DATARIAU.COM - Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktifitas ekonomi.
Regulasi pengetatan diberbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan.
Terwujud sebagai portal berita independen yang berusaha menyuguhkan informasi kepada masyarakat. Misi utama kami adalah menjadi suatu badan pers independen yang berusaha menyuguhkan fakta sebenarnya ke masyarakat apa adanya, serta turut serta dalam upaya mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi kekuatan ke-3 dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah.
"Sekarang tak perlu lagi menjadi dilema atau diperdebatkan mana yang lebih penting antara ekonomi atau pandemi. Kenyataan keduanya harus sama-sama diatasi. Kalau pengatasan pandemi terhambat, maka ekonomi juga akan terus terganggu."
Kabar yang melegakan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan angka pencapaian perekonomian Indonesia. Resesi di tengah kesuraman pada masa pandemi telah berakhir. Berdasarkan data yang dilansir minggu lalu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 mencapai hasil positif 7,07 persen (year on year), yakni dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan kuartal I-2021 tumbuh 3,31 persen.
Banyak yang mempertanyakan apakah pertumbuhan sebesar 7,07 persen itu riil? Sejak tahun 2004 baru kali pertama ini pertumbuhan mencapai angka setinggi itu. Pertanyaan yang sangat wajar sekaligus awam. Dikatakan wajar, karena kita masih merasakan tekanan ekonomi sangat berat sejak masa pandemi satu setengah tahun lalu.
Apa lagi pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat? (PPKM), di mana pergerakan transportasi sangat terbatas, mal tutup, hotel-hotel nyaris kolaps, banyak perusahaan berhenti operasi, dan akhirnya PHK mencapai jutaan orang. Ada yang menyebut dan berseloroh hidup pada masa pandemi ini mantap.
Maksudnya makan uang tabungan. Itu bagi mereka yang masih punya tabungan. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai, padahal kehilangan pekerjaan, tentu sangat menderita. Itulah yang disasar oleh program pemerintah berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan lainnya.
Bagi yang memahami apalagi yang mempelajari ilmu ekonomi, tentu tidak terkejut dan akan percaya dengan angka pertumbuhan setinggi itu. Mengapa?karena memang dihitung dengan baseline yang sangat rendah. Pada kuartal II tahun lalu, perekonomian tumbuh minus 5,32 persen.Maka wajar bila setelah terjadi perbaikan kinerja pertumbuhan jadi sangat tinggi dengan dasar perhitungan yoy atau year on year tadi.
Mungkin yang bisa dianggap wajar dan dapat menggambarkan situasi riil bila dihitung dari baseline kuartal sebelumnya yakni Kuartal I-2021. Yang keluar adalah angka 3,31 persen. Apabila dengan yoy maka pada kuartal III dan seterusnya akan lebih sulit mempertahankan capaian pertumbuhan 7 persen.
Penopang Pertumbuhan setelah perekonomian Indonesia mengalami kontraksi bahkan sudah resesi pada masa pandemi, maka sekarang harapan baru muncul, karena pemulihan telah terjadi dengan berakhirnya resesi, yakni pertumbuhan negatif selama empat triwulan sejak Triwulan II-2020 hingga Triwulan I-2021.
Setelah itu baru mulai kembali positif seiring dengan pelonggaran kegiatan dan mobilitas masyarakat. Sedangkan kebijakan tersebut juga dimungkinkan oleh penurunan angka kasus harian Covid- 19 sebagai indikator utama. Sebelumnya kasus harian mencapai 10.000 orang, sekarang sudah menurun menjadi 6.000 dan cenderung menurun setelah vaksinasi digalakkan dan semakin masif.
Beberapa sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi yang merupakan bagian terbesar dari produk domestik bruto (PDB), yakni menyumbang hingga lebih 57 persen. Selain itu, sektor penopang lain adalah investasi dan ekspor yang tumbuh relatif tinggi, yakni 31,78 persen yoy. Fondasi makroekomomi di semua negara umumnya berbasis pada consumption, investment, government spending, dan export/import (Dornbusch- Fischer, 1991). Pertumbuhan ekspor kita yang setinggi itu tidak lain ditopang oleh perkembangan industri manufaktur.
Maka pada saat yang sama laju impor pun pasti juga naik. Tentu saja ini bisa menimbulkan tekanan pada neraca pembayaran. Namun, data BPS menyebutkan cadangan devisa masih tinggi, yakni mencapai 132 miliar dolar AS sehingga stabilitas makro terjaga.
Ditambah stabilitas nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan serta peningkatan indeks kepercayaan konsumen.
Governments pending sekaligus menjadi pemicu konsumsi masyarakat, sedangkan government policy dapat membantu meringankan beban pengusaha serta mendorong kelancaran pemasaran produk.
Seperti keringanan atau pembebasan pajak (PPN dan PPn) pada transaksi di sektor properti dan otomotif. Konsumsi masyarakat yang rentan lebih terfokus pada kebutuhan pokok, terutama makanan.
Hal itu antara lain dilakukan melalui pemberian Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp 300.000 per bulan. Bantuan lainnya adalah pemberian diskon listrik dan kenaikan pagu untuk pos insentif usaha yang dialokasikan untuk penambahan kartu prakerja.
Pagu pos perlindungan sosial secara keseluruhan untuk menopang konsumsi domestik mencapai lebih Rp 212 triliun. Pengeluaran pemerintah terbesar yang juga bisa menjadi stimulus adalah dari sektor kesehatan, khususnya dalam penanganan Covid-19 sebesar Rp 185,98 triliun.
Secara keseluruhan stimulus anggaran pada tahun ini menggelontorkan dana hampir Rp 700 triliun ke seluruh Indonesia yang akan memberi dampak langsung kepada konsumsi masyarakat. Meskipun pengeluaran untuk sektor kesehatan yang paling besar, namun secara total terlihat bahwa stimulus anggaran pemerintah lebih banyak atau sebagian besar (73,5 persen) justru tertuju untuk dana penyelamatan ekonomi nasional, khususnya mempertahankan daya beli masyarakat serta membantu sektor usaha melalui insentif pajak.
Sejak awal pandemi terjadi pertentangan antara mengutamakan pengatasan pandemi atau menyelamatkan ekonomi. Secara bulat semua setuju bahwa nyawa manusia yang utama, sehingga mindset berpikir kita adalah mengatasi Covid-19, agar tidak meluas dan memakan korban terlampau besar serta tidak berdampak ke ekonomi.
Lockdown menjadi pilihan ekstrem seperti dilakukan di China dan beberapa negara besar. Namun hal itu tidak menjadi pilihan kita dengan pertimbangan lemahnya ketahanan ekonomi mayoritas rakyat Indonesia serta keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Pilihan kita adalah pembatasan kegiatan atau mobilitas masyarakat melalui PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan kini menjadi PPKM.
Realitas menunjukkan dampak ekonomi yang tak bisa dicegah, sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi pun melamban di seluruh dunia. PHK terjadi di mana-mana sehingga jutaan orang kehilangan pekerjaan.
Sekarang tak perlu lagi menjadi dilema atau diperdebatkan mana yang lebih penting antara ekonomi atau pandemi. Kenyataan keduanya harus sama-sama diatasi.
Kalau pengatasan pandemi terhambat, maka ekonomi juga akan terus terganggu. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III nanti diperkirakan menurun lagi menjadi hanya 6 persen yoy atau bahkan kurang. Hal itu dipicu oleh PPKM yang terus diperpanjang. Sebaliknya kalau tidak ada PPKM maka penurunan kurva Covid-19 tak akan terjadi.
Momentum pemulihan ekonomi perlu terus dijaga dan itu berarti perang melawan pandemi harus terus digencarkan melalui vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kita tak boleh lengah, pandemi belum punah.
Bunga Sarwanis Putri (Mahasiswa S1 Prodi Manajemen-FEB Universitas Riau)
