Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Riau Guna Mendorong Perekonomian Warga

Admin
593 view
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Riau Guna Mendorong Perekonomian Warga

DATARIAU.COM - Pemahaman mengenai pembangunan sesungguhnya tak perlu dihubungkan menggunakan aspek-aspek spasial. Seperti pada negara-negara maju yang kebijakan perekonomian biasanya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan berasal dari aspek sosial lingkungan dan didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga kebijakan ekonomi bisa diuraikan baik secara transparan, adil serta memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Secara umum, kata pembangunan dapat diartikan sebagai usaha dalam memajukan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Pengertian pembangunan sendiri seperti yang diungkapkan oleh Portes (1996) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pada hakekatnya pembangunan adalah transformasi masyarakat pada suatu keadaan ke keadaan lain yang di cita-citakan. Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan warganya sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat di bidang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan asal pertumbuhan, artinya bahwa pembangunan bisa mengakibatkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi menjadi dampak adanya pembangun­an. Pada hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau peningkatan asal aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Riau merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di tengah pantai timur pulau Sumatra. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Berdasarkan hasil penelitian Badan Pusat Statistik Riau pada tahun 2022, penduduk di provinsi Riau yang jumlahnya berkisar 6.493.603 jiwa, dengan kepadatan penduduk yakni 75 jiwa/km². Saat ini Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber daya yang didominasi oleh sumber alam, terutama gas alam, minyak bumi, kelapa sawit, karet, serta perkebunan serat. Dengan otonomi yang dimiliki provinsi Riau memberikan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri. Sesuai visi-misi serta tujuan pembangunan provinsi Riau yang diamanahkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2017 mengenai perubahan Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu “Mewujudkan provinsi Riau menjadi titik perekonomian serta kebudayaan Melayu di lingkungan masyarakat Agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2025”.

Namun di balik kekayaan tersebut Riau ternyata masih miskin dalam fasilitas sarana dan prasarana terutama prasarana jalan. Pemprov Riau mencatat sejumlah permasalahan infrastruktur salah satunya yang terparah mengenai jalan. Jalan ini merupakan urat nadi perekonomian dalam kehidupan masyarakat khususnya didaerah. Jalan yang bagus secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah. Sumber daya yang terdapat di daerah, melewati jalan bagus, akan mendapatkan penghematan-penghematan. Pemerintah Provinsi Riau serta beberapa instansi terkait telah berusaha terus untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur agar bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat supaya mudah mengakses komunikasi, transportasi, listrik, air, dan sarana perumahan serta lainnya.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah ditetapkan bahwa pelaksanaan desentralisasi serta otonomi daerah dititik-beratkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam perkembangannya, penataan jalan dibutuhkan untuk jalan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan semua kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pembangunan jalan akan terus diupayakan karena sebagai infrastruktur, maka jalan adalah salah satu prioritas pembangunan Provinsi Riau yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024.

Panjang total jalan Provinsi Riau adalah 25.796,9 Km, dengan rincian panjang jalan Negara yakni 1.336,62 km, panjang jalan provinsi 2.799,81 km serta panjang jalan kabupaten/kota 21.661,47 km. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) menyebut saat ini total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Riau tersebut yang pada kondisi baik sepanjang 1.324,11 km atau 47,29 persen. Kemudian yang pada kondisi sedang sepanjang 382,44 km atau 13,66 persen. Pada kondisi rusak ringan 122,73 km atau 4,38 persen dan yang pada kondisi rusak berat 970,53 Km atau 34,66 persen. Terdapat beberapa ruas jalan yang pada kondisi rusak berat di antaranya Jalan Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi sepanjang 62,41 km. Kemudian Selatpanjang-Alai-Kampung Balak sepanjang 68,08 km. Kemudian pada ruas jalan Teluk Piyai-Panipahan berbatasan dengan Sumatera Utara yang mengalami rusak berat sepanjang 62,87 km. Selanjutnya di ruas jalan Bagansiapiapi-Teluk Piyai sepanjang 20,20 km, ruas jalan lainnya yang juga mengalami kerusakan berat yakni Jalam Teluk Meranti-Sebekek sepanjang 50,88 km, Sebekek-Guntung sepanjang 98,12 km, batas Siak-Perawang sepanjang 2,65 km, Simpang Kuala Saka-Teluk Lanjut-Sungai Guntung sepanjang 39,76 km, Rengat-Kuala Cenaku sepanjang 0,80 km, Lubuk Jambi-Simpang Ibul-Simpang Ifa sepanjang 46,56 km. Kemudian Jalan Riau Ujung-Pantai Cermin sepanjang 15,77 km, Lubuk Agung-Batu Sasak-batas Sumbar sepanjang 38,84 km, Rokan-Pendalian-Dusun Batas Sumbar sepanjang 6,13 km, lalu Ujung Batu-Rokan batas Sumbar sepanjang 27,90 km. Serta di Simpang Suram-Simpang Bagantujuh-Sontang sepanjang 44,10 km.

Jalan pada wilayah tersebut, setiap tahun mengalami kerusakan ratusan kilometer. Permasalahan kerusakannya pun hampir merata di seluruh daerah di Riau yang selalu menjadi keluhan bagi masyarakat Riau dan diharapkan menjadi perhatian lebih bagi pemerintah. Penyebab kerusakan jalan-jalan ini juga tidak lepas dari lemahnya pengawasan terhadap pengguna jalan. Seperti kendaraan yang bertonase besar dan truk over kapasitas atau kondisi over dimensi dan over load (ODOL). Yang selama ini disebut sebagai penyebab kerusakan pada jalan. Menanggapi hal tersebut untuk pengawasan kendaraan yang diduga penyebab kerusakan jalan ini Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau harus terus melakukan pengawasan dan melakukan tindakan pada kendaran-kendaraan yang menyalahi aturan. Dinas Pekerjaan umum setempat juga perlu memperbaiki kerusakan jalan provinsi sepanjang 2.799 kilometer. Hingga kini, masih banyak infrastruktur jalan di berbagai daerah Riau yang membutuhkan perbaikan serta perawatan oleh pemerintah. Khususnya pada jalan-jalan yang merupakan tanggung jawab Pemprov Riau. Sebenarnya anggaran dalam perawatan jalan setiap tahun masuk dalam APBD Riau. Hanya saja belum dapat terpenuhi secara maksimal sesuai kebutuhan yang menyebabkan lambatnya perawatan.

Kirim berita, hak jawab, laporan: 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)