Nasib Guru di Tengah Pandemi

Admin
273 view
Nasib Guru di Tengah Pandemi
Nelly MPd

DATARIAU.COM - Menjadi guru bisa jadi salah satu profesi idaman bagi sebagian orang. Profesi ini tak hanya soal urusan mencari nafkah, namun meluas pada pengabdian mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. 

Di zaman dulu, pahlawan tanpa tanda jasa ini identik sebagai pekerjaan dengan penghasilan pas-pasan. Oleh musisi Iwan Fals, kehidupan sederhana guru ini sampai dipopulerkan dalam lagu Oemar Bakri.

Dari segi materi pekerjaan guru baik yang PNS mendapat gajih dari pemerintah ada juga berupa tunjangan profesi guru. Meski tak bisa dipungkiri pula, masih banyak pula guru yang gajinya sangat rendah di beberapa daerah di Indonesia. Namun mirisnya, dengan penghasilan yang jauh dari sejahtera ini, apalagi bagi para guru honorer pemerintah malah menerbitkan peraturan baru menghentikan tunjangan bagi guru.

Seperti yang dilansir pada laman berita Banjarmasinpost.co.id, jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan tunjangan profesi guru PNS dan non PNS. Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020. Pemerintah beralasan bahwa dana penghentikan tunjangan profesi guru akan dialihkan ke penanganan covid-19.

Sontak dengan keputusan peraturan ini mendapat reaksi dari berbagai kalangan terutama para guru itu sendiri. Seperti yang dilansir pada laman Kompas.tv, para guru melalui Forum Komunikasi Guru SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) mengeluhkan penghentian tunjangan profesi.

Melansir laman resmi DPR via Kompas.com, keluhan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Para guru menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.(19 Juli 2020).

Senada dengan hal tersebut, Ikatan Guru Indonesia (IGI) memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. 

Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun. 

Penghentikan tunjangan frofesi guru ini tentu merugikan sejumlah pihak, yang harusnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah di tengah situasi penyebaran virus korona yang berdampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat khususnya para guru. (Media Indonesia, Senin 20/4).

Selain pada tunjangan guru yang dihentikan, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya. 

Ya, harusnya di tengah pandemi ini para guru justru harus dijaga pendapatannya karena tidak jarang ditemui guru yang membantu anak didiknya yang tidak mampu, khususnya dalam kondisi pandemi seperti ini. Bahkan ada juga guru yang rela membeli kuota data atau pulsa untuk anak didik mereka meskipun sekarang Permendikbud membolehkan penggunaan dana BOS untuk membeli kuota data baik untuk guru dan siswa. 

Harusnya pemerintah mengambil kebijakkan lain, misal mengambil dana dari anggaran-anggaran tak bermanfaat dan tak mengubah keadaan yang ada di Kemendikbud itu yang dialihkan untuk COVID-19, anggaran peningkatan kompetensi guru di Dirjen GTK Kemendikbud tak banyak bermanfaat seperti anggaran organisasi penggerak yang lebih dari setengah triliun dan anggaran lain terkait peningkatan kompetensi guru oleh Kemendikbud dialihkan saja untuk Covid-19. 

Jelas kebijakan ini menegaskan semakin rendahnya keberpihakan pemerintah pada dunia Pendidikan. Alih-alih mensejahterakan para guru pahlawan negeri, namun kebijakkan malah membuat para pendidik meringis di tengah pandemi. Sebagai negeri yang kaya raya tak sepatutnya anggaran untuk menangani covid-19 diambil dari dana tunjangan guru.

Sungguh ironi nasib yang menimpa mereka rakyat ini khususnya para pahlawan tanpa tanda jasa, sebab Indonesia adalah negeri yang dianugerahkan Allah sebagai negeri kaya raya. Terbentang pulau-pulaunya dari Sabang sampai Merauke, di sana banyak sekali ditemukan mineral-mineral dan bahan tambang yang memiliki nilai yang mahal. 

Negara ini punya pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik di dunia yang sekarang dikelola oleh PT Freeport. Negara ini juga punya cadangan gas alam terbesar di dunia tepatnya di Blok Natuna. Negara ini juga punya hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis ini memiliki luas 39.549.447 Hektar, dengan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia.

Selain itu, memiliki lautan terluas di dunia, dikelilingi dua samudra, yaitu Pasific dan Hindia hingga tidak heran memiliki jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki negara lain.

Negara ini memiliki tanah yang sangat subur, karena memiliki banyak gunung berapi yang aktif menjadikan tanah di negara ini sangat subur. Terlebih lagi negara ini dilintasi garis khatulistiwa yang banyak terdapat sinar matahari dan hujan. 

Yang terakhir, negara ini punya pemandangan yang sangat eksotis dan lagi-lagi tak ada negara yang bisa menyamainya. Bisa dibayangkan, dengan SDA yang melimpah ruah ini jika dikelola dengan baik oleh negara, maka pasti sejahteralah rakyat Indonesia, termasuk para guru sang pahlawan bangsa. 

Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ternyata tidak berkorelasi dengan kesejahteraan guru kita.

Memang, karena kekayaan yang melimpah ternyata tidak dikelola oleh negara secara mandiri untuk dikembalikan kepada rakyat. 

Sebaliknya, kekayaan itu sebagian besar justru dikuasai asing dan segelintir konglomerat Indonesia. Sekali lagi rakyat menggigit jari. Inilah nasib negeri yang berpijak kepada kapitalisme, dan menjadikan sistem rusak ini untuk mengelola negeri.

Walhasil, yang seharusnya negeri ini bisa maju, berdaulat, sejahtera dan mampu memakmurkan seluruh rakyat Indonesia termasuk menjamin kesejahteraan para guru. Namun, faktanya akibat pengelolaan negara dengan sistem kapitalisme negeri ini miskin papa. Bahkan untuk membiayai negara harus berutang dan mengambil pajak dari rakyat, hingga untuk menangani covid-19 saja negara harus menghentikan tunjangan guru, sungguh miris!.

Hal ini sangat berbeda dengan pengaturan dalam sistem Islam, sistem yang berasal dari Wahyu Ilahi.

Guru Sejahtera, Pandemi Teratasi dalam Naungan Islam

Sungguh kondisi ini berbeda dengan saat sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam sistem Islam, aspek pendidikan mendapat perhatian sedemikian besar sejalan dengan pandangan syariat Islam yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban.

Secara konsep, Islam menempatkan ilmu, orang yang berilmu dan mempelajari ilmu ada dalam posisi yang mulia. Menuntutnya, dihukumi wajib.

Bahkan majelis-majelis ilmu diibaratkan sebagai taman-taman surga. Dan para penuntutnya diberi jaminan doa terbaik dari para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Inilah yang mempengaruhi visi negara Islam dalam berbagai kebijakan pendidikan, memberikan perhatian maksimal dalam mewujudkan sistem pendidikan terbaik bagi rakyat dan semua yang terlibat dalam mewujudkannya, termasuk para guru.

Dalam sistem negara Islam, tak pernah terdengar kasus-kasus kekisruhan akibat diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk soal jaminan kesejahteraan para guru. Banyak literatur menyebutkan kisah-kisah heroik menyangkut perhatian besar penguasa dan berbagai kemudahan yang disediakan negara terhadap layanan pendidikan bagi umat dan para pelaksananya.

Sebut saja dalam urusan pendidikan dalam Islam akan digratiskan negara, adanya santunan bagi pelajar, terdapat lembaga-lembaga pendidikan berkelas dan mudah diakses, pengajihan guru yang fantastis, dan lain-lain adalah perkara-perkara yang lumrah ditemui sepanjang sejarah peradaban Islam yang pernah diterapkan selama kurang lebih 1300 tahun lebih lamanya.

Hingga dunia pendidikan yang diatur oleh aturan syar'i berhasil menghantarkan umat Islam sebagai umat terbaik bahkan menjadi mercusuar peradaban dunia di era kegelapan saat itu. Sejarah telah mencatat bahwa guru mendapatkan penghargaan yang tinggi dari negara termaksud pemberian gaji yang melampaui kebutuhannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqoh ad-Dimasyqi, dar al-Wadl-iah bin Atha, bahwasanya ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak dan Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji 15 dinar (1 dinar setara dengan 4,25 gram emas, berarti 15 dinar = 63,75 gram emas. Bila saat ini 1 gram emas seharga Rp. 700 ribu, berarti gaji guru pada saat ini setiap bulannya sebesar Rp.44.625.000).

Sungguh luar biasa, dalam negara Islam para guru akan terjamin kesejahteraannya dan dapat memberi perhatian penuh dalam mendidik anak-anak muridnya tanpa harus dipusingkan lagi untuk membagi waktu dan tenaga untuk mencari tambahan pendapatan. Tidak hanya itu, negara yang menerapkan syariat Islam juga menyediakan semua sarana dan prasarana secara cuma-cuma dalam menunjang profesionalitas guru menjalankan tugas mulianya.

Sehingga selain mendapatkan gaji yang besar, mereka juga mendapatkan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Hal ini tentu akan membuat guru bisa fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pencetak SDM berkualitas yang dibutuhkan negara untuk membangun peradaban yang agung dan mulia.

Maka dari itu kesejahteraan guru seperti yang tergambar diatas hanya akan didapatkan jika hukum Islam diterapkan secara kaaffah dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam urusan individu, masyarakat, maupun negara. Karena hanya sistem Islam yang datang dari Allah Subahanahu wa Ta'ala, zat yang Maha Sempurna dan Maha Benar dalam naungan Khilafahlah yang akan memberikan kesejahteraan dan rahmatan lil alamin akan tercipta. 

Sementara untuk urusan menangani pandemi, dalam Islam itu juga kewajiban negara untuk mengatasi hingga memenuhi kebutuhan rakyat yang terdampak wabah pandemi. Negara akan memaksimalkan anggaran negara dan tidak akan membenani atau menarik bahkan sampai mengentikan tunjangan bagi rakyat atau guru.

Negara dalam Islam sungguh memprioritaskan penanganan pandemi sampai tuntas dengan dana negara yang memang sudah disiapkan dari pos anggaran negara.

Maka, sudah waktunya untuk kembali pada sistem aturan Islam yang akan membawa keberkahan dan kemuliaan dirasakan baik muslim maupun nonmuslim. Wallahu A’lam Bisshawab. (*)

Penulis: Nelly MPd

Pemerhati Dunia Pendidikan, Aktivis Peduli Generasi

Editor
: Redaksi
Tag:Guru