicopot.
"Sudah (dengar desakan pecopotan Novanto), suaranya keras sekali. Saya mengatakan kita lihat proses yang sebenarnya saja, supaya tidak menimbulkan kontroversial," kata dia saat dihubungi kumparan (kumparan.com) pada Jumat (29/9).
Namun ia meminta agar tak ada perpecahan di tubuh Golkar. "Saya ingatkan mereka sebagai senior di Golkar, jaga, agar supaya Golkar solid," tegas Fadel Muhammad.
