INHU, datariau.com - Beberapa kepala sekolah di Inhu mengeluhkan adanya iuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Forum Lintas Etnis (Forlet) Inhu Ke-3 pada 1 Maret 2015 lalu.
Memang kegiatan itu meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, seperti jalan sehat, senam sehat dan bagi-bagi doorprize kepada masyarakat. Kegiatan kala itu dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai selesai tepatnya Ahad 1 Maret 2015.
"Pak bupati, kami kepala sekolah Kecamatan Pasir Penyu saat acara HUT Forlet dimintai iuran Rp650 ribu yang dikodinir oleh Kepala UPTD Pasir Penyu. Kami secara moral sangat keberatan dengan adanya iuran tersebut, uang darimana kami untuk iuran sementara dana Bos belum keluar, tak mau kami diancam dipindah atau diberhentikan," demikian isi SMS dari salah seorang kepala sekolah yang ditujukan kepada bupati dan ditebuskan ke redaksi datariau.com, kemarin.
Selain mengirimi pesan singkat dalam SMS, secara langsung para kepala sekolah juga menyampaikannya ke wartawan akan adanya iuran tersebut. Dari sekian banyaknya sekolah di Kecamatan Pasir Penyu, ada 8 kepala sekolah yang berhasil ditemui wartawan. Semuanya membenarkan adanya iuran tersebut namun nominalnya berbeda-beda.
"Benar, untuk acara HUT Forlet kita setiap kepala sekolah disuruh iuran. Kami dimintai Rp500 ribu untuk acara HUT Forlet Ke-3 tahun yang dihadiri oleh bupati Inhu Yopi, acara itu dipusatkan di halaman Pasar Sri Gading," urai salah seorang kepala sekolah yang tidak mau namanya disebutkan.
"Kita merasa heran, setahu kami dari informasi yang pernah kami dengar bahwa selama ini Forlet mendapat suntikan dana melalui APBD Inhu setiap tahunnya, tapi disaat merayakan HUT mereka masih juga melibatkan kami sebagai kepala sekolah dengan cara dimintai iuran," terang kepala sekolah lainnya. "Maaf ya mas, nama-nama kami jangan ditulis," sambungnya kembali meminta tidak disebutkan nama mereka.
Terkait hal ini, Kepala UPTD Pasir Penyu Sarudin selaku kodinator, saat dikonfirmasi melalui selulernya sedang sibuk. Sementara itu, Ardimis selaku koordinir untuk seluruh kecamatan yang ada di Inhu, saat dikonfirmasi membenarkan adanya iuran tersebut. "Tapi itu hanya sumbangan suka rela dan tidak ada paksaan pak," ujarnya.
Disinggung mengenai kepala sekolah yang tidak iuran mendapat ancaman, Ardimis menyangkal hal itu. "Ancaman mutasi itu tidak benar, kita tidak ada mengeluarkan ancaman apa pun," singkat Ardimis yang juga sebagai Ketua PGRI Kabupaten Inhu tersebut. (her)
