DATARIAU.COM - Menanggapi viralnya video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan “guru adalah beban negara”, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan potongan video tersebut dipastikan tidak benar alias hoax. Menurut Deni, video tersebut merupakan hasil deepfake atau kecerdasan buatan (AI) dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus 2025.
Meski demikian, menjadi bluder karena beberapa pernyataan Sri Mulyani lainnya dalam video tersebut. Di antaranya, Sri Mulyani mengaku menerima banyak keluhan di media sosial terkait kecilnya gaji guru dan dosen di Indonesia, maka Sri Mulyani berpendapat permasalahan itu menjadi tantangan bagi keuangan negara. Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, permasalahan itu menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh beban pembiayaan guru dan dosen harus ditanggung oleh anggaran negara atau bisa dibantu melalui partisipasi masyarakat (detik.com, 19-8-2025).
Kapitalisme Gagal Mewujudkan Kesejahteraan
Tak ayal netizen riuh rendah menanggapi pernyataan itu, lepas dari apakah itu deep fake atau bukan. Data menunjukkan pemerintah telah menganggarkan Rp 757,8 triliun untuk pendidikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 persennya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pengeluaran (RAPBN) 2026, MBG memakan Rp 335 triliun. Untuk sekolah-kampus mencapai Rp 150,1 triliun, sedangkan alokasi untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan hanya Rp 178,7 triliun (detik.com, 19-8-2025).
Banyak pihak menilai kebijakan ini samasekali tidak tepat. Salah satunya pendapat dari Pakar Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono MBA, sejak awal program makan bergizi ia menilai seharusnya dilakukan lewat mekanisme pembukaan lapangan kerja, maka keluarga memiliki penghasilan yang bisa memberi makan yang bergizi kepada anak. Prof Agus menjelaskan, negara maju bisa memberi makan gratis dengan mekanisme kantin sekolah. Namun di Indonesia, jika diterapkan dengan cara yang sama perlu puluhan ribu kantin yang harus dibangun. Saat ini, pemerintah menargetkan MBG untuk 82,9 juta siswa. Total ada sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Profesor Agus yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM tersebut, menjelaskan lebih lanjut, MBG akan jauh lebih baik jika tepat sasaran ke anak-anak dari keluarga tergolong miskin. Disatukan dengan program PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kementerian Sosial dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Ia pun meminta pemerintah untuk berani mengevaluasi program MBG seiring dengan banyaknya persoalan yang ditemui di lapangan.
Nampak jelas, ketika negara seharusnya berdiri sebagai penjamin urusan rakyat masih harus kerepotan mengatur dana. Setiap kementerian harus berebut jatah, maka bisa dimaklumi mengapa departemen sosial tidak bisa tuntas mengatasi gepeng (gelandangan dan pengemis), pekerja anak, yatim piatu dan lainnya sebagaimana dengan pertanyaan yang sama mengapa departemen pendidikan tidak bisa mengatasi masalah gedung sekolah yang ambruk, sekolah tak punya laboratorium, gaji guru rendah dan lain sebagainya. Semua bermuara pada minimnya anggaran. APBN kita hanya bersandar pada pendapatan pajak dan non pajak yang tak seberapa, bahkan cenderung zalim karena tak hanya masyarakat kelas atas yang diwajibkan pajak, kelas menengah ke bawah pun tak beda.
Inilah bukti penerapan Sistem Kapitalisme yang jelas gagal mewujudkan kesejahteraan. Untuk satu urusan gaduhnya seluruh negeri. Bagaimana dengan urusan lainnya? Padahal negeri ini kaya raya, namun sekali lagi Sistem Kapitalisme tidak menghendaki pengelolaan kekayaan itu ada pada negara, melainkan diserahkan kepada korporasi dengan asas kebebasan kepemilikan, profesionalitas dan modal.
Jadilah kekayaan yang menjadi hak seluruh rakyat hanya bergulir pada segelintir orang yang “punya kuasa” melebihi negara. Mereka mampu mengutak atik peraturan hukum dan undang-undang sesuai kehendak mereka, mengisap darah rakyat dan mengambil kedaulatan negara. Siapa bilang pemimpin kita adalah orang-orang yang kita pilih, mereka adalah orang yang sudah ditentukan korporasi, sebab orang inilah kelak yang akan memudahkan hegemoni korporasi sekaligus negara adidaya di tanah air.
Demokrasi, sistem inilah yang semakin memuluskan Sistem Kapitalisme bercokol di negeri ini, setiap lima tahun sekali melahirkan pemimpin dengan karakter yang sama, seperti boneka penjajah meski mereka beragama Islam. Tuhan mereka adalah kekuasaan dan titah korporasi. Maka benarlah, jika guru dan dosen di dalam sistem ini adalah beban negara. Jika bisa negara akan sparing partner dengan rakyat terkait pembiayaan. Sementara penguasa sah-sah saja menumpuk kekayaan sendiri, kapitalisme memang menciptakan hukum rimba, siapa kuat dia menang.
