DATARIAU.COM - Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Lirik lagi Koes Plus di atas sebenarnya tidak ada yang salah. Memang demikianlah sebenarnya realita tanah air kita yang telah Allah karuniakan pada kita. Hanya saja karena terjadi salah kelola oleh para pemimpin negeri ini, jadilah negeri yang pernah dijuluki zamrud khatulistiwa hanya menjadi penadah pangan dari negara luar.
Hal demikian diungkap oleh Direktur Lembaga Kajian Next Policy, Yusuf Wibisono yang menyatakan bahwa Indonesia diprediksi menjadi importir beras terbesar dunia.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya Perum Bulog sendiri telah mengatakan sudah mengimpor 2,5 juta ton beras sepanjang semester pertama 2024. Kemudian berencana akan mengimpor beras periode Mei hingga Desember sebanyak 3,4 juta ton. (fajar.co.id, 01/08/2024)
Terkait impor beras yang jor-joran ini, jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono, menanggapi bahwa simbol dalam salah satu sila Pancasila yakni padi dan kapas kini telah tergerus.
Pasalnya, padi dan kapas dulu pernah merajai Indonesia, namun kini sudah menjadi barang impor. Dandhy juga mengungkapkan bahwa tahun 2022, impor beras Indonesia 420 ribu ton. Tahun 2024 diperkirakan naik menjadi 6 juta ton.
Jelas ini terbesar dalam sejarah dan tertinggi di dunia. Meski penduduk Indonesia lebih sedikit dari China dan India.
Ironisnya, sebelumnya Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, usai rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2025 pada Senin, 29 Juli 2024, mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 30 persen total pangan di Indonesia terbuang. Jumlah ini ternyata setara dengan pemenuhan kebutuhan pangan untuk 60 sampai 125 juta rakyat Indonesia.
Menurut data, sebenarnya kebutuhan beras masyarakat Indonesia mencapai 2,6 juta ton per bulan. Dengan menghemat setidaknya 20 persen dari total pangan yang terbuang, Indonesia dapat menghemat hingga 6 juta ton beras per tahun.
Namun kenyataanya hal ini hanya hitung-hitungan di atas kertas. Tidak terealisasi dalam kebijakan pemerintah. Tingginya angka impor beras Indonesia, mengkonfirmasi gagalnya negara dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.
Padahal Indonesia pernah menjadi eksportir beras dan itu terjadi pada tahun 1941. Tepat 4 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kedaulatan pangan pada waktu itu dicapai karena kebijakan tepat yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Kedaulatan pangan bisa dicapai sebagai respons terhadap krisis ekonomi global pada tahun 1930-an yang berdampak pada pasar ekspor tradisional Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menerapkan kebijakan harga untuk pangan domestik.
Harga padi diberikan dengan layak sehingga mendorong pertanian rakyat untuk memproduksi padi. Selain itu, dilakukan cukai khusus pada tahun 1934 sehingga mencegah banjirnya beras murah dari Thailand, Vietnam dan Myanmar. (kompas.com, 03/02/2023)
Belajar dari kebijakan pada masa Hindia Belanda, agar terwujud swasembada beras, selain harga padi yang layak, lahan yang ditanami padi perlu diperluas. Pada saat Indonesia mengalami swasembada beras pertama kali, pertambahan luas tanam, karena pertambahan intensitas tanaman padi pada lahan berpengairan.
Namun kita pahami dengan baik bahwa pencapaian swasembada dan ekspor beras tidak dengan ujug-ujug hanya dengan kebijakan yang tepat. Lebih utama adalah dilakukan secara terencana dan terstruktur serta bertahap dan tentunya dengan kesungguhan.
Negara seharusnya memberikan perhatian besar terhadap lembaga-lembaga penelitian yang akan memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan perkebunan dan pertanian. Intinya, memang perlu ada lembaga semacam Departemen Pertanian yang berbasis penelitian dan pengembangannya berbasis penyuluhan bagi perkebunan dan pertanian rakyat.
Hasil penelitian yang demonstrasikan langsung di persawahan dapat dengan cepat menyalurkan hasil penelitian. Intensifikasi pertanian rakyat dapat dilakukan dengan pemilihan benih padi dan pupuk yang didukung oleh pengaplikasian di persawahan.
Petani akan belajar memilih varietas yang berproduksi tinggi dan tahan hama penyakit. Petani juga perlu diajarkan bertanam dalam baris yang dapat mengurangi jumlah bibit serta dapat menyiang dengan lebih mudah.
Negara juga harus membangun infrastruktur pengairan yang terpelihara dengan baik sehingga pertanaman padi rakyat dapat dilakukan dengan baik bahkan luas panenan menjadi meningkat dengan tajam.
Jika hal di atas dilakukan oleh para pemangku kebijakan negeri ini, tentu Indonesia tidak akan lagi menjadi negara importir beras, tetapi akan menjadi negara eksportir beras.
Jika sebelum Indonesia merdeka saja bisa diwujudkan kedaulatan pangan, mengapa setelah merdeka selama 79 tahun justru malah sebaliknya?
Sesungguhnya jika para pemimpin negeri ini amanah dan menyadari bahwa setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban kelak baik di dunia maupun di akhirat, maka krisis pangan dan naiknya harga-harga pangan akan bisa diatasi dengan segera.
"Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?" (QS. Al Qiyamah: 36)
Jika manusia biasa saja akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab terhadap nasib seluruh rakyatnya? Wallahu a'lam bi ash shawab. ***
