DATARIAU.COM - Sejak awal program prioritas MBG (Makanan Bergizi Gratis) diwacanakan, sudah menuai pro dan kontra. Makan Bergizi Gratis (MBG) yang awalnya dinamakan Makan Siang Gratis, memang layak untuk dikritisi dan evaluasi. Bagaimana tidak? Sejak awal berjalannya program ini, sudah lebih dari 6000 siswa keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG. Angka ini bisa saja terus bertambah jika penyebab keracunan tidak segera diantisipasi.
Ironisnya meski anak sekolah yang menjadi korban keracunan sudah tembus lebih dari 6000 anak, Prabowo menganggap remeh total korban keracunan. Bahkan menurut laporan yang ia terima, anak korban keracunan hanya 0,0017 persen. Bahkan menurut Presiden Prabowo Subianto, jumlah kasus keracunan tidak menandakan kegagalan program prioritasnya. Program MBG dipastikan akan terus berjalan meski korban keracunan terus bertambah. Pasalnya, pada tahun 2025 MBG (Makan Bergizi Gratis) ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat. (tempo.co, 29/9/2025)
Tingginya kasus keracunan MBG, akhirnya mengungkap bahwa dari 8583 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS (Sertifikasi Laik Higienie dan Sanitasi). Ini berarti ada 8549 SPPG yang belum mengantongi SLHS hingga 22 September 2025. Berdasarkan data juga didapat, dari 1379 SPPG, hanya 413 yang memiliki proses operasi standar keamanan pangan. Bahkan hanya 312 SPPG yang benar-benar menerapkan SOP tersebut. (kompas.com, 24/9/2025). Anehnya jika MBG adalah program prioritas, mengapa SPPG yang belum memiliki SLHS diberi izin beroperasi? Padahal jika pemerintah benar-benar peduli terhadap gizi dan masa depan generasi, seharusnya serius dan berhati-hati dalam menjalankan program ini.
MBG (Makan Bergizi Gratis) yang seharusnya menjadi harapan bagi generasi yang sehat dan cerdas, sehingga mampu mewujudkannya Indonesia Emas, justru bak ancaman. MBG tak hanya bermasalah dari sisi keamanan pangan, tetapi juga bermasalah dalam wadah yang digunakan (food tray). Namun nyatanya sampai detik ini baik BGN (Badan Gizi Nasional) maupun pemerintah tampaknya tak terlalu ambil pusing terhadap persoalan ini.
Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta mengungkapkan hasil pengujian laboratorium di dua lokasi untuk mengecek food tray (nampan) program MBG. Hasilnya food tray untuk MBG yang diimpor dari China memakai unsur minyak atau lemak babi dalam proses pencetakan nampan. Oleh karena itu RMI-NU mendesak Kementerian Perdagangan menghentikan impor food tray yang terbukti menggunakan bahan tidak halal. Bahkan seharusnya nampan MBG yang diimpor dari China ditarik kembali dari SPPG-SPPG sehingga tidak lagi digunakan ke sekolah-sekolah.
Dalam sudut pandang Fiqih Islam, penggunaan pelumas berbahan babi dalam proses pencetakan wadah makanan (food tray) program MBG tetap tidak bisa ditoleransi meski nampan dicuci dan disterilkan. Standar halal bukan hanya dilihat dari hasil akhir (produk) yang bersih dari unsur haram, tetapi juga dari proses produksinya.
Karut marut yang terjadi dalam pengelolaan MBG akankah mampu untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting pada anak-anak dan ibu hamil, serta meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal? Karena faktanya BGN (Badan Gizi Nasional) saja menandatangani MoU dengan korporasi. Seperti diberitakan dalam website Badan Gizi Nasional (BGN), dimana BGN menjalin kesepakatan kerja sama dengan PT Sarihusada Generasi Mahardhika, anak usaha dari Danone Group. (bgn.go.id, 28/5/2025). Mana yang katanya berpihak pada petani lokal dan ekonomi kerakyatan?
Hal ini tentu menjawab mengapa foto-foto MBG yang beredar adalah burger, spagheti, frozen food, susu ultra proses, bukan susu sapi segar dari peternak lokal. Jelaslah mengapa banyak kasus keracunan. Menurut Laksmi Savitri, Ahli Politik Pangan, banyaknya kasus keracunan karena tata kelola yang sentralistik. Ini memaksa SPPG memasak dalam skala besar. Pada akhirnya opsi yang paling masuk akal adalah membeli bahan pangan industri karena mudah disimpan alias adanya pengawet dan murah. Apalagi kalau membeli dekat dengan tanggal expired. Sayur-sayur yang digunakan nyatanya juga sayur frozen pabrikan. Ayam, rolade, juga frozen pabrikan. Tidak ada bahan pangan lokal. Tidak ada rempah, adanya saos. Ketika saosnya expired, tentu bisa membuat keracunan.
Lewat MBG, anak-anak kita nyatanya diberi makanan bukan dengan orientasi pemenuhan gizi, tetapi dengan rantai pasok sistem pangan industri. Padahal jelas mayoritas ibu-ibu memberi makan anaknya dengan membeli bahan pangan di pasar yang fresh dan terbaik. Bahkan ada yang langsung diambil dari alam. Tetapi dengan MBG ini, anak-anak diberi makanan yang dimasak dalam skala besar.
Terjadinya keracunan berulang, jelas menunjukkan adanya ketidakseriusan dan kelalaian negara. Khususnya dalam menyiapkan SOP dan mengawasi SPPG. MBG yang sifatnya sentralistik jelas bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan gizi pada anak sekolah dan ibu hamil, apalagi mencegah stunting. Jika negara tetap ingin melanjutkan program MBG ini dan berpihak pada rakyat dan bukan korporat, tata kelolanya hendaknya tidak bersifat sentralistik. Caranya tentu dengan mengaktivasi dapur berbasis sekolah atau berbasis komunitas. Memasak makanan dengan skala kecil-kecil. Dengan begitu anak-anak akan mendapatkan makanan yang bermartabat dan fresh. Makanan anak adalah simbol martabat.
