PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi DPartai Demokrat Sigit Yuwono ST mengkritisi kebijakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalitedan solar yang memakai aplikasi MyPertamina. Ia menilai, penggunaan aplikasi tersebut justru semakin menyulitkan dan membingungkan masyarakat.
"Ini yang ada tambah membingungkan masyarakat. Apalagi di SPBU itu tidak boleh menghidupkan handphone. Ini harus mau download aplikasi lagi dan menunjukkan bukti pendaftaran. Jadi ini maksudnya agar BBM subsidi ini tepat sasaran atau seperti apa," kata Sigit, Rabu (29/6/2022).
Menurut Sigit, kewajiban menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM pertalite dan solar ini akan bermasalah di lapangan. Selain itu, penggunaan aplikasi tersebut dinilai masih belum efek untuk menekan subsidi BBM.
"Kalau memang masalahnya BBM subsidi gara-gara tidak tepat sasaran, kan bisa dilihat dari spesifikasi cc kendaraan seperti yang diatas 2.000 cc itu dilarang, nah jadi kelemahannya itu yang harus dievaluasi. Kelemahannya itu yang diperkuat, bukan malah membuat kebijakan baru. Kalau harus pakai handphone dan mendownload lagi ini kan udah kerjaan ribet namanya," jelasnya.
Sigit menilai, PT Pertamina seharusnya terlebih dahulu mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat terkait penjualan BBM jenispertalite dan solar sebelum penerapan pembatasan BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina diberlakukan.
"Ya, seharusnya jauh-jauh hari sosialisasinya dari Pertamina itu seperti apa. Kalau memang tepat sasaran subsidi ini, kelemahannya dimana itulah yang harus dievaluasi Pertamina," paparnya.
"Kalau begini kan, Pertamina membuat kebijakan sendiri. Sementara masyarakat jadi kebingungan, untuk beli minyak goreng harus pakai aplikasi pedulilindungi, lalu sekarang beli pertalite ama solar harus pake aplikasi juga," sambungnya.
Sigit mengaku heran kenapa pemerintah membuat kebijakan yang mengharuskan masyarakat membeli BBM pertalite dan solar mendownload aplikasi MyPertamina
Ia malah menyamakan, penerapan aplikasi untuk membeli BBM ini sama halnya dengan penggunaan aplikasi ojek online.
"Kalau membuat aplikasi untuk satu Indonesia, berarti Pertamina ini nanti mendapat keuntungan lagi dari penggunaan aplikasi itu. Apakah tujuannya kesana (mencari keuntungan lain) atau memang agar BBM subsidi tepat sasaran? Saya rasa membuat aplikasi ini belum tentu juga tepat sasaran," terangnya.
Sigit juga menilai, kebijakan pembelian BBM jenispertalitedan solar subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina ini kurang berpihak pada rakyat kecil dan berpotensi menimbulkan kontraproduktif di tengah masyarakat.
"Pasti banyak yang kontra. Apalagi ini belum tentu juga tepat sasaran, coba saja lihat masyarakat itu ada yang memiliki jumlah kendaraannya banyak, bukan satu saja. Ditambah lagi, masyarakat itu masih banyak yang gaptek, seperti petani dan nelayan yang banyak memakai BBM subsidi. Jadi apakah semuanya harus megang handphone," ujarnya.
