Ketua DPRD Pekanbaru Tolak Keras Wacana Pajak Sembako

Admin
178 view
Ketua DPRD Pekanbaru Tolak Keras Wacana Pajak Sembako

PEKANBARU, datariau.com - Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP menolak keras wacana pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako dan jasa pendidikan.

"Kita mewakili masyarakat tentunya sangat keberatan wacana sembako ini akan dikenakan dipajak. Apapun alasannya, itu jelas sangat mengganggu masyarakat apalagi masyarakat menengah kebawah," kata Hamdani, Kamis (17/6/2021).

Hamdani juga mengkritisi wacana pemerintah yang akan memungut pajak terhadap sembako dan sekolah tersebut. Pasalnya, wacana tersebut banyak menuai polemik di masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi makin membebankan kehidupan masyarakat bawah. Oleh karena itu, wacana pemerintah itu ditolak agar tidak menjadi kenyataan.

"Sebetulnya pemerintah ini berpihak ke siapa? Masyarakat atau orang kaya? Kami dari PKS menolak wacana itu dengan tegas. Karena wacana itu tidak pancasilais dan tidak berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Meskipun pemerintah menjelaskan PPN hanya dikenakan untuk sembako premium atau yang dikonsumsi oleh golongan tertentu, Hamdani menilai rencana itu sama saja dengan memberatkan masyarakat.

"Ya, sama saja. Itu juga mempengaruhi. Beras premium berapa paling harganya per kilo. Tidak seperti barang-barang mewah seperti mobil. Sedangkan itu aja yang sudah harga selangit malah dihapuskan pajaknya. Ini malah sembako untuk kebutuhan sehari-hari saja dikenakan pajak," terangnya.

Selain barang kebutuhan pokok, Politisi PKS ini juga menolak jasa pendidikan akan dikenakan tarif PPN oleh pemerintah.

"Pendidikan itu seharusnya menjadi kewajiban bagi pemerintah. Jadi kalau itu dipajakin, kan tidak masuk akal. Seharusnya disubsidi. Di negara maju itu disubsidi, bukan dipajakin. Kalau itu dipajakin, berarti tanda negara ini tidak sehat," tutupnya. (end)