DATARIAU.COM - Hingga saat ini, duka masih menyelimuti wilayah Palu dan sekitarnya. Usai diguncang gempa 7,4 SR disusul sapuan tsunami, Palu masih dibanjiri air mata. Korban bencana tidak lagi memiliki tempat tinggal, hidup dalam kegelapan tanpa listrik, untuk perut pun tidak terjamin terpenuhi, dan korban banyak kehilangan sanak saudara.
Kondisi Palu benar-benar menyayat hati, bantuan dari pemerintah tidak merata pendistribusiannya dan hanya berpusat di kota. Untuk mendapatkan bantuan pun berlaku hukum rimba, “Pokoknya sekarang siapa yang kuat. Dia yang menang,” ujar Boike korban bencana. Yang lebih mengejutkan hati saat pengungsi hendak mengambil air mineral, mereka diminta menyetorkan KTP atau KK. (TribunWow.com). Nasib Palu semakin tidak jelas.
Tampak jelas pemerintah kewalahan dalam melakukan penanganan darurat terhadap bencana bergilir yang menimpa Indonesia. Dalam memberikan bantuan pemerintah sangat lamban dalam penanganannya. Hal ini tampak, pengungsi yang ada di Lapangan Watulemo, depan Kantor Wali Kota Palu masih kesulitan mendapatkan air mineral. Selain air mineral, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan berbagai kebutuhan lain, seperti susu untuk anak-anak. (Tribun Timur, 6/10/2018).
Kewalahannya pemerintah melakukan penanganan darurat terhadap korban gempa dan tsunami yang terus bertambah. Belum lagi rusaknya infrastruktur yang mengakibatkan layanan kebutuhan dasar, seperti pangan tidak terpenuhi. Presiden Joko Widodo akhirnya membuka pintu bagi masuknya bantuan internasional (VOA).
Menurut Arrmanatha Juru bicara Kementrian Luar Negeri, sampai saat ini sudah ada 18 negara dan dua organisasi internasional yang sudah memberikan daftar bantuan secara konkret. Termasuk Amerika Serikat, Prancis, Turki, dan Arab Saudi. Bantuan yang digelontorkan asing sangat menggiurkan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan, sebagian negara menyatakan akan mengucurkan dana tunai. Uni Eropa misalnya menjanjikan 1,5 juta euro atau sekitar Rp26 miliar. China dan Malaysia, masing-masing menjanjikan Rp2,9 milliar dan Rp1,8 milliar. Inggris Rp39 milliar. Jepang dan Swiss memberikan bantuan alat pemurni air. (VOA, 5/10/2018).
Lambannya penanganan pemerintah terhadap bencana Palu tentu membuat penduduk di sana semakin miris dan merana. Tapi alih-alih memberikan bantuannya kepada rakyat Palu, pemerintah justru menggelontorkan dana ratusan milyaran rupiah untuk pesta IMF dan World Bank di Bali. Anggaran yang disediakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sekitar Rp810 milyar. (AGRA).
Ibarat seorang ibu yang memberi makan anak orang lain, tapi membiarkan anaknya sendiri kelaparan. Begitulah pemerintah hari ini. Di tengah tangisan korban bencana, pemerintah tetap memfokuskan pada persiapan manual meeting Internasional Monetary Fund dan Word Bank (IMF-WB) di Bali pada Oktober ini. Pada pertemuan nanti akan banyak hadir para investor di belahan dunia dan pastinya ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia.
Pertemuan para petinggi IMF tersebut diproyeksikan oleh Bank Indonesia (BI) akan mendatangkan keuntungan kepada Indonesia sekitar Rp5,7 triliun. Tentu ini angka yang fantastis. Namun, apakah ini menjadi justifikasi menomorduakan bencana yang menimpa Palu? Terbukti hingga hari ini pemerintah belum juga menetapkan status Palu sebagai bencana Nasional, ada apa?
Inilah potret pemerintah yang tak bisa diharapkan untuk mengayomi umat. Di tengah tangisan korban bencana, fokus mereka hanyalah kepada kepentingan korporasi. Tindakan yang salah sasaran ternyata semakin membuat negeri ini terjajah dan permasalahan semakin menggurita. Keterlibatan asing membantu bencana Palu ternyata semakin memperkokoh dominasi mereka kepada negeri ini, karena tidak ada “free lunch” bagi Barat. Negeri yang dibungkus dengan kapitalis akan menggunakan hak kebebasan kepemilikan, karena ini adalah jaminan dari sistem ini.
Kondisi umat semakin buram dan suram. Tempat bertumpu takala kesusahan melanda dan perlindungan kini tak bisa diharapkan. Alih-alih menyelesaikan permasalahan yang melilit, yang ada malah menambah permasalahan semakin sulit. (*)
