SIAK, datariau.com - Memasuki hari kedua Festival Kabupaten Lestari di Kabupaten Siak, sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) hadiri bincang lestari yang digelar di Gedung Daerah Sultan Syarif Kasim Kabupaten Siak, Jumat (11/10/2019) pagi.
Bupati Siak Drs H Alfedri MSi sebagai Sekjen LTKL, juga dihadiri Bupati Musi Banyuasin Dodi Riza dan sejumlah wakil anggota LTKL serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Keresahan karena ada enam daerah anggota LTKL yang lahannya terbakar yang diantaranya Siak, Rohul, Batanghari, Muba, Sanggau dan Sintang.
Dengan adanya Festival Kabupaten Lestari ini, dimanfaatkan untuk mencari solusi terbaik agar tidak terjadi lagi kebakaran di lahan gambut di masa yang akan datang.
Sebagaimana dijelaskan Bupati Siak Drs H Alfedri, saat ini pihaknya memang fokus terhadap pencegahan, diantaranya dengan menyiapkan mesin portabel di desa-desa (kampung) yang rawan akan karhutla.
"Karena luasnya lahan gambut di Siak ini, memang harus kami sikapi dengan sangat bijak dan bagaimana kedepan tidak terjadi lagi karhutla. Makanya kami mengeluarkan anggaran sebesar Rp24 juta kepada setiap kampung yang didalamnya beranggotakan lima orang (personil) Masyarakat Peduli Api (MPA)," ungkapnya.
Sejak tahun 2016 lalu hingga kini terjadi penurunan karhutla di Kabupaten Siak. Dimana karhutla bukan pada lahan yang baru dibuka akan tetapi kebun sawit yang kurang terawat.
Bahkan, kata Alfedri, pada 2019 ini, Pemkab Siak bersama semua elemen berjuang agar karhutla dapat teratasi dengan baik dan tidak merugikan pihak lainnya.
"Kami dapat bernafas lega, dari September tidak ada lagi karhutla. Kami telah membuat sekat kanal dengan alat berat dan menyiapkan embung, sehingga kebakaran hutan dapat diblok," jelasnya.
Alat berat yang ada di Distarukim Siak, jelas Alfedri, PC 200, sementara yang diperlukan itu adalah PC 100. Makanya pada APBD-P ini, Pemkab Siak membeli dua unit PC 100, untuk mempermudah mobilitas alat berat masuk ke lahan gambut.
Sementara itu Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan, bahwa pada 2016-2018 lalu, tidak pernah ada karhutla dan posisi Kabupaten Sintang itu berada di tengah.
"Kalau ada karhutla kami mau kemana dan ini memalukan, karena sebelahnya ada Kuching dan Singapura," katanya.
Meledaknya itu, kata Jarot, yakni pada 5 September lalu, terdapat sebanyak 699 titik di konsesi kehutanan, di kebun. Dan sementara luas Sintang hanya 200 ribu kilometer persegi.
Dan masalah karhutla tidak pernah selesai, tekanan dari pemerintah pusat dan NGO membuat sejumlah kepala daerah harus mencari formula. Maka, LTKL adalah satu-satunya yang diharapkan dan yang tergabung di LTKL dapat konsen akan hal ini, sehingga ada solusi jangka panjang bagaimana gambut tidak lagi terbakar.
Problem karhutla di hutan dan kebun, jelas Jarot, perlu disiapkan opsi lainnya, seperti tata cara membuka lahan harus dengan agro sosio forestry. Harus disiapkan solusi bagi masyarakat, agar dapat mengalihkan cara pembukaan lahan dengan tidak membakar.
"Kita juga tidak bisa sendiri, ada konservasi dan melibatkan masyarakat adat. Harusnya diatur, sehingga tidak lupa dan minta masukan dari berbagai pihak agar tidak terjadi kembali," ungkapnya.
Madani Berkelanjutan Teguh Surya menjelaskan saat ini sawit tumbuh subur dilahan gambut, keberanian presiden dengan Inpres menurutnya sangat tepat.
Namun tetap perlu dipantau dan dipastikan komitmen dalam melaksanakannya, ini sebuah kabar baik bagi pasar minyak sawit secara global jika ini dapat di implementasikan dan dilakukan secara kolaboratif, Indonesia akan mengusai ekspor sawit yang berkelanjutan.
Jelas dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena sawit yang berkelanjutan tentunya mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan harga saat ini.
Saat ini, jelas Surya, terdapat sebanyak 1,7 juta orang miskin yang hidup di sekitaran kawasan hutan. Inpres ini merupakan jalan masuk untuk mencabut izin-izin bermasalah. Dan dapat mendata siapa-siapa pemilik kebun, luasnya, statusnya.
Dengan demikian, kata dia, dapat dihitung sebetulnya melalui beberapa pendapatan nasional yang sesungguhnya, seperti melalui tata kelola sawit. "Bersama kita dapat memperbaiki tata kelola untuk Indonesia lebih baik," sebutnya.
Sementara itu Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernadi mengatakan sangat yakin dengan bersatunya anggota LTKL, apa yang diharapkan bersama pencegahan dan bebas karhutla kedepan dapat tercapai.(rls)
