PEKANBARU, datariau.com - Honor Ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru sudah dua bulan tidak dibayarkan. Padahal Ketua RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat tingkat bawah sedang bertungkus-lumus menyukseskan proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Sekretaris Forum RT/RW Kota Pekanbaru, Zulfikri SH, mengungkapkan bahwa honor RT dan RW sudah tidak dibayarkan selama dua bulan. Padahal, di masa kepemimpinan Muflihun sebagai Pj Walikota, honor tersebut dibayarkan dengan lancar setiap bulannya.
"Rekan-rekan RT RW hampir setiap hari menanyakan persoalan belum dibayarkannya honor ini kepada Forum. Kami tentu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena itu ranahnya ada di pemerintahan," ujar Zulfikri kepada datariau.com melalui rilis, Kamis (18/7/2024).
Zulfikri menyayangkan honor mereka yang tidak seberapa dari Pemko Pekanbaru mulai macet lagi dibayarkan. Situasi ini memicu keresahan di kalangan RT RW. Bukan hanya karena keterlambatan pembayaran, tetapi juga karena momennya yang bertepatan dengan agenda Pilkada Pekanbaru 2024. Di tengah kesibukan mereka membantu menyukseskan pilkada, honor yang menjadi hak mereka justru tertunda.
Dengan agenda Pilkada 2024 yang semakin dekat, beban kerja RT RW semakin berat. Mereka harus melakukan pendataan warga, sosialisasi, dan berbagai tugas lainnya untuk menyukseskan pilkada.
"Pak Pj Walikota, mohon dibayarkan honor RT RW ini. Karena RT RW dalam beberapa bulan menjelang Pilkada ini memiliki pekerjaan yang cukup berat, mulai dari pendataan warga, sosialisasi, dan sebagainya untuk mensukseskan Pilkada Pekanbaru 2024," pinta Zulfikri.
Besaran honor RT RW memang tidak seberapa, hanya Rp 600.000 untuk RT dan Rp 750.000 untuk RW per bulan. Namun, bagi mereka honor ini merupakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Keterlambatan pembayaran honor ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan RT RW, tetapi juga bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya, RT RW merupakan garda terdepan dalam menyosialisasikan pilkada dan menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakat.
"Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memprioritaskan penyelesaian masalah ini. Jangan sampai keterlambatan honor ini justru mencederai semangat para RT/RW yang telah bekerja keras untuk mensukseskan Pilkada 2024," lanjut Zulfikri.
Ketua Forum RT RW Pekanbaru Azmi mengungkapkan bahwa, Pj Walikota Pekanbaru Risnandar pernah berjanji dalam pertemuan beberapa waktu lalu untuk tetap membayarkan honor RT RW setiap bulan dan dibayar selama satu tahun.
"Namun, kenyataannya hari ini rekan-rekan RT RW se-Kota Pekanbaru masih mengeluhkan karena tidak dibayarkannya honor dua bulan berturut-turut," ujar Azmi dengan nada kecewa.
Azmi menambahkan, RT RW merupakan garda terdepan dalam membantu kelancaran program pemerintah, termasuk Pilkada 2024 yang akan segera digelar. Dengan tertundanya honor mereka, dikhawatirkan akan berdampak pada semangat dan kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya.
"Kita sangat menyayangkan sekali janji yang disampaikan oleh seorang Pj Walikota dan berharap sebagai pemimpin dapat menepati janji yang pernah tersampaikan," tegas Azmi.
"Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai janji manisnya hanya menjadi angin lalu dan membuat para RT/RW semakin kecewa," lanjutnya.
Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi terkait belum dibayarkannya honor RT RW selama 2 bulan.
"Untuk persoalan teknisnya, silakan langsung ditanyakan ke BPKAD," ujarnya singkat.
Pernyataan ini disampaikan Pj Walikota Risnandar saat dihubungi melalui WhatApp untuk mengkonfirmasi informasi tersebut. ***
