Gaji Guru Dipangkas, Pendidikan Tetap Berkualitas?

590 view
Gaji Guru Dipangkas, Pendidikan Tetap Berkualitas?
Foto: Ist
Atik Nuryanti S.Pd, Praktisi Pendidikan.

DATARIAU.COM - Pandemi Covid-19 yang melanda negeri kurang lebih satu semester telah menyisakan persoalan demi persoalan. Selain sektor kesehatan, ekonomi  juga dunia Pendidikan. Wabah ini secara terstuktur membuat pemerintah melakukan refokusing dan realokasi anggaran kementrian dan lembaga melalui Peraturan Presiden (Perpres) no 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Salah satu anggaran yang terkena pemotongan adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagaimana tertulis pada lampiran perpres No 54 Tahun 2020.

Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada tiga komponen yakni tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun.

Selain pada tunjangan guru, pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya. 

Dana BOS dipotong dari semula Rp54,3 triliun menjadi Rp53,4 triliun, bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD dipotong dari Rp4,475 triliun menjadi Rp4,014 triliun, lalu bantuan operasional pendidikan kesetaraan dipotong dari Rp1,477 triliun menjadi Rp1,195 triliun. Di sisi lain, anggaran Kemdikbud yang lebih dari Rp70,7 triliun tidak banyak berubah. (Media Indonesia.com).

Pemangakasan anggaran pendidikan ini akhirnya menuai protes terutama para guru. bagaimana tidak jika pemotongan ini guna penanganan dampak covid-19 maka  guru-guru juga mengalami dampak dari pandemi Covid-19 ini, TGP dan BOS merupakan hal mendasar untuk menunjang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, juga untuk biaya operasional satuan pendidikan (sekolah) termasuk di antaranya gaji guru honorer.

Hingga kini, sebelum TGP dan BOS dipotong, kesejahteraan guru terutama guru honorer masih sangat memprihatinkan. Mereka benar-benar pahlawan tanpa jasa, yang digaji "seadanya", terkadang gaji mereka pun tidak cukup untuk makan sebulan, bahkan ada pula yang dibayarkannya setiap 3 bulan (dirapel). Gaji mereka ada yang sebesar Rp 300 ribu sampai RP 400 ribu per bulan. Bisa dibayangkan dengan gaji yang begitu kecil mereka dituntut untuk bekerja secara optimal dan mampu menghasilakan lulusan-lulusan sekolah yang berkualitas, sungguh sebuah ironi.

 

Harusnya pemerintah bisa melakukan pemotongan anggaran yang lebih tepat sasaran seperti pemotongan pada anggaran belanja modal yang berupa pembangunan fisik dan anggaran kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang, anggaran infrastruktur fisik, anggaran belanja perjalanan dinas, anggaran bimbingan teknis, serta anggaran rapat di jajaran pemerintah yang seharusnya diprioritaskan untuk dipotong dan bukan pemotongan anggaran di sektor pendidikan.

Sehingga tidak berlebihan jika ada anggapan, level keseriusan untuk menyelesaikan soal kesejahteraan  para guru yang perannya sangat dibutuhkan bahkan menjadi salah satu pilar penting penyelenggaraan pendidikan ini nampaknya masih sangat rendah. Kalah oleh target-target politik dan target pembangunan sektor lain yang secara pragmatis memang lebih bisa menguatkan citra demi melanggengkan kekuasaan. Apakah ini juga menunjukkan bahwa negara sesungguhnya telah gagal mengurusi urusan umat dengan segala potensi yang dimilikinya? 

Bagaimana bisa, negara sekaya raya Indonesia tidak mampu mensejahterakan rakyat termasuk para guru seluruhnya? Kemana semua kekayaan alam yang dimiliki umat, berupa hasil-hasil tambang berupa emas dan lainnya, minyak bumi, gas, hasil hutan, laut, dan sebagainya? Mengapa kesejahteraan dan kehidupan penuh berkah demikian sulit diwujudkan negara bangsa sebesar Indonesia?

Dalam sistem Islam, aspek pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar sejalan dengan pandangan syariat Islam yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban.

Secara konsep, Islam menempatkan ilmu, orang yang berilmu dan mempelajari ilmu ada dalam posisi yang mulia. Menuntutnya, dihukumi wajib. Bahkan majelis-majelis ilmu diibaratkan sebagai taman-taman surga. Dan para penuntutnya diberi jaminan doa terbaik dari para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Inilah yang memengaruhi visi sistem Islam dalam berbagai kebijakan pendidikan. Sistem Islam memberikan perhatian maksimal dalam mewujudkan sistem pendidikan terbaik bagi rakyat dan semua yang terlibat dalam mewujudkannya, termasuk para guru.

Dengan sistem ekonomi Islam yang diterapkan. sesuai ketentuan syariat, menetapkan anggaran pendidikan berbasis baitulmal dengan sifat mutlak. Baitulmal adalah institusi khusus pengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat.

Negara memiliki kemampuan finansial memadai untuk pelaksanaan berbagai fungsi pentingnya; yang dalam hal ini penjamin kebutuhan pokok publik berupa pendidikan gratis berkualitas termasuk kebutuhan terhadap guru dengan gaji yang menyejahterakan dan memuliakan.

Adapun bersifat mutlak, maksudnya adalah ada atau tidak adanya kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan, pendidikan wajib diadakan negara. Bila dari pemasukan tetap/rutin seperti dari harta milik umum berupa barang tambang yang jumlahnya melimpah tidak terpenuhi, Islam memiliki konsep antisipasi berupa pajak temporer yang dipungut negara dari orang-orang kaya sejumlah kebutuhan anggaran mutlak.

Dalam Islam Negara juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di daerah. Negara tidak mengenal otonomi daerah yang kerap menjadikan kebijakan daerah tumpang tindih dengan pusat, atau saling berlepas tanggung jawab antara pusat dengan daerah.

Kepala Negara juga memastikan kebijakannya terwujud sampai ke daerah. Tentunya dengan tujuan pendidikan dan sistem pendidikan yang sahih berlandaskan pada akidah Islam.

Negara juga sangat memperhatikan kesejahteraan guru dengan memberi gaji yang sangat layak. Hal ini diabadikan oleh tinta emas sejarah peradaban Islam.

Seperti Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota Madinah ada tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khaththab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar (63,75 gram emas atau sekitar Rp62.283.750 dengan kurs sekarang). Demikianlah, kesejahteraan guru di masa pemerintahan Islam benar-benar nyata.

Wajar jika para guru menjadi bersemangat dan fokus dalam mendidik generasi tanpa disibukkan mencari tambahan penghasilan di luar mengajar apalagi dimasa pandemi.  Dan yang paling penting, posisi guru dalam sistem Islam semuanya adalah sebagai aparatur negara (muwazif daulah). Tidak ada pembedaan status guru negeri dan honorer. Semua guru dimuliakan dalam sistem Islam karena perannya yang begitu strategis.

Para guru juga  menyadari betul tugasnya sebagai pendidik, sehingga tidak mempersoalkan di mana pun mereka harus mendidik karena yang dikehendaki adalah kebaikan dari Allah Swt.

Demikianlah sistem Islam, memang layak menjadi penantian para guru. Kemuliaan guru akan terpancar karena penerapan syariah Islam secara kafah di ranah pendidikan khususnya dan negara pada umumnya.(*)

Allahu A’lam bi Ash Shawab.

Penulis
: Atik Nuryanti
Editor
: Redaksi
Sumber
: datariau.com
Tag: