Proyek Jembatan Rp6,8 Milyar di Siak Diduga Gunakan Tanah Timbun Ilegal, Teguh: Izin Kewenangan Pusat

Hermansyah
807 view
Proyek Jembatan Rp6,8 Milyar di Siak Diduga Gunakan Tanah Timbun Ilegal, Teguh: Izin Kewenangan Pusat
Proyek jembatan penghubung via PT. SIR (Kabupaten Siak-Okura-Pekanbaru).

SIAK, datariau.com - Pembangunan jembatan ruas jalan Kabupaten Siak-Perawang (Okura-Pekanbaru) via PT. SIR Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang diduga menggunakan tanah timbun ilegal.

Dimana pengerjaan ruas jalan atau jembatan tersebut menggunakan APBD Provinsi Riau sebesar Rp6,8 milyar dengan kontraktor pelaksana CV. Setia Usaha dan konsultan pengawas CV. Arya Techno Consultant.

Menanggapi perihal tersebut, salah seorang warga yang enggan namanya di catut dihalaman portal berita online datariau.com menjelaskan penerbitan izin galian (tanah urug) saat ini kewenangan pemerintahan pusat bukan lagi daerah.

"Kabarnya perihal perizinan tanah timbun atau urug saat ini yang diperbolehkan soal legalitas perizinannya itu informasinya cuma ada disebuah wilayah atau berada di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak," kata dia kepada media ini beberapa waktu lalu.

Dikatakan dia, untuk perizinan perihal pertambangan atau galian seperti halnya tanah urug ini hanya di keluarkan oleh instansi terkait di pusat atau perizinan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya Kasatpol PP Siak Kaharuddin SSos MSi mengatakan untuk perizinan galian c (tanah urug) atau pertambangan saat ini Pemerintahan Kabupaten Siak tidak pernah mengeluarkan legalitas untuk aktifitas tersebut.

"Untuk perizinan galian itu adanya di provinsi, kalau pun kabupaten saya rasa itu hanya rekomendasi, kabupaten tidak ada mengeluarkan izin," sebut Kasatpol PP Siak di Tualang, Rabu (22/9/2021) kemaren.

Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Siak Heriyanto SH melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pemanfaatan Ruang Teguh ST mengatakan saat ini untuk izin pertambangan atau tanah urug kewenangan pusat.

"Izin pertambangan kewenangan pusat, yakni Kementerian ESDM dan sebelumnya di provinsi," kata Teguh, Jumat (24/9/2021).

Dikatakan dia, terkait surat rekomendasi atau dokumen lain atas aktifitas tersebut pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkannya. "Semenjak di pusat gak ada lagi daerah menerbitkan," tandasnya.(man)

Sumber
: Datariau.com