PADANG, datariau.com - Di lingkungan Pemerintah Kota Padang masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah ditetapkan, mana informasi yang bersifat umum (terbuka akses public) dan yang bersifat rahasia.
Tata kelola informasi berklarifikasi dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersedian informasi. Sehingga informasi dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat bagi pemimpin.
Demikian disampaikan Walikota Padang H Mahyeldi Ansharullah SP pada pembukaan pelatihan Persandian, Sosialisasi IT Scurity Awareness, di Hotel Kryad Bumi Minang, Selasa (25/4/2017).
Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Padang telah memanfaatkan teknologi dan komunikasi melalui pembangunan aplikasi-aplikasi yang bermuara pada dukungan pelayanan masyarakat.
"Sebagai instansi pemerintah yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi, Pemerintah Kota Padang menyadari perlu adanya manajemen pengamanan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang," tegas Walikota H Mahyeldi.
"Jadi, keamanan informasi pada era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) itu penting. Kerentanan information Exchange Environment (IEE) telah meningkat sebagai ancaman menjadi lebih luas. Maka dari itu keamanan informasi telah menjadi masalah yang mendasar, khususnya untuk pemerintahan. Peningkatan kesadaran keamanan informasi dan komunikasi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Padang dibutuhkan, guna menagntisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," ucap Walikota H Mahyeldi.
Memang, lanjutnya, penyelenggaran persandian bukan satu-satunya cara yang dapat menjamin keamanan dan pengawalan informasi, akan tetapi melalui kegiatan ini diharapkan dapat mebangun kesadaran bersama dan melakukan tindakan nyata untuk meminimalisir segala kemungkinan bocornya informasi berklarifikasi rahasia, baik berbentuk data, gambar, suara, video dan sebagainya yang dampaknya akan mengganggu kelancaran jalannya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi harus terus di kembangkan, sehingga betul-betul maksimal untuk bisa menciptakan pemerintah yang efisien dan akuntable.
Ketua Penitia Pelaksana pelatihan Persandian, sosialisasi IT Scurity Awareness Drs Didi Aryadi MSi yang juga Kepala Dinas Kominfo Kota Padang juga menjelaskan, persandian telah menjadi kewenangan daerah berdasarkan UUD nonomr 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni termasuk salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan persandian daerah bergabung dengan urusan komunikasi dan informatika menurut PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Adapun tujuan pelatihan Persandian, sosialisasi IT Scurity Awareness, untuk meningkatkan kinerja tata kelola teknology informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Membangun kesamaan cara pandang terhadap penyelenggaraan persandian daerah, bahwa persandian tidak hanya soal kirim atau terima berita. Meningkatkan kesadaran keamanan komunikasi dan upaya pengamanan informasi yang terdapat pada setiap aplikasi/sitem informasi yang tersebar di masing-masing OPD.
Peserta dibagi dua kelompok, pagi diikuti oleh staf ahli, asisten, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang sebanyak 58 orang. Dan turut dihadiri Kepala Kominfo Kabupaten dan kota Sumatera-Barat. Kelompok peserta kedua, adalah pejabat esselon pengelola data/aplikasi/sistem informasi di setiap OPD berjumlah 52 orang. Pelaksanaan kegiatan dua hari, Selasa dan Rabu 25-26 April 2017 di hotel Kryad Bumi Minang.
