PEKANBARU, datariau.com - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra pada akhir November 2025 tidak dapat dipandang terpisah dari kondisi Provinsi Riau. Meski tidak mengalami longsor masif, Riau tetap terdampak banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat dan memperlemah distribusi pangan. Lonjakan harga komoditas pangan, khususnya cabai merah, menjadi bukti bahwa keterhubungan antarwilayah membuat bencana di satu daerah dengan cepat menjalar ke daerah lain, termasuk ke Riau.
Sejumlah laporan media mencatat harga cabai merah di Pekanbaru sempat melonjak tajam hingga menembus Rp180.000 per kilogram. Kenaikan ini tidak berdiri sendiri. Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai daerah pemasok utama komoditas hortikultura telah menyebabkan terganggunya jalur distribusi pangan. Jalan terputus, arus logistik terhambat, dan pasokan ke daerah tujuan pun berkurang. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan harga menjadi konsekuensi yang hampir tak terelakkan.
Fenomena tersebut menunjukkan satu hal penting yaitu ketahanan pangan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi di luar wilayahnya. Riau bukan merupakan sentra produksi pangan utama, terutama untuk komoditas hortikultura. Keterbatasan produksi lokal membuat provinsi ini sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain. Ketika wilayah pemasok terganggu oleh bencana alam, dampaknya langsung terasa pada ketersediaan dan harga pangan di pasar-pasar Riau.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 memperlihatkan kondisi ini dengan cukup jelas. Untuk komoditas cabai keriting, produksi Riau tercatat hanya sekitar 79 ribu kuintal, jauh tertinggal dibandingkan Sumatera Utara yang mencapai lebih dari 1,9 juta kuintal dan Sumatera Barat sekitar 1,14 juta kuintal. Ketimpangan serupa juga terlihat pada komoditas bawang merah.
Saat Sumatera Barat memproduksi lebih dari 2,3 juta kuintal dan Sumatera Utara sekitar 580 ribu kuintal, produksi bawang merah Riau hanya berada di kisaran 2.455 kuintal. Bahkan untuk bawang daun, produksi Riau tercatat sangat minim, sekitar 160 kuintal, sementara Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing memproduksi ratusan ribu kuintal.
Ketimpangan ini menjadi semakin nyata jika dikaitkan dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2024 data BPS juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Riau mencapai sekitar 6,73 juta jiwa, lebih besar dibandingkan Sumatera Barat yang berpenduduk sekitar 5,84 juta jiwa. Namun, justru provinsi dengan jumlah penduduk lebih sedikit tersebut mampu menghasilkan produksi hortikultura dalam jumlah jauh lebih besar. Kondisi ini menempatkan Riau sebagai wilayah dengan kebutuhan konsumsi tinggi, tetapi kapasitas produksi pangan yang terbatas, sehingga ketergantungan terhadap daerah pemasok menjadi tidak terhindarkan.
Angka-angka tersebut menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hortikultura di Riau sangat bergantung pada pasokan dari provinsi lain, terutama dari wilayah-wilayah yang justru mengalami banjir dan gangguan distribusi pada akhir 2025. Ketergantungan struktural ini membuat Riau berada pada posisi yang rentan setiap kali terjadi bencana di daerah pemasok.
Oleh karena itu, peristiwa banjir di luar Riau seharusnya tidak dipandang sebagai isu regional semata, melainkan sebagai peringatan serius bagi ketahanan pangan daerah. Penguatan produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pasokan, serta perbaikan sistem distribusi antarwilayah menjadi agenda yang semakin mendesak. Tanpa upaya tersebut, setiap bencana di wilayah pemasok akan terus berulang menjadi tekanan harga bagi masyarakat Riau.
Pada akhirnya, banjir yang tidak terjadi di Riau tetap meninggalkan jejak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Data statistik telah mencatatnya, pasar telah merasakannya, dan rumah tangga telah menanggung dampaknya. Tantangan ke depan bukan sekadar mengendalikan inflasi jangka pendek, melainkan membangun ketahanan pangan daerah agar Riau tidak selalu menjadi pihak yang paling terdampak ketika bencana melanda wilayah lain.***
*) Penulis merupakan Mahasiswa Universitas Negeri Medan
