PEKANBARU, datariau.com - Puluhan guru honor komite sekolah Kota Pekanbaru mulai tingkat SD Negeri,TK dan guru honor MDA mewakili guru honor komite sekolah se kota Pekanbaru mendatangi Komisi III DPRD Kota Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi, Senin (5/6/2017).
Salah seorang perwakilan guru honor komite SDN yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, pihaknya datang ke DPRD kota Pekanbaru ini untuk menyampaikan aspirasi sebagai guru honor komite, sebab selama ini dirinya melihat adanya kesenjangan yang terjadi antara pihaknya sebagai guru honor komite sekolah negeri dengan guru honor sekolah swasta.
"Dimana kami selaku guru honor komite sekolah negeri tidak mendapatkan dana sertifikasi, sementara guru sekolah swasta mendapatkan dana sertifikasi dengan modal SK Yayasan. Ini yang kami keluhkan kepada ketua dan anggota DPRD kota Pekanbaru," ungkapnya.
"Sudah 11 tahun mengajar di salah satu sekolah dasar negeri, dengan gaji Rp700 ribu, kami selaku guru komite juga tidak pernah mendapatkan dana sertifikasi. Inikan kami lihat tidak ada keadilan sama sekali terhadap kami sebagai guru honor komite," lanjutnya.
"Selain itu, kami juga belum menerima dana insentif dari Pemko Pekanbaru. Padahal kami sangat berharap sekali dana insentif tersebut bisa keluar," pungkasnya.
Salah seorang guru honor SD lainnya mengeluhkan adanya wacana pemberhentian guru, padahal dia yang sudah 5 tahun menjadi guru honor komite nantinya akan diberhentikan oleh kepala sekolah, karena adanya penerapan sekolah full day. "Tentu hal ini menjadi persoalan bagi kami selaku guru honor komite," ujarnya.
Ketua Guru Honor Komite kota Pekanbaru, Sarno kepada Komisi III DPRD Kota Pekanbaru dalam pertemuan di ruang Banmus DPRD Kota Pekanbaru menjelaskan, pihaknya mendesak kepada Pemko Pekanbaru khususnya melalui pihak Komisi III DPRD kota Pekanbaru agar insentif yang dianggarkan 2017 segera dicairkan.
"Tetapi sampai kini belum juga dicairkan oleh pihak Pemko. Kami sudah sampaikan hal ini kepada Disdik Pekanbaru, katanya Perwako-nya lagi dibuat dan sekdanya lagi umroh, itu kata Kadisdik Pekanbaru," ungkap Sarno.
Kemudian masalah guru honor yang mengeluhkan dana insentif yang kadang dipotong dan belum lagi dengan gaji guru honor yang kecil diterima oleh para guru honor komite. Memang aturan Kemendagri tentang dana penggunaan Dana BOS, khusunya untuk gaji honor komite hanya 15 persen.
"Tetapi kami menilai hal tersebut terlalu kecil dan mengapa ada perbedaan sekolah swasta yang gaji guru menerima 50 persen dari sana BOS," ujar Sarno.
"Untuk itu, kita meminta kepada ketua dan anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru untuk bisa memperjuangkan persolan guru honor komite sekolah ini. Kami yakin hal ini bisa diselesaikan oleh ketua dan Anggota Komisi III DPRD kota Pekanbaru," harap Sarno.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM yang didampingi oleh anggota mengatakan, kita telah menampung aspirasi dan keluhan para guru honor komite sekolah.
"Dengan berbagai persoalan yang terjadi, maka kita nantinya akan membahas di rapat komisi agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, tentu nantinya kita akan memanggil pihak Disdik Pekanbaru untuk bisa menjelaskan semua persoalan guru honor komite sekolah," pungkas Nofrizal.
