DATARIAU.COM - Beredar video gladi kotor persiapan peringatan HUT ke-80 RI di Istana Negara, dimana terlihat Mayor Teddy, Sekretaris Kabinet RI bergoyang mengikuti musik. Jelas, persiapan itu dibiayai APBN, sementara rakyat juga diwajibkan mengadakan acara yang sama, bedanya dananya patungan. Miris! Sudahkah kita benar-benar merdeka?
Narasi pemerintah menyebut perekonomian Indonesia terus melejit, nyatanya, kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia memasuki tengah tahun ini masih pontang-panting. Daya beli mereka masih lesu, dan cenderung habis untuk sekadar urusan sandang dan operasional harian. Ibarat bonsai terus tumbuh tapi tidak berkembang (tirto.id, 7-8-2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah ada penurunan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Situasi itu berarti ada 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelompok kelas menengah.
Padahal di tahun 2019, proporsi kelas menengah masih mencapai 21,45 persen dari total penduduk. Namun, tahun 2024, kelompok ini terkikis turun menjadi 17,13 persen dari total penduduk, menunjukkan penurunan sebanyak 4,32 persen. Secara absolut, jumlah kelas menengah Indonesia dalam lima tahun terakhir turun sebesar 16,5 persen. Dan turunnya bukan karena mereka naik kelas menjadi kaya, mirisnya malah menjadi miskin.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menduga kondisi kelas menengah Indonesia masih belum rebound pada semester pertama, atau setidaknya sampai triwulan awal 2025. Hal itu ditandai dengan fenomena berjalan-jalan tanpa belanja atau disebut rombongan jarang beli (rojali).
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, dari paparan data ekonomi BPS Triwulan II-2025 ia menilai bahwa kelompok masyarakat kelas menengah sering kali digambarkan sebagai tokoh protagonis utama perekonomian di Indonesia. Merekalah mesin penggerak konsumsi, penyumbang pajak yang taat, dan simbol dari impian kemajuan bangsa. Padahal, semuanya semu, fasad kemapanan yang terjadi justru rapuh. Di balik itu ersembunyi sebuah kecemasan kolektif. Yakni ketakutan konstan ancaman “turun kelas”.
Achmad menambahkan, erosi daya beli dan ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi justru akan berpotensi memburuk. Faktor terbesar yang melemahkan daya tahan ekonomi kelas menengah adalah jurang yang semakin menganga antara laju kenaikan biaya hidup riil dengan pertumbuhan pendapatan mereka.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan kelas menengah semakin tertekan karena meningkatnya biaya hidup yang tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan riil dan mulai turun kelas. Ini menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang terjadi belum inklusif dan tak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat luas. Kelompok ini terjepit di antara dua kutub: terlalu “mampu” untuk menerima bantuan sosial, tetapi belum cukup kuat untuk naik kelas secara ekonomi.
Masyarakat pada umumnya masih menghadapi sulitnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dikarenakan mahal. Sementara proteksi terhadap risiko ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau krisis kesehatan cenderung minim. Pemerintah sejauh ini kebijakannya belum cukup menyentuh kebutuhan spesifik kelas menengah. Misalnya, dari insentif Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu, hanya menjangkau sekitar 18 persen dari target penerima, sebagian di antaranya kelas menengah.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) juga mencatat adanya penurunan simpanan nasabah perorangan di perbankan pada triwulan I-2025. Simpanan individu turun 1,09% secara tahunan. Artinya banyak masyarakat yang mulai menggunakan tabungannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, listrik, air dan transportasi (cnbcindonesia.com, 8-8-2025).
Demikian pula dengan pelemahan kredit konsumsi yang menurut LPEM UI dipengaruhi oleh meningkatnya kehati-hatian perbankan (risk aversion), khususnya pada segmen konsumen berisiko tinggi.
Lain Sakit Lain Obatnya
Angka 80, tentu bagi sebuah negara bukan usia yang muda lagi. Semestinya semakin banyak berbenah dan evaluasi. Antara merdeka dan fakta berseberangan, nyatanya itu tak menjadi pemikiran serius bagi para pemimpin negeri ini. Tokoh-tokoh lintas agama mengadakan Deklarasi Damai sebagai wujud komitmen bersama dalam merawat kebinekaan dan memperkuat persatuan nasional.
Deklarasi ini disampaikan dalam Silaturahmi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Serpong, Rabu, 6 Agustus 2025 lalu. Deklarasi dibacakan oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, Adib Abdushomad, bersama enam perwakilan majelis agama, yaitu: KH Marsudi Syuhud (Majelis Ulama Indonesia), Pdt Johan Kristantara (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Mgr Antonius Subianto Bunjamin (Konferensi Waligereja Indonesia), Ketut Budiawan (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Philip Kuntjoro Widjaja (PERMABUDHI), dan Xs Budi Santoso Tanuwibowo (MATAKIN) (Kemenag.go.id, 6-8-2025).
Para tokoh agama sepakat bahwa kemajemukan adalah rahmat sekaligus kekuatan sosial yang harus dijaga dan diwariskan secara konsisten kepada generasi penerus. Mereka juga menyinggung pentingnya kewaspadaan terhadap potensi gangguan hubungan antarumat beragama.
Deklarasi juga menekankan pentingnya kepekaan sosial umat beragama terhadap isu-isu kemanusiaan, seperti konflik, ketidakadilan, kemiskinan, hingga kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, dialog dan silaturahmi antarumat beragama terus didorong untuk memperkuat jalan bersama menuju kehidupan yang damai, setara, dan bermartabat.
Forum lintas agama ini juga menyerukan penguatan sinergi antarpihak, mulai dari kepala daerah, Kementerian Agama, aparat keamanan, hingga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), untuk aktif mengedukasi masyarakat, melakukan deteksi dini potensi konflik, dan merespons isu intoleransi secara adil dan komprehensif.
Sungguh! Peringatan 80 tahun kemerdekaan RI diliputi dengan ironi. Ada banyak persoalan di berbagai bidang kehidupan. Di bidang ekonomi, banyak terjadi PHK terhadap pekerja pada berbagai sektor, seperti industri tekstil, teknologi, dan lainnya. Penghasilan masyarakat stagnan atau bahkan turun, sedangkan pengeluaran makin besar karena harga-harga melambung tinggi dan banyak pungutan dari negara, akibatnya masyarakat terpaksa makan tabungan. Kondisi ini rawan menjatuhkan warga kelas menengah ke jurang kemiskinan.
Namun justru para tokoh umat sibuk menggodok berbagai istilah yang sebenarnya tidak riil terjadi tapi terus diopinikan seolah memang terjadi. Di antaranya penanaman berbagai pemikiran rusak seperti deradikalisasi, Islam moderat, dialog antar agama, dll, yang menjadikan umat jauh dari pemikiran Islam.
Justru inilah yang menjadi persoalan baru yang mengalihkan perhatian dari masalah lama. Bahkan bahayanya hingga menjadi ancaman bagi generasi karena terjadi pembajakan potensi generasi untuk mengokohkan Sistem Kapitalisme. Jika tidak ditangani secara benar akan menjauhkan kaum muslimin dari pemikiran Islam dan tidak bisa berpikir benar.
Jadi, apakah kita sudah merdeka? Mungkin iya kita tak lagi angkat senjata melawan penjajah itu, namun sejatinya Indonesia masih terjajah secara hakiki. Kemerdekaan seharusnya tampak pada kesejahteraan rakyat, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar tiap rakyat. Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka itu artinya Indonesia belum merdeka secara hakiki.
Kemerdekaan juga nampak ketika umat Islam dapat berpikir sesuai dengan Islam, bukan terkontaminasi dengan pemikiran di luar Islam yang jelas merusak dan membawa kepada bencana bertubi-tubi dalam seluruh aspek kehidupan.
Kondisi ini tidak terjadi secara instan, namun sejak hari pertama penetapan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1946, kita sudah beralih dari penjajahan fisik kepada penjajahan ide dan pemikiran. Ada 7 kata yang dihilangkan dari pembukaan UUD 1945 yaitu kewajiban negara menjalankan syariat, dengan alasan rakyat Indonesia timur tidak menghendaki.
Setelahnya, secara sadar negeri ini menerapkan sistem sekuler kapitalisme yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, tetapi malah melayani kepentingan kapitalis. Akibatnya, kapitalis makin kaya, sedangkan rakyat makin miskin.
