PEKANBARU, datariau.com - Industri perhotelan di Provinsi Riau menghadapi tekanan akibat berkurangnya kegiatan pemerintah yang digelar di hotel. Kondisi ini berdampak terhadap pendapatan pengelola hotel, sementara biaya operasional terus meningkat dan tarif kamar sulit dinaikkan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Ir Nofrizal MM, mengatakan kegiatan pemerintah selama ini menjadi salah satu penopang bisnis perhotelan, terutama melalui penyelenggaraan rapat, pertemuan, dan berbagai acara lainnya.
Namun, ketika frekuensi kegiatan tersebut menurun, hotel kehilangan sebagian sumber pendapatan. Bahkan, menurut Nofrizal, kegiatan berskala kecil pun kini semakin jarang terlihat.
“Jangankan kegiatan besar, kegiatan kecil-kecil pun hari ini sudah tidak kelihatan lagi,” kata Nofrizal, Senin (26/10/2026).
Nofrizal yang juga anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN itu menjelaskan, kegiatan pemerintah memiliki efek berantai terhadap perekonomian, termasuk sektor swasta. Ketika pemerintah menggelar acara, pelaku usaha swasta cenderung ikut menyelenggarakan kegiatan yang turut menggerakkan bisnis hotel dan restoran.
Sebaliknya, berkurangnya kegiatan kementerian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kegiatan pemerintah daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat permintaan terhadap layanan perhotelan ikut melemah.
Biaya Operasional Terus Meningkat
Di tengah menurunnya permintaan, pengelola hotel tetap harus menanggung biaya operasional yang tidak sedikit. Pengeluaran untuk gaji karyawan, perawatan gedung, hingga renovasi fasilitas harus terus dipenuhi, terlepas dari tingkat hunian hotel.
Kenaikan upah tenaga kerja juga menambah beban biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.
“Beban hotel itu besar. Ada beban karyawan, beban maintenance, dan beban renovasi. Gedung itu tidak mungkin tidak direnovasi. Dipakai atau tidak, gedung tetap dimakan waktu dan cuaca,” ujar Nofrizal.
Menurut dia, persoalan semakin kompleks karena dalam sekitar satu dekade terakhir, pelaku usaha perhotelan menghadapi kesulitan untuk menaikkan tarif kamar. Sementara itu, berbagai komponen biaya operasional terus mengalami peningkatan.
Kondisi tersebut membuat ruang gerak pengelola hotel semakin terbatas dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan kepada tamu.
Nofrizal memahami setiap hotel memiliki strategi masing-masing untuk menghadapi situasi tersebut. Namun, ia mengingatkan agar perang harga tidak dijadikan satu-satunya cara untuk mempertahankan bisnis.
Menurutnya, penurunan tarif kamar secara berlebihan berisiko mengurangi kemampuan pengelola dalam membiayai pemeliharaan fasilitas dan meningkatkan mutu layanan.
“Bertahan hidup itu tidak mesti harus banting harga. Kalau sudah banting harga, ekonomi tidak baik lagi. Kami khawatir kualitas hotel semakin menurun,” katanya.
Berdampak terhadap Kesempatan Kerja Siswa
Selain memengaruhi keberlangsungan usaha, tekanan yang dialami industri perhotelan juga berpotensi berdampak terhadap kesempatan kerja dan praktik bagi tenaga terdidik di bidang pariwisata.
Nofrizal mengatakan, hotel memiliki peran penting sebagai tempat bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menjalani praktik kerja dan memperoleh pengalaman sesuai bidang pendidikan mereka.
Ia menyebutkan, berdasarkan pendataan PHRI, terdapat lebih dari 800 siswa magang di Pekanbaru.
Menurutnya, keberlangsungan industri perhotelan turut menentukan ketersediaan ruang praktik bagi siswa yang menempuh pendidikan di bidang perhotelan dan pariwisata. Karena itu, kondisi usaha yang tertekan perlu menjadi perhatian bersama agar kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja tetap terjaga.
