DATARIAU.COM - Belum lagi sebulan, program hasil membujuk rakyat pada kampanye Pilpres 2024 lalu dengan istilah makan siang gratis atau sekarang ini disebut Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah melahirkan banyak permasalahan baru. Diantaranya mulai dari kendala teknis, pemerataan distribusi, capaian target, pendanaan, bahkan sampai soal sisa makanan yang terbuang.
Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 40 siswa SD Negeri Dukuh 03 keracunan usai menyantap menu MBG pada 16 Januari kemarin. Para siswa mengalami mual, muntah, dan pusing. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengklarifikasi bahwa kejadian ini merupakan kesalahan teknis yang tidak disengaja dan ia berjanji untuk terus memberikan yang terbaik. Para siswa berhasil diatasi oleh pihak sekolah tanpa harus dirujuk ke fasilitas kesehatan setempat (Kompas, 21/1/2025).
Sementara di tempat lain, di salah satu sudut pulau Kalimantan, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), pemberiam MBG terpaksa diundur karena belum adanya infrastruktur yang mendukung seperti dapur umum dan peralatan masak yang belum memadai. Begitulah keterangan yang diberikan oleh Komandan Kodim 1002/HST, Letkol Inf Fery Perbawa. Ia juga menyatakan bahwa pemberian MBG terpaksa harus diundur ke bulan Februari mengingat akses distribusi ke wilayahnya cukup sulit sebab tergolong daerah pelosok (Poros Kalimantan/16/01/2025).
Diketahui bahwa biaya MBG ini diambil dari APBN 2024 yang dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan besaran Rp 71 Triliun. Sayangnya, anggaran tersebut hanya mampu bertahan hingga Juni 2025 dengan target 19,47 juta anak, seperti penuturan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan. Karena alasan itu jugalah, dibutuhkan kembali suntikan dana segar untuk membiayai program pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto (CNBC, 7/1/2025).
Demi keberlangsungan program baru ini, pemerintah seperti kalang kabut dalam mencari suntikan dana segar. Beberapa diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bahkan menyebut kalau tiap daerah "wajib" menyumbang untuk program ini. Menurutnya, dari tiap APBD bisa dikeluarkan dana sejumlah Rp 2,3 Triliun, belum termasuk dari provinsi. Bila penerimaan provinsi lebih besar, kemungkinan sumbangan bisa mencapai Rp 5 Triliun.
Sementara Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin awalnya mengusulkan zakat agar dijadikan sumber pendanaan MBG. Potensi zakat sebesar Rp 300 Triliun per tahun menurutnya bisa menutupi keperluan MBG ini. Namun setelah kritikan dari banyak pihak, usulan ini menguap begitu saja. Dan setelah itu ia pula menyarankan kepada pemerintah agar uang hasil korupsi dari para koruptor dimanfaatkan untuk membiayai program MBG. Ia juga menghimbau masyarakat untuk saling membantu dalam menyukseskan program ini.
Dari keterbatasan dana saja, ada baiknya bila pemerintah berpikir ulang untuk melaksanakaan program MBG tersebut. Apalagi utang Indonesia selalu naik per periodenya. Keadaan perekonomian Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok makin melambung, sehingga mustahil bagi masyarakat untuk urunan membiayai MBG. Apalagi faktanya, dalam bulan Januari ini saja banyak makanan yang terbuang karena tak digemari peserta target. Diantaranya adalah menu buah dan sayur.
Adalah lumrah bila anak-anak tidak menyukai buah dan sayuran. Inilah yang seharusnya disiasati oleh pemerintah bersama tim MBG. Kebanyakan anak-anak lahap makan bukan karena timbangan nutrisinya ataupun alasan kesehatan, melainkan dari segi rasa. Apalagi paket MBG ini dipatok hanya Rp 10 ribu per piringnya, sedangkan segala kebutuhan gizi harus terpenuhi dalam kuota 10 ribu tersebut. Bisa dibayangkan bagaimanaa rasa dari makanan tersebut bukan?
Memang perlu usaha besar dan banyak PR bagi pemerintah untuk menyukseskan program MBG ini supaya layak disebut sebagai program unggulan pemerintah. Baik dari dananya ataupun segi teknisnya. Alangkah sayangnya bila dana puluhan bahkan ratusan Triliun per tahun hanya berakhir sebagai makanan sisa. Inilah cara berpikir penguasa negeri kapitalisme. Mereka mencari solusi tanpa memahami akar masalah sebenarnya. Sehingga hanya memunculkan turunan masalah berikutnya.
Seharusnya yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana rakyatnya memiliki lapangan pekerjaan yang luas, kestabilan ekonomi, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah ruah. Bukankah kurangnya gizi anak-anak Indonesia dikarenakan faktor kurang mampunya para orangtua dalam memenuhi standar kebutuhan gizi yang layak bagi keluarga? Disebabkan kondisi perekonomian rakyat yang berada di bawah garis standar kesejahteraan, maka dampaknya adalah pemenuhan kebutuhan pokok termasuk gizi yang pas-pasan dan apa adanya.
Lapangan pekerjaan yang sempit dan kualifikasi pekerjaan yang tinggi dan rumit, maraknya PHK dan pengangguran, sementara harga kebutuhan pokok makin melambung dari hari ke hari, menambah sengkarutnya permasalahan kebutuhan harian rakyat.
Seandainya pemerintah membuka lapangan kerja secara luas, mempermudah syarat pekerjaan, sebenarnya bukan hal yang sulit untuk mensejahterakan rakyat. Apalagi dengan mengelola secara mandiri seluruh kekayaan alam yang ada, maka negeri ini tidak perlu bergantung pada pajak dan utang luar negeri untuk bernafas. Kekayaan tambang, potensi pertanian dan peternakaan, sudah cukup untuk membiayai hajat hidup rakyat.
Kuncinya jangan serahkan kekayaan ini pada asing dan pihak swasta, namun benar-benar dikelola negara hanya untuk kepentingan umum bagi rakyat. Bayangkan saja, jika negara Amerika yang begitu luas bisa kaya raya dengan mengeruk emas Papua bertahun-tahun lamanya, apalagi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang hanya berjumlah sekitar 260 juta jiwa.
Penghasilan zakat yang berpotensi Rp 300 Triliun per tahun juga sudah sangat cukup men-cover permasalahan kemiskinan, logistik kemiliteran, membantu para dhuafa yang sedang terlilit utang, dan lainnya seperti yang telah dijelaskan syara' tentang hak zakat 8 asnaf dalam surat At Taubah ayat 60. Sehingga bagi rakyat yang tergolong fakir dan miskin, bisa ditanggulangi dengan bantuan bahan pangan dan pemberian modal usaha.
