DATARIAU.COM - Jika Anda mengira demonstrasi berulang buntut kekecewaan rakyat terhadap himpitan ekonomi dan buruknya kinerja pemerintah hanya terjadi di Indonesia, Anda salah. Bulan Oktober ini pemberitaan dunia diwarnai demonstrasi dan kerusuhan di berbagai negara di belahan Eropa. Negara-negara tersebut yaitu Albania, Austria, Belgia, Italia, Spanyol, Portugal, Prancis, serta Yunani.
Demonstrasi bermula di Perancis pada tanggal 17 Oktober 2026, awalnya demonstrasi ini dilakukan oleh para pelajar sekolah menengah dan mahasiswa yang menyoroti persoalan pendidikan, kondisi sekolah kekurangan tenaga pengajar, panjangnya jam sekolah dan ketidakpastian transparansi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.
Demo kemudian meluas dan diikuti oleh berbagai komponen masyarakat yaitu serikat buruh, warga sipil, mahasiswa dan masyarakat lintas sektor, protes meluas menyoroti masalah inflasi harga energi atau BBM, lonjakan biaya hidup dan rendahnya upah di Perancis. Demonstrasi di berbagai daerah di Perancis berujung kerusuhan penjarahan, vandalisme perusakan fasilitas umum dan terbakarnya sekolah rumah makan serta korban luka-luka dari pihak pendemo maupun polisi.
Demonstrasi di Perancis ini merupakan pusat kerusuhan terbesar setelah aksi unjuk rasa yang melibatkan sekitar 550.000 orang secara nasional. Sebanyak 2400 orang ditangkap dan presiden Emmanuel macron mengecam aksi tersebut dan menolak politisasi situasi oleh pihak luar.
Sementara itu, di Spanyol dan Portugal, persoalan utama berakar pada lonjakan harga sewa dan pembelian rumah yang tidak rasional. Di Portugal, harga rumah tahunan melonjak hingga 16,5% sementara di Spanyol kemarahan publik tersulut setelah insiden pengusiran seorang lansia berusia 87 tahun akibat harga sewa yang dinaikkan hingga 230% oleh perusahaan investasi titik akibatnya, banyak anak muda mendirikan tenda di jalanan untuk menuntut tempat tinggal yang terjangkau.
Di belahan Eropa lainnya, yaitu Belgia, Austria dan Yunani para pelajar di beberapa negara memprotes memburuknya fasilitas pendidikan publik dan mahalnya biaya kuliah titik di Austria rencana pemotongan anggaran universitas sebesar 1 Milyar Euro memicu unjuk rasa besar.
Di Italia dan Albania kerusuhan mewarnai aksi demonstrasi yang merupakan protes terhadap mahalnya biaya hidup. Massa dan polisi terlibat bentrok di depan katedral Milan serta area pusat perbelanjaan bahkan terjadi penjarahan terhadap tokoh-tokoh barang mewah. Di Albania unjuk rasa diwarnai pembakaran gedung pemerintah, penjarahan toko dan penggunaan peluru karet oleh kepolisian menuntut mundurnya Perdana Menteri.
Secara garis besar benang merah dari kerusuhan massal ini adalah kekecewaan masyarakat Eropa terhadap pemerintah yang dianggap lambat dalam merespons krisis ekonomi yang kian membebani kehidupan sehari-hari mereka.
Lebih parah daripada demonstrasi di dalam negeri, demonstrasi di Eropa ini berujung kerusuhan dan kebakaran properti milik rakyat, sesama rakyat yang sedang menderita akibat tekanan ekonomi. Secara psikologis frustrasi yang mendalam akibat kemiskinan dan tekanan ekonomi dapat memicu agresi titik idealnya agresi ini diarahkan kepada pembuat kebijakan titik namun, ketika akses menuju pusat kekuasaan di blokade ketat oleh aparat keamanan masa yang frustrasi mengalami kebutaan arah titik kemarahan tersebut bergeser kepada apa pun atau siapa pun yang ada di dekat mereka, termasuk properti sesama warga di titik ini, logika rasionalitas runtuh dan digantikan oleh dorongan destruktif yang buta.
Bagi sebagian pelaku penjarahan, aksi ini bukan lagi soal inflasi, melainkan manifestasi dari kebencian sosial yang mendalam atau (ressentiment). Mereka merasa telah lama dibuang dan diabaikan oleh sistem. Ketika ada kesempatan, mereka merusak tatanan sosial di sekitar mereka sebagai bentuk balas dendam anarkis terhadap dunia luar tanpa peduli bahwa korban dari tindakan mereka adalah tetangga atau sesama rakyat kecil.
Melihat dari betapa luas dan banyaknya aksi protes di berbagai negara dan terus berlanjut berulang-ulang di negara-negara yang menganut demokrasi maka kita perlu berpikir secara logika dan rasional berarti yang salah adalah sistemnya bukan sekedar mengganti orangnya.
Demokrasi memberikan janji romantis, bahwa sistem ini berasal dari demos dan kratos, secara harfiah berarti kekuasaan berada ditangan rakyat. Namun realitas di lapangan ternyata tak seromantis itu. Kenyataan bahwa demokrasi modern sering kali dikendalikan oleh sekelompok kecil elit politik dan ekonomi atau oligarki membuat rakyat patah hati.
Kebijakan publik kerap kali lebih berpihak pada penyumbang dana kampanye terbesar daripada kepentingan rakyat umum. Kekuasaan berada ditangan rakyat hanya digambarkan bahwa rakyat punya hak untuk memilih pemimpin dalam sistem pemilu. Namun sistem pemilu dengan biaya mahal membuat kandidat tanpa modal besar sulit menang dan biaya politik yang tinggi membuat penguasa cenderung bersifat korup untuk mengembalikan modal mereka.
Lord Acton, sejarawan Inggris abad ke-19, memberikan sebuah ungkapan terkenal yaitu kalimat power tense to corrupt and absolute power corrupts absolutely, yang artinya kekuasaan itu cenderung merusak (korup) dan kekuasaan yang mutlak pasti merusak ( korup) secara mutlak. Nah pada prakteknya, walaupun kekuasaan dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sistem pengawasan dan keseimbangan (check and balances), tidak akan ada artinya apabila semua posisi ini tidak memihak kepada rakyat akan tetapi memihak kepada kepentingan dan keuntungan diri sendiri dan kelompok.
Sistem kapitalisme yang dianut oleh negara-negara di Eropa memiliki cacat bawaan yang merugikan rakyat kecil. Pertama, ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Kapitalisme berorientasi pada akumulasi modal dan keuntungan profit, sehingga kekayaan terpusat pada segelintir pemilik modal besar sementara upah rakyat jelata atau buruh cenderung ditekan demi efisiensi biaya.
Kedua, komodifikasi kebutuhan dasar. Dalam sistem pasar bebas, layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan seringkali diserahkan kepada sektor swasta, sehingga harga ditentukan oleh pasar, yang membuat rakyat miskin kesulitan mengakses kebutuhan dasar tersebut.
Ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Demi kompetisi global regulasi ketenagakerjaan kadang dilonggarkan seperti sistem outsourcing atau upah minimum yang rendah sehingga memicu gelombang demonstrasi dari Serikat pekerja.
Dari sinilah kita cermati bahwa akar masalahnya adalah ketimpangan sistem yang tidak manusiawi. Alternatif dari sistem kehidupan yang mengimpit masyarakat atau kapitalistik ini adalah sistem pemerintahan Islam.
