Empati, Simpati, Sederhana dan IntegritasFenomena flexing dan gaya hidup hedonis pejabat bukan hanya masalah etika personal, melainkan juga persoalan moral publik. Islam menolak gaya hidup berlebih-lebihan karena dapat merusak nilai keadilan sosial. Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat, kemewahan pejabat hanya memperlebar jurang anti trust antara rakyat dengan wakilnya.
Pejabat seharusnya meneladani prinsip kesederhanaan, transparansi, dan pengabdian, bukan justru memperlihatkan simbol status yang melukai hati rakyat.
Ada empat point konklusi dari fenomena yang tengah berkembang sekarang. Masyarakat menuntut sikap empati dan simpati dari pejabat publik. Kesulitan ekonomi yang dirasakan sebaiknya disikapi dengan kebijakan yang solutif. Seperti penghapusan dan keringanan pajak, kesempatan kerja yang luas dan harga barang-barang kebutuhan yang murah.
Selanjutnya sikap empati dan simpati dapat diwujudkan dengan bantuan pribadi atau kelompok dari pejabat terhadap masyarakat miskin. Bukan justru narasi dan gaya yang menyinggung kaum kecil.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah kesederhanaan. Sikap sederhana dari pejabat dan kaum mapan secara ekonomi lebih softly dan dinilai ber-empati di tengah situasi ekonomi yang sulit. Kemewahan yang meliputi harta, jabatan dan pengaruh tidak-lah patut dipublikasikan. Peristiwa flexing, hedon, pamer dan kegembiraan yang berlebihan dapat sampai ke jutaan pasang mata masyarakat di era digital informasi sekarang.
Terakhir adalah sikap integritas. Selain memiliki mental untuk menolak fasilitas yang mewah, pejabat dituntut untuk anti korupsi yang pada akhirnya berdampak luas bagi ekonomi negara. Integritas wajib disandang para pejabat sebagai implementasi keadilan sosial.
Sehingga jika negara dalam resistensi ekonomi maka seluruh komponen masyarakat harus memperlihatkan aksi nasionalis. Jangan sampai masyarakat kecil yang jumlahnya banyak dijadikan subjek untuk menanggung beban ekonomi negara. Seperti yang dilakukan kolonialisme dulu.
Pada akhirnya sikap empati, simpati, kesederhanaan dan integritas adalah modal utama bagi pejabat publik untuk meraih kepercayaan publik kembali. Fenomena ini merupakan evaluasi nasional sekaligus alarm untuk pejabat negara agar menghidupkan kembali iklim demokrasi pancasila.***
*) Penulis adalah mediator
