DATARIAU.COM - Setiap 21 April, nama Kartini kembali menggema. Perempuan dirayakan, kebaya dikenakan, dan narasi emansipasi digaungkan di berbagai ruang. Namun di balik perayaan itu, ada pertanyaan mendasar yang jarang diajukan: apakah kita benar-benar memahami apa yang diperjuangkan Kartini, atau justru sedang mengulang tafsir yang keliru?
Tidak dimungkiri bahwa kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kemiskinan, kekerasan, diskriminasi, hingga marginalisasi masih menjadi realitas yang lekat dengan keseharian mereka. Namun, menyederhanakan persoalan ini sebagai semata-mata “masalah perempuan” jelas menunjukkan kekeliruan cara pandang.
Lebih jauh, menuding bahwa akar persoalan terletak pada ketimpangan gender, sehingga solusinya adalah mengejar kesetaraan di berbagai bidang kehidupan adalah hal yang juga patut dikritisi. Narasi “pemberdayaan perempuan” yang selama ini digaungkan ternyata tidak netral. Ia lahir dari kerangka berpikir sekularisme-liberalisme yang kemudian melahirkan feminisme modern.
Dalam perspektif ini, kemuliaan perempuan kerap diukur dari sejauh mana mereka mampu menunjukkan eksistensi dan meraih posisi setara dengan laki-laki. Relasi laki-laki dan perempuan pun sering direduksi menjadi relasi kompetisi yang menunjukkan seolah-olah akar persoalan perempuan adalah dominasi laki-laki.
Akibatnya, dalam bidang politik, perempuan disebut berdaya ketika memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan, yang diterjemahkan dalam peningkatan keterwakilan di parlemen dan jabatan publik. Dalam bidang ekonomi, perempuan didorong untuk memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan dan sumber daya, bahkan dituntut menjadi penggerak ekonomi (economic driver).
Namun realitasnya, tidak sedikit perempuan justru menanggung beban ganda berada di ranah domestik sekaligus publik hanya demi menopang sistem ekonomi yang timpang. Alih-alih menyelesaikan masalah, perempuan kerap dijadikan “penyangga” agar roda ekonomi tetap berputar.
Di ranah sosial, pemberdayaan sering dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas dalam berekspresi dan berperilaku. Berbagai gagasan tentang kesetaraan dalam relasi keluarga, pergaulan, hingga gaya hidup diaruskan dengan dalih agar perempuan tidak lagi dipandang rendah.
Dari sini lahir standar baru tentang “perempuan sukses”: mereka yang berprestasi di panggung publik, memiliki jabatan tinggi, atau unggul secara materi. Ironisnya, narasi ini kerap dikaitkan dengan perjuangan Kartini.
Padahal, jika menilik pemikiran Kartini secara lebih utuh, arah yang beliau tuju tidak sesederhana itu. Dalam salah satu suratnya (4 Oktober 1902), Kartini menegaskan bahwa pendidikan perempuan bukan untuk menjadikan mereka saingan laki-laki, melainkan agar lebih mampu menjalankan perannya sebagai ibu dan pendidik generasi.
Artinya, pendidikan dalam pandangan Kartini adalah sarana untuk memperkuat peran strategis perempuan, bukan untuk menciptakan kompetisi dengan laki-laki. Di titik ini, penting untuk melihat akar persoalan secara lebih jernih. Kemiskinan, kekerasan, dan ketimpangan yang terjadi hari ini bukan semata akibat relasi gender, melainkan berkaitan erat dengan sistem kehidupan yang lebih luas.
Sistem ekonomi kapitalisme, misalnya, telah melahirkan ketimpangan struktural yang tajam. Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara mayoritas masyarakat--termasuk perempuan--harus berjuang di tengah keterbatasan. Dalam kondisi ini, perempuan sering kali didorong bekerja lebih keras tanpa menyentuh akar ketimpangan itu sendiri.
Di sisi lain, sistem sosial yang bertumpu pada sekularisme juga melahirkan berbagai problem moral. Kekerasan, eksploitasi, dan relasi yang tidak sehat tumbuh di tengah masyarakat yang kehilangan pijakan nilai. Dampaknya tidak hanya dirasakan perempuan, tetapi seluruh lapisan masyarakat.
