ACEH BESAR, Datariau.com - Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali mengimbau agar bandara berhenti beroperasi pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Surat
bernomor 451/3442/2019, tertanggal 24 Juli 2019 menyebutkan, imbauan tersebut
dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya visi-misi Bupati Aceh Besar yakni
terwujudnya masyarakat Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam
bingkai syari'at Islam.
Namun demikian, alih-alih
mendapatkan simpati publik, imbauan tersebut justru menuai protes, terutama di
media sosial. Banyak pihak mempertanyakan imbauan tersebut. Tak kurang, jagat
media sosial pun heboh, kebanyakan mengolok-olok kebijakan populis sang bupati.
Reaksi keras juga datang dari
Sekjend Sentral Aktivis Dayah untuk Rakyat (SADaR) Aceh, Tgk Miswar Ibrahim
Njong. Menurutnya, imbauan tersebut sama sekali tidak merepresentasikan
syari'at Islam, justru jika dilihat dari perspektif Maqashid Syar'iyyah,
kebijakan Mawardi, malah melawan syari'at Islam itu sendiri.
"Alasan dikeluarkannya imbauan
tersebut, lemah, tidak dapat dijadikan sebagai dalil kebijakan, apalagi
mengatasnamakan Syariat Islam. Jika alasannya karena aktivitas penerbangan
pesawat menggangu kekhusyukan masyarakat dalam melaksanakan shalat id dan agar
pekerja bandara bisa libur sejenak, maka akan muncul konsekuensi lain yang memerlukan
konsistensi serupa dari pemerintah Aceh Besar," katanya kepada datariau Sabtu
(27/7).
Sebab kalau dua alasan itu
dijadikan dasar kebijakan, imbuhnya, maka setiap hari Jumat bandara juga harus
tutup karena aktivitas pesawat mengganggu kekhusyukan ibadah jumat, malah
setiap shalat lima waktu bandara juga harus tutup. Jika demikian dampaknya kan
merusak. Dan masih banyak persoalan lain yang muncul akibat kebijakan tersebut.
"Kami meyakini, imbauan dengan
embel-embel syariat Islam tersebut memang sengaja dilemparkan ke publik demi
menutupi skandal retaknya hubungan Mawardi dengan Wakil Bupati, Waled Husaini.
Apalagi di bawah kendali Mawardi, kondisi pemerintahan Aceh Besar seperti
pesawat auto pilot, mengalami turbulensi pula. Jadi masyarakat tidak boleh lagi
tertipu oleh politisi yang menutupi kegagalan kepemimpinannya dengan isu
penegakan syariat Islam," sebut Tgk Miswar.
Tgk Miswar mengatkan, Syariat
Islam itu luas, tidak sesempit yang dibayangkan bupati Mawardi. Untuk
memanifestasikan syar'iat Islam dibutuhkan dasar dan perangkat kajian yang
komprehensif. Tidak cukup dengan sekadar asumsi yang kemudian yang dituangkan
dalam surat imbauan. Itu sangat memalukan.
"Kita berharap Mawardi berhenti
membuat gaduh, fokuslah bekerja dan tidak mempolitisasi slogan Syari'at Islam
untuk menutupi kegagalannya dalam memimpin Aceh Besar," pungkas Tgk Miswar. (Mah)
