PEKANBARU, datariau.com - Terkait mencuatnya berbagai persoalan dalam penerapan program nasional Kurikulum 2013, seperti tidak tersalurnya buku paket sebagai penunjang belajar mengajar secara merata, maka diharapkan untuk pengadaan buku tersebut diserahkan ke daerah.
"Karena pengadaan buku paket ini dilakukan oleh pusat menggunakan sistem tender. Sekarang itu informasi yang kita dapat, tendernya diulang lagi, tentu persoalan ini berlarut-larut. Alangkah lebih baiknya untuk pencetakan buku paket ini diserahkan ke daerah saja," ungkap Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (19/9/2014).
Dengan memangkas birokrasi tersebut, kata Politisi PAN ini, maka tidak akan terjadi persoalan seperti yang diperbincangkan para guru sekolah dan orangtua murid saat ini. Dimana, kata Nofrizal, sesuai dengan informasi yang diperolehnya dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, belum semua sekolah memperoleh buku paket Kurikulum 2013 tersebut, sehingga guru dan orangtua murid mengeluh.
"SD baru 30 persen (yang memperoleh buku paket), sementara SMP dan SMA belum ada satupun yang memperoleh buku paket itu," sebut Nofrizal.
Dikatakan Nofrizal lagi, meskipun pengadaan buku ini kewenangan pusat, namun pemerintah daerah tak bisa lepas tangan begitu saja. "Pemerintah daerah harus juga ikut mendorong, salah satunya dengan meminta agar pengadaan ini dilaksanakan di daerah. Kalau sekarang kan ibaratnya, anggaran beli buku sudah ada tapi barangnya belum kunjung sampai. Kalau langsung dicetak di daerah kita yakin program ini bisa lancar," paparnya.
Sementara buku paket belum juga kunjung tersalur, menurut Nofrizal, diharapkan sekolah untuk mencetak buku secara print, karena soft copy buku paket tersebut ada di website Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. "Print saja misalnya lima eksamplar untuk masing-masing mata pelajaran, nanti kalau orangtua murid mau, mereka bisa meng-copy buku itu, sebagai buku panduan saja," sarannya.
Karena proses belajar mengajar terus berlanjut, apa lagi ini sudah masuk bulan ketiga, maka menurut Nofrizal, Dinas Pendidikan harus mencarikan solusi agar para murid tetap dapat belajar menjelang ujian pertengahan semester nanti.
"Karena anak-anak ini tahunya belajar, mengenai buku tentu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita minta segera selesaikan agar tak terjadi lagi kendala," imbuhnya. (*)
