Komisi I DPRD Pekanbaru Hearing Bersama Disperindag, DPMPTSP, LPM Bahas Penataan Pedagang Pasar Agus Salim

Endi Dwi Setyo
106 view
Komisi I DPRD Pekanbaru Hearing Bersama Disperindag, DPMPTSP, LPM Bahas Penataan Pedagang Pasar Agus Salim
Foto: Endi Dwi Setyo
Suasana rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Pekanbaru bersama Disperindag, DPMPTSP, LPM, Camat Pekanbaru Kota di Ruang Badan Musyawarah, Senin (6/12/2021).

PEKANBARU, datariau.com - Komisi I DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Camat Pekanbaru Kota, DPD LPM Kota Pekanbaru dan LPM Kecamatan Pekanbaru Kota, Senin (6/12/2021).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra didampingi Wakil Ketua Krismat Hutagalung dan Sekretaris Muhammad Isa Lahamid beserta anggota lainnya Ida Yulita Susanti, Indra Sukma, Firmansyah, Victor Parulian dan Zainal Arifin.

Rapat ini dihadiri oleh Kadisperindag Ingot Ahmad Hutasuhut, perwakilan DPMPTSP, Camat Pekanbaru Kota, Ketua DPD LPM Kota Pekanbaru, Ketua LPM Kecamatan Pekanbaru Kota.

Adapun agenda rapat kerja Komisi I DPRD Pekanbaru ini membahas terkait polemik penataan pedagang di Pasar Agus Salim.

Diantaranya, tugas pokok dan fungsi LPM yang mengeluarkan surat penetapan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Usai rapat, Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti menyampaikantugas dan kewenangan LPM Pekanbaru yang mengeluarkan SK penetapan lokasi pedagang kaki lima di Pasar Agus Salim dinilai tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tentu ini sudah lari dari konteks aturan perundang-undangan. Karena LPM itu didalam Perda No 9 tahun 2005 atau Perwako No 169 tahun 2017 itu mengatur tentang tugas dan kewenangannya adalah menyusun, membantu pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan. Jadi tidak masuk konteksnya kepada wilayah pedagang pasar ini," kata Ida.

Ida yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Pekanbaru ini mendukung Pemko Pekanbaru apabila ingin berinovasi dalam penguatan LPM. Diantaranya seperti peningkatan ekonomi masyarakat di bidang kuliner.

Namun, ia menekankan LPM agar tidak masuk kedalam konteks wilayah pedagang Pasar Agus Salim tersebut.

"Kita dukung LPM untuk mengelolanya, tapi jangan masuk ke wilayah-wilayah yang tidak kewenangannya. Nah, itu yang mau kita batasi hari ini. Makanya, disini ada Disperindag yang notabennya punya tugas dan fungsi untuk menata membina pedagang pasar maupun pedagang kaki lima," tegasnya.

Srikandi Golkar ini menjelaskan, alasan Komisi I DPRD mengundang Disperindag, DPMPTSP, LPM hingga Camat Pekanbaru Kota guna mendudukkan regulasi-regulasi yang menyangkut tugas dan kewenangan LPM dan tentunya melindungi pedagang pasar. Selain itu, juga melindungi uang negara yang akan dipungut dari sektor tersebut.

Sebab, retribusi yang dipungut di Pasar Agus Salim tersebut adalah retribusi pasar. Sehingga, apabila LPM memungut retribusi dan pajak daerah di kawasan pasar tersebut dinilai akan bertentangan dengan undang-undang.

"Penetapan pemungut retribusi dan pajak daerah itu sudah diatur oleh undang-undang. Tidak bisa serta-merta melekat dengan ditunjuk LPM, itu tak bisa karena ini uang negara," tutupnya.

Menanggapi hal ini, Kadisperindag Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan bahwa Pemko Pekanbaru telah membentuk tim penataan dan pengendalian PKL di kawasan Pasar Agus Salim dengan melibatkan Disperindag dan LPM Pekanbaru.

"Kita ingin masyarakat itu memperdayakannya dirinya sendiri terlibat secara aktif dalam konteks pembangunan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, pada dasarnya Pemko menunjuk LPM. Untuk teknispengelolaannya,tentu ada regulasi yang dibina oleh OPD terkait seperti penanganan sampahnya, parkir, dan lainnya," jelasnya.

Ingot juga mengapresiasi Komisi I DPRD Pekanbaru yang telah mengagendakan rapat kerja ini untuk membahas penataan pedagang Pasar Agus Salim.

"Kita berharap pertemuan ini bisa membuat kebijakan Walikota menjadi lebih tajam. Secara ide dan filosofinya, teman-teman Komisi I DPRDmendukung.Tetapi jangan terjadi benturan dan tumpang tindih," terangnya.

Ingot menambahkan, Pemko Pekanbaru akan membuat dan memanfaatkan Pasar Agus Salim secara optimal. Hal ini bertujuan agar fungsi ekonomi hingga fungsi pelayanan publik bisa berjalan di kawasan tersebut.

"Jadi akan kita manfaatkan secara optimal Pasar Agus Salim ini. Selama ini kan, disitu hanya ada bangunan liar. Artinya, cuman satu jenis saja, pedagang sayur yang ada di kios-kios," ujarnya.

Dikatakan Ingot, Pemko Pekanbaru akan menjadikan Pasar Agus Salim dengan tiga fungsi sekaligus. Nantinya, dikawasan tersebut akan ada 17 sub-sektor ekonomi kreatif yang akan dijalankan oleh Pemko untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi 24 jam kawasan (Pasar Agus Salim) itu berfungsi. Dari subuh sampai jam 8 pagi itu difungsikan untuk pedagang sayuran dan sejenisnya, untuk jam 8 pagi hingga 5 sore itu difungsikan sebagai fungsi transportasi atau bisa untuk lalu lalang kendaraan. Jam 5 sampai tengah malam itu difungsikan untuk kepariwisataan," pungkasnya. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo