Pemutihan Denda Pajak, Dewan Imbau Pemerintah Proaktif dan Tak Persulit Masyarakat

@ruslandatariau
802 view
Pemutihan Denda Pajak, Dewan Imbau Pemerintah Proaktif dan Tak Persulit Masyarakat
Foto: Int
Rustam Efendi, Anggota Komisi B DPRD Kuansing.

TELUK KUANTAN, datariau.com - Terhitung mulai 22 Oktober 2018 hingga 30 November 2018 Pemprov Riau memberikan kebijakan pemutihan denda pajak kenderaan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Demikian disampaikan Rustam Efendi, Anggota Komisi B DPRD Kuansing, yang membidangi masalah pajak, saat bincang-buncang dengan Riauterkini.com, Jum'at (19/10/2018) pagi di Telukkuantan.

Menurut Rustam Efendi, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat agar dapat menghidupkan kembali pajak kenderaan yang sudah mati.

Kemudian, kata Rustam Efendi, pemutihan denda pajak ini, batas waktunya tidak ditentukan, hanya cukup membayar biaya pokok.

Dengan adanya kebijakan ini, Rustam meminta Pemda, perusahaan dan masyarakat agar memanfaatkan kesempatan ini.

"Terutama Pemda, pajak kenderaanya banyak yang mati agar segera urus," imbaunya.

Dalam hal ini, Rustam Efendi, juga meminta Samsat Kuansing, untuk menindaklanjuti kebijakan pemutihan yang diinstruksikan oleh Plt. Gubri.

"Jangan persulit warga yang ingin membayar pajak dan denda," kata Rustam.

Rustam juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kuansing pro aktif dan melakukan langkah serupa yang dilakukan Bapenda Riau menggelar razia kenderaan bagi kenderaan mati pajak.

"Bappenda Kuansing ajak UPTD Bapenda Riau di Kuansing, Polisi dan Dishub menggelar razia," jelasnya.

Karena, pajak kenderaan bermotor merupakan salah satu sumber penghasilan daerah melalui bagi hasil.

Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: riauterkini.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com

Berita Terkait

Komentar