SIAK, datariau.com - Pada tahun 2018 ini, Kabupaten Siak kembali masuk dalam penilaian Mandiri Asessor APIP Maturitas SPIP pada tahap level ketiga, dimana sebelumnya telah melalui tahapan pada level satu dan dua.
Hal ini dikemukakan oleh Inspektur Kabupaten Siak, Drs H Faly pada pertemuan dengan Pimpinan Kepala Daerah Kabupaten Siak, dalam hal itu Wakil Bupati Siak Drs H Alfedri Msi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Didin Sadikin, beserta seluruh Pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Siak, Kamis (26/7/2018) pagi, yang digelar di Ruang Raja Indra Pahlawan.
Dalam pertemuan kali ini guna mematangkan data penilaian yang dibutuhkan dari masing-masing Satker, sebab Faly mengakui, masih terdapat kekurangan dalam pengumpulan nilai, karena masih ada yang berwarna merah. Artinya nilai itu harus diatas 3,5, dan DPMP2TSP Kabupaten Siak yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi.
"Hendaknya, dari hasil pencapaian tersebut dapat di ikuti oleh OPD lainnya dengan mengikuti tahapan penilaian yang telah ada," kata Faly.
Sedangkan pada tahun lalu telah diadakan pertemuan langsung bersama Presiden RI Joko Widodo di BPKP Jakarta. Dan saat itu hanya ada 2 Kabupaten/Kota di Riau yang masuk pada tahapan level 2, yakni Kabupaten Inhil dan Kabupaten Siak.
"Kabupaten Siak mulai masuk pada tahapan penilaian level 3, dengan didasari pada; PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian PERBUP Nomor 126 Tahun 2017," terang Faly.
Selanjutnya, untuk penyelenggaraan sistem pengendalian Kabupaten Siak sudah menyusun Satgas SPIP yang meliputi 15 Satker. Sedangkan untuk penilaian itu sendiri ada unsur yang perlu dipenuhi diantaranya, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan yang paling penting ialah pemantauan.
Dan Inspektorat bersama Pemerintah Daerah beserta BPKP juga telah melaksanakan beberapa upaya guna memantabkan pemahaman Counterpart dan Asessor dengan melakukan Bimtek untuk peningkatan Maturitas SPIP, dengan melaksanakan Coaching, Monitoring dan Pra penilaian oleh BPKP, serta menyelenggarakan Workshop Mandiri.
Menurut Wakil Bupati Siak Alfedri yang memimpin pertemuan itu mengemukakan, bahwa Maturitas SPIP ini harus sejalan dengan Misi Kabupaten Siak, dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Good Gouverment.
Harapannya, jika SPIP di suatu OPD nilainya baik, maka diikuti pula dengan kinerja yang baik pula.
"Saat ini Kabupaten Siak sudah mendapatkan Grade B dan Laporan keuangan Siak pun telah 7 kali mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Demikian pula dengan Penilaian Ombudsman yang sudah menunjukan lampu hijau. Sehingga capaian ini dapat terus memacu semangat Aparatur Daerah untuk mempertahankannya," harap Alfedri.
Kemudian, Wakil Bupati Siak itu meminta agar tiap OPD dapat segera menyiapkan laporan penilaian yang dibutuhkan dengan target waktu dalam satu minggu kedepan, sehingga Siak dapat melangkah ke tahapan level 3 dan seterusnya.
Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Didin Sadikin
menjelaskan, selain diharapkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang nantinya dimilki setiap pengelola kegiatan tentang sistem dan pengelolaan keuangan, maka tiap prosedur justru menjadi tahapan yang seharusnya akan memudahkan dalam laporan Akuntabilitas dan Integritas.
"Oleh karena itu, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008," ungkap Didin Sadikin.
Ditambahkan oleh Kepala OPD tersebut yang mengharapkan, dapat terlibat untuk memantau dan mengetahui sejauh mana perkembangan yang dikerjakan bawahannya, dalam melakukan sistem pengawasan, agar dapat mengendalikan dengan baik peluang untuk tidak terjadinya tindak korupsi.
