JAKARTA, datariau.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Tengku Said Hamzah sebagai Pelaksana Harian Tugas Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Siak mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID Tahun 2019.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri yang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/ Bappenas dan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Rakorpusda dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah M Hudori di Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan tersebut. Dimana peserta mendengarkan pemaparan langsung dari sejumlah narasumber Pejabat Eselon I dari Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dengan mengangkat tema, "Sinergi dan Inovasi Dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi Pangan di Daerah".
"Rakorpusda TPID dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil Rakornas Pengandalian Inflasi Tahun 2019 yang telah dilaksanakan sebelumnya. TPID sekaligus diminta melaksanakan koordinasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia setempat," kata T.S. Hamzah yang didampingi Kabag Perekonomian Azmarman Yohanto.
Tujuan dari digelarnya Rakorpusda ini, dijelaskan T. S. Hamzah untuk merumuskan tindaklanjut arahan dari hasil Rakornas TPIP agar dapat di implementasikan di daerah.
"TPIP ingin mengetahui perkembangan inflasi terkini, serta kebijakan dan tantangan di daerah kedepan, serta sinkronisasi sinergitas program Empat Kunci (4 K) dalam upaya pengendalian inflasi di Indonesia, pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah," ungkapnya.
Hal itu menurutnya, terkait implementasi peran dari TPID dalam memfasilitasi dan memitigasi ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi dan berbagai potensi tantangan inflasi lainnya yang dihadapi oleh daerah sebagai solusi yang ingin diwujudkan kedepan.
"Hasil yang diharapkan terimplementasikannya program nasional TPIP diseluruh kabupaten/kota, sehingga perekonomian nasional tumbuh kuat dan stabil. Alhamdulillah, Kabupaten Siak pada tahun 2018 itu sebesar 2,71 persen dan lebih rendah dari tahun 2017 lalu berkisar 3,65 persen. Dan Siak masih berada dibawah inflasi nasional sebesar 3,13 persen," imbuhnya.
Kemudian Kabag Perekonomian Setda Azmarman Yohanto menjelaskan berdasarkan roadmap pengendalian inflasi 2019-2021, outcame yang diharapkan IHK berada dalam rentang sasaran nasional 3,5 plus minus 1 persen.
Serta dengan penekanan kebijakan pada upaya menjaga stabilitas inflasi pangan dan penetapan tarif didaerah dengan memperhatikan sasaran inflasi IHK dan daya beli masyarakat
"Kunci dalam roadmap pengendalian olinflasi 2019-2021 adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Dengan demikian outputnya diharapkan inflasi food (pangan) dan non food (non pangan) trennya menurun," sebutnya.
Rakorpusda di Jakarta tersebut turut dihadiri oleh para Sekretaris Daerah dari 542 Kabupaten/Kota se-Indonesia, Pejabat Perwakilan Bank Indonesia di daerah, Kementerian dan Lembaga terkait selaku TPID.
Selain pengarahan, acara tersebut juga di isi dengan penyampaian materi dari narasumber Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Bappenas serta Akademisi IPB.(*r)
