PEKANBARU, datariau.com - DPRD Pekanbaru menyerahkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023, Senin (10/6/2024) siang.
Rekomendasi tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT didampingi dua Wakil Ketua lainnya Tengku Azwendi Fajri SE MM dan Ir Nofrizal MM kepada Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa di Ruang Paripurna Balai Payung Sekaki.
Hadir juga dalam paripurna ini Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Asisten, Kepala OPD Staf Ahli dan Forkopimda.
Sebelum menyerahkan rekomendasi laporan LKPj 2023 tersebut kepada Pj Walikota, DPRD Pekanbaru melalui Pansus telah terlebih dahulu melakukan rapat kerja secara komperhensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.
"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pj Walikota Pekanbaru yang telah berkenan menerima rekomendasi laporan hasil kerja Pansus terhadap LKPj 2023," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama ST MT.
Politisi Gerindra ini juga berharap rekomendasi yang disampaikan Pansus DPRD Pekanbaru bisa menjadi bahan evaluasi dan perhatian oleh Pemko Pekanbaru.
Sementara itu, Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menyampaikan bahwa Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari DPRD terkait LKPj TA 2023.
"Catatan-catatan ini (rekomendasi) dalam rangka perbaikan penyusunan ke depan. Untuk itu pemerintah kota tentu akan menindaklanjuti sesuai mekanisme aturan berlaku. Karena akuntabilitas itu perlu kita sampaikan," ucap Risnandar.
Risnandar menambahkan, apa yang menjadi rekomendasi DPRD di LKPj Kepal Daerah tahun 2023 tentu akan menjadi masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintah kota ke depannya.
"Inilah yang kita inginkan (sinergitas) antara pemerintah kota dan teman-teman di DPRD berjalan dengan baik, sehingga sampai siang hari ini semua rangkaian dari LKPj dapat kita selesaikan. Saya pikir, rekomendasi dari DPRD sudah sangat baik, karena sudah dibahas cukup lama, cukup panjang," ujarnya.
Ia menyebut akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPRD sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Akuntabilitas itu tentu perlu kita sampaikan. Dan tentu ini sudah cukup baik, semua ini sudah dibahas dan cukup lama terhadap koreksi-koreksi yang ada, dan hingga hari ini akhirnya rangkaian itu kita selesaikan," katanya.
Diketahui, ada beberapa rekomendasi atau catatan yang disampaikan DPRD terhadap LKPj Pemko Pekanbaru. Diantaranya tambal sulam jalan rusak yang tidak efektif, jalan rusak akibat galian PDAM, IPAL.
Kemudian juga berkaitan dengan peningkatan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang terintegrasi dan memadai masih perlu dikembangkan. Pemko diminta untuk menyediakan sarana pendukung seperti infrastruktur sistem jaringan transportasi.
Termasuk juga program rumah layak huni, yang menempati rumah layak huni bukanlah pemilik rumah. DPRD menilai kawasana yang terintegrasi dengan rumah layak huni belum tersedia dengan baik.
Bahkan Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kota Pekanbaru juga menemukan ketidaksingkronan antara pagu yang disajikan dalam LKPJ dengan anggaran yang tertuang di APBD tahun 2023. (end)
