SIAK, datariau.com - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak, mengungkap kondisi keuangan perusahaan yang menghadapi tekanan serius, termasuk posisi kas yang tidak tersedia.
Dimana forum ini sekaligus menetapkan direksi baru sebagai bagian dari langkah strategis untuk mendorong transformasi menyeluruh dan evaluasi komprehensif terhadap tata kelola perusahaan.
Dalam RUPS-LB tersebut, ditetapkan kepemimpinan baru dengan menunjuk Direktur Utama, Eriyanto dan Direktur Operasional, Sigit Eko Pramono.
Peralihan direksi ini merupakan yang pertama kali terjadi di masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Afni??"Syamsurizal, sebagai bagian dari langkah pembenahan kelembagaan BUMD.
Berdasarkan hasil evaluasi, KITB saat ini menghadapi tantangan serius dalam aspek keuangan. Perusahaan tercatat berada dalam kondisi keterbatasan likuiditas yang sangat signifikan, termasuk posisi kas yang tidak tersedia (kas kosong).
Selain itu, terdapat kewajiban perusahaan kepada pegawai yang hingga kini masih dalam proses penanganan, termasuk hak gaji yang belum terpenuhi dalam periode sebelumnya sejak tahun 2022.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan langkah pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan, baik dari sisi manajemen keuangan, operasional, maupun tata kelola secara keseluruhan.
Direktur Utama, Eriyanto menegaskan, pihaknya akan fokus pada pembenahan mendasar dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
"Kami berkomitmen menjalankan proses pemulihan secara terstruktur dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Fokus awal kami adalah menata kembali kondisi keuangan serta membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Direktur Operasional, Sigit Eko Pramono menambahkan, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh lini operasional akan segera dilakukan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan strategis ke depan.

"Kami akan melakukan review komprehensif terhadap operasional perusahaan, termasuk optimalisasi sumber daya dan peningkatan efisiensi agar perusahaan dapat kembali berjalan secara lebih sehat dan berkelanjutan," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Siak, Dr Afni Z menegaskan, kondisi yang dihadapi KITB harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan berbasis akuntabilitas.
"Situasi ini perlu disikapi secara serius dan objektif. Evaluasi menyeluruh sangat penting untuk memastikan kondisi perusahaan dipahami secara utuh sebagai dasar pengambilan langkah perbaikan," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD serta perlunya proses evaluasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Pengelolaan BUMD harus berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, langkah evaluasi, termasuk melalui audit sesuai ketentuan, menjadi bagian penting dalam proses pembenahan," sebutnya.
Terkait kewajiban perusahaan kepada pegawai, Bupati menegaskan agar hal tersebut menjadi prioritas dalam proses pemulihan.
"Pemenuhan kewajiban kepada pegawai harus menjadi perhatian utama dan diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan," tambahnya.
RUPS-LB ini menjadi titik awal bagi KITB untuk melakukan transformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola.
Dengan kepemimpinan baru serta dukungan Pemerintah Kabupaten Siak, diharapkan KITB dapat kembali menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian daerah serta meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan.(rls)