INHU, datariau.com - Meskipun sudah ada dana bantuan operasional sekolah (BOS), beberapa sekolah di Kecamatan Pasir Penyu masih membebankan biaya kepada orangtua siswa.
Sekolah itu yakni SMKN 1 dan SMAN 1 Pasir Penyu. Orang tua siswa geram dan kesal, sehingga mereka meminta dana BOS di sekolah tersebut diaudit. Karena mereka mengaku tidak merasakan ringan beban biaya sekolah padahal sudah ada dana BOS.
"Kami minta jaksa periksa itu penggunaan dan BOS SMKN 1 dan SMAN 1 Pasir Penyu. Katanya ada dana BOS, tapi pungutan tetap aja jalan," ujar salah satu orang tua siswa inisial WR, warga Kelurahan Sekar Mawar yang anaknya sekolah di SMKN 1 Pasir Penyu kepada datariau.com, Ahad (18/10/2015).
"Bayangkan, setiap bulannya anak saya bayar uang SPP sebesar Rp150 ribu, dan belum lagi iuran yang lainnya, yang menjadi pertanyaan dikemanakan dana BOS," sambungnya.
Sementara SM warga Kelurahan Tanah Merah, salah satu orang tua siswa SMAN 1 Pasir Penyu mengaku sangat keberatan atas pungutan yang diberlakukan di sekolah itu.
"Kami lihat pengawas yang datang ke sekolah baik pengawas dari Kabupaten, Provinsi Riau dan Pusat muda kali dibayar uang sakunya, jangan-jangan pakai dana BOS," tukasnya.
"Katanya sekolah gratis, tapi budaya pungutan jalan terus," ketusnya.
"Ini bukan masalah besarnya, tetapi kemana anggaran dana BOS yang sebenarnya, apa jangan-jangan semua masuk kantong kepala sekolah," pungkasnya lagi.
Menurut para sumber ini, sebenarnya banyak orang tua merasa keberatan pembayaran SPP yang dilakukan oleh pihak sekolah. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka takut berefek kepada anaknya.
"Kita takut bicara. Kalau kita yang ngotot tak setuju nanti anak kita pula dampaknya seperti nilai anjlok dan lain sebaginya," celetuk SM warga lainnya.
SM mengatakan, walaupun dirinya mampu membayar uang SPP, tapi tidak merasa setuju juga kebijakan yang dilakukan oleh Kepala SMAN 1 Pasir Penyu. "Masalahnya, kalau kita bayar, terus dana BOS itu buat apa, buat kantong kepala sekolah?," tanyanya kesal.
"Kadang kita merasa jengkel mas belum ada uang, di sekolah anak dah minta uang SPP. Yang sedihnya bagimana orang tua yang susah. Jangankan untuk bayar SPP untuk makan aja susah. Dan itu kita mendegarkan dari orang tua siswa lainya," kata RD, orang tua siswa lainnya.
Bahkan dirinya juga mendengar bahwa dana BOS dipergunakannya di luar ketentuan, seperti untuk membayar hotel, makan dan lainnya untuk menjamu para pengawas yang datang dari kabupaten, propinsi bahkan pusat saat melakukan penilaian di sekolah tersebut.
Untuk itu, para orang tua siswa ini meminta kepada kejaksaan agar memeriksa penggunaan dana BOS di sekolah itu, sebab jika hanya sampai di anggota DPRD dan Dinas Pendidikan saja, orangtua siswa ini tidak yakin akan ada perubahan.
"Ini harus dipidanakan, sebab jika hanya sebatas dinas saja pasti tidak ada hasilnya. Kami harap pihak terkait dapat melakukan pengusutan terhadap sekolah itu. Jangan hanya cari nama saja. Namun masyarakat menderita. Masa sekarang biaya sekolah anak lebih mahal di sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta di Inhu ini," ungkap sumber kesal.
Sampai berita ini dimuat, belum ada pihak sekolah yang bisa dikonfirmasi. Wartawan akan melakukan konfirmasi langsung esok hari, Senin (18/10/2015) ke sekolah yang bersangkutan. (her)
