DATARIAU.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan para aktivis HAM dan perempuan yang tidak angkat suara terkait tindakan kejam kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
Politisi Partai Golkar ini heran, saat aparat mempertahankan Papua dari teror KKB, para aktivis HAM lantang bersuara mengecam tindakan aparat.
Namun saat penyerangan KKB yang merenggut nyawa warga sipil, para pejuang HAM tidak menyatakan sikap.
?Kemana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan? Kenapa ketika saudara sebangsanya di bunuh dan diperkosa secara brutal mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para pelaku itu, mereka teriak soal HAM?? ujar Bamsoet dalam pesan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021) seperti dikutip dari Kompas.TV.
Lebih lanjut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, meminta pemerintah tidak perlu menoleransi para pelaku kejam terhadap warga sipil di Papua.
Terlebih Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan kejam terhadap warga sipil bagian dari aksi mereka.
"Utamakan keselamatan rakyat kita. Jangan lagi ada korban dari rakyat yang tidak bersalah. Negara harus hadir dengan kekuatan penuh. Serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan serangan terhadap kemanusiaan,? ujar Bamsoet.
Di sisi lain, Bamsoet juga mendesak agar keamanan di Papua ditingkatkan.
Pemerintah pusat dengan dukungan TNI-Polri serta pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua harus bisa menjamin keselamatan dan keamanan Nakes yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua.
Apalagi ditengah suasana pandemi Covid-19, kehadiran Nakes sangat dibutuhkan.
Mereka, sambung Bamsoet, merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia.
?Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para Nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan," ujarnya.
Aksi teror kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi hingga menewaskan Nakses perempuan di Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin (13/9/2021).
Selain menyerang warga sipil, KKB juga membakar fasilitas umum, Seperti Puskesmas Kiwirok, Kantor Bank Papua Perwakilan Distrik Kiwirok, Kantor Distrik Kiwirok, Sekolah Dasar Kiwirok dan Pasar Kiwirok.
Sepanjang April 2021, KKB telah menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo, selain juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.
Kemudian seorang guru SMP bernama Yonathan Randen juga ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak.
Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB.
Pada 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.
Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha turut menjadi korban penembakan teroris KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Papua mengecam penyerangan tenaga kesehatan di puskesmas yang berlokasi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Senin (13/9/2021).
Penyerangan itu diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Ketua IDI Wilayah Papua Donald Willem S Aronggear mengatakan, penyerangan tersebut mengakibatkan satu nakes bernama Gabriella Meilani meninggal, beberapa nakes luka-luka, dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terbakar.
"Ini sangat memprihatinkan kita sebagai nakes dalam pengabdian kepada masyarakat dan pasti ini tidak diinginkan oleh siapa pun," kata Donald dalam konferensi pers IDI secara virtual, Jumat (17/9/2021).
"Saya yakin siapa pun tidak menginginkan kejadian seperti ini, baik nakes, dan terutama yang dirugikan nantinya ini adalah masyarakat," ujar dia.
Donald mengatakan, dalam kondisi konflik di Papua, nakes seharusnya tidak menjadi target sasaran.
Sebab, lanjutnya, tugas nakes adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
"Kesampingkan masalah politik silakan itu urusan politik, tapi nakes tidak terlibat dalam masalah politik tersebut, mereka berkonsentrasi dalam pelayanan masyarakat itu tugas mulia," ujarnya.
Lebih lanjut, Donald mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Gubernur Papua untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan nakes yang bertugas di seluruh wilayah Papua.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam menjaga keamanan para nakes selama menjalankan tugas.
"Kami mengharapkan sekali bahwa mereka (nakes) ini sebagai pengabdi artinya janganlah diganggu, biarlah mereka melayani masyarakat dengan sepenuh apa yang mereka bisa kerjakan," kata dia.
