Geger, Nama Menteri Jokowi Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto Ada di Pandora Papers

Ruslan
325 view
Geger, Nama Menteri Jokowi Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto Ada di Pandora Papers
Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan (kolase kompas.com)

DATARIAU.COM - Sejumlah pemimpin dunia yang masih maupun telah menjabat dilaporkan menyimpan kekayaan fantastis. Mereka dilaporkan memiliki real estate di berbagai lokasi di dunia.

Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan selama berbulan-bulan. Oleh 600 wartawan investigasi dari 117 negara atas 12 juta dokumen. Tertuang dalam "Pandora Papers" dan dirilis Minggu (3/10).

Mengutip VOA, Tempo mengatakan sebagai satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam investigasi ini. Dikatakan, dua pejabat Indonesia yang disebut dalam Pandora Papers adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebagian dari elit dunia yang disebut dalam "Pandora Papers" bereaksi atas dokumen itu. Komisi Uni Eropa mengingatkan perlu penanganan global terhadap upaya penggelapan pajak.

Raja Yordania Abdullah, sekutu dekat dan mitra Amerika di Timur Tengah, diduga mempunyai rekening di luar negeri dan membelanjakan lebih dari $100 juta untuk 14 rumah mewah di Inggris dan Amerika.

Dalam pernyataan Senin (4/10), Yordania mengatakan bahwa bukan rahasia lagi raja memiliki properti di Amerika dan Inggris. “Ini bukan hal yang aneh dan juga bukan hal yang tidak pantas," kata pernyataan itu.

Istana Yordania menegaskan, properti itu dibeli dari pendapatan pribadi raja, bukan dana negara. Ditambahkan, properti itu digunakan dalam kunjungan resmi maupun pribadi. Keamanan, kata pernyataan itu, menjadi pertimbangan mengapa properti di luar negeri tidak diungkap.

Nama Presiden Rusia Vladimir Putin juga disebut dalam Pandora Papers. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Senin (4/10), mengatakan, "Satu-satunya hal yang menarik perhatian dari Pandora Papers adalah tampak negara mana yang mempunyai rekening di luar negeri dan penggelap pajak terbesar di dunia. Tentu saja, itu adalah Amerika Serikat."

Peskov menambahkan bahwa Kremlin tidak melihat sesuatu yang istimewa dari penyelidikan itu dan bahwa apa yang dirilis sejauh ini sebagian besar adalah "rangkaian pernyataan tidak berdasar" yang tidak memerlukan penyelidikan.

Thomas Adshead, pakar keuangan yang berbasis di Moskow, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, penyelidikan itu tidak mungkin mengubah lanskap politik di Rusia. Rakyat Rusia mungkin percaya, mungkin juga tidak, bahwa Putin mempunyai aset di luar negeri. "Menurut saya, sangat mungkin bahwa Presiden Putin tidak memiliki apa pun atas namanya sendiri."

Dalam temuan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional itu juga disebutkan bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, miliarder yang populis, pada 2009 menyimpan $22 juta dalam rekening di luar negeri untuk membeli beberapa properti di Prancis selatan. Babis, Senin, membantah melakukan kesalahan dan menuduh dokumen itu hendak merusaknya dalam pemilihan.

"Saya tidak memiliki rekening di luar negeri, saya tidak memiliki properti di Prancis. Ini menjijikkan, tuduhan palsu yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilu," ujar Babis.

Menanggapi dirilisnya Pandora Papers, juru bicara Komisi Uni Eropa Dan Ferrie Senin mengingatkan bahwa, “Penghindaran dan penggelapan pajak adalah masalah global yang perlu ditangani secara global."

Pandora Papers menyoroti bagaimana para pemimpin dunia, politisi kuat, miliarder, dan lainnya mempunyai rekening di luar negeri untuk melindungi aset yang secara kolektif bernilai triliunan dolar dalam 25 tahun ini.

Banyak rekening itu memang dirancang untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset.

Direktur Komisi Eropa Dana Spinant mengatakan, "Sudah menjadi ukuran keadilan bahwa setiap orang harus membayar pajak, apalagi pada masa sulit anggaran seperti sekarang."

Pandora Papers dirilis lima tahun setelah bocornya dokumen yang dikenal sebagai Panama Papers, yang membeberkan orang-orang kaya menyembunyikan uang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dideteksi lembaga penegak hukum.

Pandora Papers mengungkap kepemilikan aset lebih dari 130 orang yang masuk daftar majalah Forbes sebagai miliarder dan 330 politisi dan pejabat publik dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin yang masih dan yang sudah selesai menjabat.