DATARIAU.COM - Penggunaan pukat hela (trawls) untuk menangkap ikan menjadi masalah besar bagi laut kita, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Trawl adalah jaring besar yang ditarik di dasar laut untuk menangkap ikan, tetapi cara ini bisa merusak terumbu karang dan tempat tinggal hewan-hewan laut lainnya. Akibatnya, banyak ikan dan hewan laut lain yang terganggu dan jumlahnya semakin sedikit.
Jika terus dibiarkan, cara ini bisa membuat ikan di laut semakin langka dan merugikan para nelayan serta kita semua yang membutuhkan ikan sebagai sumber makanan. Penggunaan trawl sendiri sudah dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Yang dimana telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets). Ini membuktikan bahwa trawl tidak ramah lingkungan karena bisa menghancurkan biota laut, seperti terumbu karang, dan mengancam kehidupan ikan anakan.
Masalah Utama Trawl?
Masalah utama dari penggunaan jaring trawl sendiri adalah kerusakan yang ditimbulkannya pada dasar laut. Karena pengoperasiannya yang mengeruk dasar perairan, jaring ini tidak hanya menangkap ikan yang ditargetkan, tapi juga hewan-hewan lain, seperti penyu, hiu, dan bahkan ikan kecil yang seharusnya masih tumbuh berkembang biak.
Selain itu, jaring trawl sering merusak terumbu karang yang menjadi rumah bagi banyak hewan laut. Ini juga menyebabkan banyak hewan laut kehilangan tempat tinggal dan makanan. Cara ini juga merugikan nelayan kecil karena jaring trawl sering merusak alat-alat tangkap mereka, sehingga mereka kesulitan mencari hasil tangkapan.
Ekosistem dasar laut merupakan bagian penting dari biodiversitas laut yang mencakup terumbu karang, padang lamun, dan dasar laut berlumpur atau berpasir. Setiap komponen ekosistem dasar laut memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan dan produktivitas ekosistem perairan secara keseluruhan.
Terumbu karang, khususnya, adalah habitat kritis yang mendukung sekitar 25% dari seluruh spesies laut, termasuk ikan, moluska, dan invertebrata lainnya. Terumbu karang menyediakan berbagai fungsi ekosistem penting, seperti:
Terumbu karang menyediakan berbagai fungsi ekosistem penting, seperti:
a. Tempat berlindung dan pembiakan ikan
Terumbu karang menjadi habitat bagi ribuan spesies ikan dan biota laut lainnya. Banyak ikan menggunakan terumbu karang sebagai tempat berlindung dari predator dan tempat untuk berkembang biak. Terumbu karang juga memberikan perlindungan bagi larva dan ikan-ikan muda yang belum siap menjelajah perairan terbuka.
b. Sumber Makanan
Keberadaan terumbu karang memungkinkan adanya rantai makanan yang kaya. Berbagai spesies ikan dan hewan laut lainnya mendapatkan makanan dari biota yang hidup di sekitar karang, seperti alga dan plankton. Oleh karena itu, rusaknya terumbu karang akan menyebabkan hilangnya sumber makanan bagi berbagai spesies dan mengganggu rantai makanan di ekosistem tersebut.
c. Fungsi Proteksi Pesisir
Terumbu karang memiliki kemampuan untuk meredam gelombang besar dan melindungi garis pantai dari erosi. Dengan demikian, terumbu karang juga berfungsi sebagai penghalang alami yang menjaga stabilitas pesisir dari dampak abrasi laut. Kehilangan terumbu karang berpotensi mempercepat kerusakan garis pantai dan berdampak pada masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai mata pencaharian.
Dampak Penggunaan Trawl Terhadap Ekosistem Dasar Laut?
Penggunaan alat tangkap seperti trawl sangat merusak ekosistem dasar laut. Trawl bekerja dengan cara menyeret jaring besar di sepanjang dasar laut untuk menangkap ikan, tetapi aktivitas ini sering kali merusak struktur terumbu karang yang rapuh dan menghancurkan organisme yang tinggal di dasar laut. Kerusakan ini berdampak pada banyak hal, antara lain:
a. Kerusakan Habitat Biota Laut
Saat trawl menyeret dasar laut, bukan hanya ikan yang menjadi target yang tertangkap, tetapi juga banyak biota laut non-target yang turut tertangkap atau rusak. Bahkan spesies seperti penyu, teripang, dan hiu kecil sering ikut terperangkap, sehingga mengurangi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.
b. Kehancuran Populasi Ikan dan Biota Kecil
Karena trawl tidak selektif, ikan kecil dan organisme laut lainnya yang belum dewasa turut tertangkap. Hal ini mengganggu siklus hidup alami dan mengurangi jumlah spesies yang dapat mencapai usia dewasa dan berkembang biak. Jika terus dibiarkan, maka akan ada penurunan populasi jangka panjang yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan.
c. Gangguan pada Terumbu Karang sebagai Sumber Nutrisi
Terumbu karang adalah sumber nutrisi bagi banyak biota laut, terutama dalam bentuk detritus dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Trawl yang merusak terumbu karang tidak hanya menghancurkan tempat tinggal biota laut tetapi juga mengurangi suplai nutrisi penting yang mendukung kehidupan di lautan.
Lalu, Apa yang Bisa Dilakukan?
Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengambil beberapa langkah. Pertama, dikarenakan sudah ada aturan tentang penggunaan trawl, namun sampai sekarang kemungkinan masih ada yang menggunakan trawl dan melewati batas penggunaan sudah seharusnya pemerintah lebih mempertegas untuk melakukan edukasi tentang pelarangan atau membatasi penggunaan jaring trawl, terutama di wilayah yang banyak terumbu karangnya kepada nelayan di pelabuhan-pelabuhan.
Kedua, pemerintah atau pihak kementrian kelautan perikanan perlu mengawasi para nelayan yang masih menggunakan jaring trawl dan memberi sanksi berat jika mereka melanggar aturan. Selain itu, pemerintah atau pihak kementrian kelautan dan perikanan bisa mengajarkan para nelayan untuk menggunakan alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan, dan tidak merusak laut, agar nelayan bisa lebih selektif lagi dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Arah Kebijakan dan Regulasi Untuk Pembatasan Penggunaan Trawl
Kebijakan yang efektif dan implementasi regulasi yang konsisten sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dari dampak destruktif alat tangkap trawl. Pengalaman negara-negara yang berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan pelarangan trawl bergantung pada kombinasi regulasi ketat, pengawasan, dukungan teknologi, dan keterlibatan komunitas nelayan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diterapkan:
1. Penetapan dan Penguatan Kawasan Larangan Trawl
Pemerintah dapat memperluas dan memperketat zona larangan trawl di wilayah perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati, khususnya di sekitar terumbu karang, padang lamun, dan perairan dangkal. Kebijakan ini dapat diberlakukan secara progresif, dengan:
a. Identifikasi dan Zonasi Ekosistem Rentan
Menetapkan kawasan konservasi laut dengan zonasi yang dikhususkan untuk konservasi ekosistem. Kawasan ini dilindungi dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan trawl.
b. Penguatan Regulasi dengan Peraturan Daerah
Setiap provinsi atau daerah pesisir dapat memiliki peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kondisi lokalnya, untuk memperkuat pelarangan trawl dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial-ekonomi setempat.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat
Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, regulasi sering kali hanya menjadi dokumen kebijakan yang kurang berdampak. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dengan:
a. Patroli Laut dan Inspeksi Rutin
Pemerintah, bersama TNI Angkatan Laut dan dinas terkait, dapat meningkatkan patroli laut di kawasan yang rawan pelanggaran untuk memastikan pelarangan trawl ditegakkan.
b. Sanksi Berat bagi Pelanggaran
Memberikan sanksi yang tegas dan memberatkan kepada pelanggar, seperti denda besar, penyitaan alat tangkap, atau pembatasan izin melaut bagi kapal yang melanggar. Langkah ini memberikan efek jera kepada para pelanggar dan menunjukkan komitmen serius terhadap konservasi laut.
3. Pelatihan dan Edukasi untuk Nelayan Tentang Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Regulasi yang ketat harus diimbangi dengan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan bagaimana mereka dapat beralih ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain:
a. Sosialisasi Kebijakan dan Dampak Trawl
Mengadakan program sosialisasi yang menjelaskan kepada nelayan tentang bahaya trawl bagi keberlanjutan laut dan manfaat jangka panjang dari penggunaan alat tangkap yang lebih selektif.
b. Pelatihan dan Pemberian Subsidi Alat Tangkap Alternatif
Menyediakan pelatihan kepada nelayan untuk menggunakan alat tangkap alternatif yang tidak merusak lingkungan, seperti pancing ulur atau bubu. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi atau bantuan alat tangkap ramah lingkungan untuk mendukung transisi ini.
4. Pengembangan Sistem Pemantauan Berbasis Teknologi
Teknologi dapat memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pelarangan trawl. Pemerintah dapat mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti:
a. Sistem Pemantauan Kapal Berbasis GPS dan VMS (Vessel Monitoring System)
Semua kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Indonesia wajib dilengkapi dengan GPS atau VMS untuk melacak pergerakan mereka dan memastikan mereka tidak beroperasi di zona larangan trawl. Sistem ini dapat terintegrasi dengan sistem pusat kontrol pemerintah untuk pemantauan langsung.
b. Penggunaan Drone untuk Pemantauan Udara
Penggunaan drone untuk patroli udara di area yang rawan pelanggaran dapat menjadi solusi efektif untuk pengawasan laut dengan biaya yang lebih rendah. Drone dapat memberikan gambaran visual dan membantu petugas menentukan titik operasi di lapangan.
5. Keterlibatan Komunitas Lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Keterlibatan masyarakat pesisir dan LSM sangat penting untuk memastikan efektivitas pelarangan trawl. Masyarakat setempat sering kali memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik penangkapan ikan di daerah mereka, sehingga mereka bisa menjadi mitra dalam pengawasan dan pelaporan. Beberapa langkah yang bisa diambil adalah:
a. Membentuk Kelompok Pengawas Laut Komunitas (KPLK)
KPLK terdiri dari anggota komunitas pesisir yang dilatih untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas penangkapan ikan yang melanggar aturan. Mereka dapat berfungsi sebagai “mata dan telinga” bagi pemerintah di lapangan.
b. Dukungan LSM dalam Program Edukasi dan Kesadaran Lingkungan
LSM yang berfokus pada konservasi laut dapat bermitra dengan pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya ekosistem laut yang sehat dan membantu mengadvokasi pelarangan trawl di wilayah-wilayah rentan.
6. Pengembangan Kebijakan Insentif bagi Nelayan Ramah Lingkungan
Pemerintah bisa menawarkan insentif bagi nelayan yang beralih ke alat tangkap ramah lingkungan atau yang beroperasi di luar area larangan trawl. Insentif ini bisa berupa:
a. Subsidi BBM atau Pengurangan Pajak
Memberikan subsidi BBM atau pengurangan pajak bagi nelayan yang mematuhi regulasi dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
b. Penghargaan dan Sertifikasi Ramah Lingkungan
Memberikan sertifikasi atau penghargaan khusus kepada kelompok nelayan yang menggunakan praktik ramah lingkungan dapat mendorong nelayan lainnya untuk beralih ke cara penangkapan yang lebih berkelanjutan.
7. Kolaborasi dengan Negara-Negara Tetangga dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut
Laut adalah ekosistem yang tidak terbatas pada satu wilayah negara saja, sehingga kebijakan konservasi harus melibatkan kerja sama regional. Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk:
a. Menjaga Konsistensi Regulasi
Memastikan bahwa negara-negara yang berbatasan memiliki aturan yang konsisten terkait penggunaan trawl, terutama di perairan yang berdekatan. Hal ini akan mencegah nelayan ilegal dari negara tetangga beroperasi di zona larangan trawl.
b. Patroli dan Pengawasan Terkoordinasi
Melakukan patroli gabungan di wilayah perbatasan laut untuk memastikan kepatuhan terhadap pelarangan trawl dan menindak aktivitas ilegal secara efektif. ***
Penulis: Dinda Dwi Ananda
Program Studi: Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Universitas Riau
