Polemik Penghentian Tunjangan Profesi Guru, Butuh Solusi Jitu!

457 view
Polemik Penghentian Tunjangan Profesi Guru, Butuh Solusi Jitu!
Foto: Ist
Sarmi Julita, SP (Praktisi Pendidikan)

DATARIAU.COM - Kabar getir menyapa dunia pendidikan. Pasalnya, Pemerintah melalui Kemendikbud memotong tunjangan profesi guru PNS dan non PNS lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan alasan realokasi penanganan Covid-19.

Dalam lampiran Perpres tersebut, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun (Media Indonesia, 20/04/2020). Pemotongan juga dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari yang semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun (CNN Indonesia, 14/04/2020).

TPG sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. TPG ini diberikan kepada guru dan dosen yang berstatus PNS maupun bukan PNS, diberikan setiap bulan yang besarannya ditentukan oleh PP Nomor 41 Tahun 2009 dan peraturan turunan (Kompas.com, 19/07/2020).

Forum Komunikasi Guru SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) mengeluhkan penghentian tunjangan profesi. Keluhan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Para guru yang tergabung dalam SPK menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (KompasTV, 19/07/2020).

Ikatan Guru Indonesia (IGI) juga memprotes langkah pemerintah tersebut. “Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 merugikan sejumlah pihak, yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus Corona,” kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim dalam pernyataan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (20/4).

Langkah pemerintah menyunat tunjangan profesi guru terkesan tidak berempati terhadap para pendidik yang pasti sedang terdampak akibat pandemi Covid-19. Menurut Ketua IGI, para guru justru harus dijaga pendapatannya karena tidak jarang ditemui guru yang membantu anak didiknya yang tidak mampu, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Bahkan ada juga guru yang rela membeli kuota data atau pulsa untuk anak didik mereka meskipun sekarang Permendikbud membolehkan penggunaan dana BOS untuk membeli kuota data baik untuk guru dan siswa.

Ketua IGI pun menegaskan agar anggaran-anggaran tak bermanfaat dan tak mengubah keadaan yang ada di Kemendikbud itu yang dialihkan untuk Covid-19. Anggaran peningkatan kompetensi guru di Dirjen GTK Kemendikbud tak banyak bermanfaat. Seperti anggaran organisasi penggerak yang lebih dari setengah triliun dan anggaran lain terkait peningkatan kompetensi guru oleh Kemendikbud bisa dialihkan  untuk Covid-19 (MediaIndonesia, 20/04/2020).

Ekonom senior, Rizal Ramli turut melayangkan protes atas pemotongan tunjangan profesi guru. "Tunjangan Guru mau dipotong 3,3 triliun. Stafsus dapat proyek Pelatihan Online 5,6 triliun," sindir Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu malam (18/4/2020).

Pengelolaan keuangan ala sistem sekuler terus menuai polemik. Sebab, langkah yang ditawarkan bukan solusi yang menghantarkan kepada kemaslahatan. Seharusnya, timbang rasa kepada dunia pendidikan yang gagap dalam proses pembelajaran. Penghentian tunjangan profesi guru sama sekali tak berempati. Bandingkan dengan beberapa lembaga lainnya, seperti Stafsus Presiden dan BPIP. Lembaga yang tidak berperan signifikan terhadap kemajuan negara, namun mendapatkan gaji yang fantastis. Miris!

Problem yang sama akan terus terjadi. Sebab bersumber dari penerapan sistem kapitalisme yang berlandaskan asas sekuler, yakni pepisahan agama dari kehidupan. Rezim membuat kebijakan hanya berlandaskan kepentingan. Minim rasa takut kepada Allah dalam hal kepemimpinan. Seolah lupa, bahwa kelak akan ada hari pertanggungjawaban. Sangat jauh berbeda ketika sistem Islam yang diterapkan.


Sistem Islam Menyejahterakan Guru

Dalam Islam, guru sangat dihormati. Sebab, peranan guru demikian besar demi lahirnya generasi cerdas. Generasi khoyru ummah, yang kelak menentukan arah kemajuan bangsa. Karena itu, Sistem Islam Khilafah sangat memperhatikan kesejahteraan guru dengan memberikan gaji yang layak untuk mereka. Hal ini diabadikan oleh tinta emas sejarah peradaban Islam.

Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khaththab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas atau sekitar 31 juta rupiah dengan kurs sekarang). Demikianlah, kesejahteraan guru di masa Khilafah benar-benar nyata (MuslimahNews.com, 28/11/2020).


Cara Islam Mengatasi Wabah dan Manajemen Keuangan

Dalam kondisi wabah seperti hari ini, hal yang harus diperhatikan yakni bagaimana menghentikan wabah dan menyelesaikan dampaknya. Dalam Islam sangat jelas, bahwa solusi mengatasi wabah menular adalah dengan lockdown. Sehingga wabah hanya terjadi pada suatu wilayah dan tidak menyebar ke wilayah lainnya. 

Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari).

Terjadinya krisis bahkan ancaman resesi hari ini bukan semata dampak Corona. Pasalnya, sebelum adanya Corona pun negeri ini bahkan negeri adidaya seperti AS sudah sering mengalami krisis. Krisis ekonomi adalah sebuah keniscayaan dalam sistem ekonomi kapitalisme liberal.

Pengelolaan keuangan dalam sistem kapitalisme sangat jauh berbeda dengan Islam. Dalam sistem kapitalisme, rezim begitu gampang mengambil kebijakan, meski kadang mengorbankan rakyat sendiri. Pemasukan negara sebagian besar bertumpu pada pajak. Pajak diambil dari rakyat. Jelas, ini semakin menyusahkan mereka. Ketika anggaran tidak mampu memenuhi kebutuhan roda pemerintahan, kebijakan tambal sulam pun diambil. Mulai dari memperbanyak hutang, menjual asset negara hingga mengambil hak sebagian rakyat. Sungguh zhalim ! 

Pengelolaan keuangan dalam Islam sangat jelas dan terarah, baik sumber atau pos-pos pemasukan, maupun pos-pos pengalokasiannya. Semuanya dikelola oleh lembaga khusus yakni Baitul Maal. Manajemen keuangan yang apik untuk menjalankan roda pemerintahan dan menjaga kelangsungan hidup rakyatnya.

Syaikh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan warga negara dalam kondisi bencana akan diurus oleh bagian tersendiri yakni Seksi Urusan Darurat/ Bencana Alam (Ath-Thawaari). Seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslimin atas setiap kondisi darurat/bencana mendadak yang menimpa mereka, seperti gempa bumi, angin topan, kelaparan dan sebagainya.

Biaya yang dikeluarkan oleh seksi ini diperoleh dari pendapatan fa’i dan kharaj, serta dari (harta) pemilikan umum. Apabila tidak terdapat harta dalam kedua pos tersebut, maka kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslimin seperti sumbangan. Fa’i, kharaj, ghanimah, ‘usyr, jizyah, khumus dan dharibah merupakan pos pemilikan negara. Sedangkan pos pemilikan umum yakni hasil dari pertambangan dan energi seperti minyak bumi, emas, batubara, gas alam, dll, hasil laut, hasil hutan dan padang rumput.

Besar dan banyaknya sumber pemasukan memungkinkan negara Islam siap untuk menghadapi bencana alam/ wabah. Meski tidak bisa diprediksi kapan dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Alokasi dana yang didapat dari pos pemilikan negara dan pos kepemilikan umum  menjadi wewenang Khalifah untuk menggunakannya. Baik dari sisi kapan maupun besarnya dana yang dipergunakan. Sehingga fungsi pemimpin jelas sebagai pengurus dan penanggung jawab seluruh urusan rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya,” (HR al-Bukhari). (*)

Wallahu A’lam.. 

Penulis
: Sarmi Julita
Editor
: Redaksi
Sumber
: datariau.com
Tag: