PEKANBARU, datariau.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru, H Fathullah SH MH, meluapkan kekesalannya terhadap lambannya pengesahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pasalnya, waktu yang tersisa untuk pengesahan APBD 2026 tinggal dua hari menjelang batas akhir 31 Desember 2025. Namun, hingga kini belum ada kejelasan.
“Waktu kita tinggal dua hari. Sampai sekarang belum jelas ke mana arah pembahasan APBD 2026 ini,” kata Fathullah, Senin (29/12/2025).
Fathullah mendesak Pimpinan DPRD Pekanbaru memberikan penjelasan secara terbuka kepada seluruh Anggota Banggar, apakah APBD masih bisa disahkan tepat waktu atau tidak.
“Kalau memang (APBD 2026) tidak bisa disahkan, bilang saja tidak bisa. Nantinya APBD akan berjalan lewat Perkada,” tegasnya.
Politisi Demokrat ini mengingatkan, opsi APBD melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bukan tanpa risiko. Seluruh anggota DPRD, termasuk dirinya yang berasal dari partai pendukung pemerintah, berpotensi menanggung konsekuensi politik dan hukum.
“Kalau lewat Perkada, semua anggota DPRD yang berjumlah 50 orang bisa kena, termasuk saya dari partai pendukung pemerintah saya pun bisa kena,” tegas Kader Demokrat terbaik ini.
Ia juga mengingatkan rekan-rekannya di Banggar DPRD Pekanbaru agar tidak mengedepankan kepentingan pribadi dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, kepentingan masyarakat dan kelancaran pembangunan harus menjadi prioritas.
“Tak boleh ego pribadi itu. Kita ini ada 50 orang anggota dewan, yang dipikirkan bagaimana APBD ini selesai, bukan kepentingan masing-masing,” terangnya.
Fathullah mengungkapkan, Banggar DPRD Pekanbaru sudah berulang kali melakukan rapat dengar pendapat (hearing) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan SKPD, namun hingga kini belum membuahkan hasil yang jelas.
“Sudah berkali-kali hearing dengan SKPD dan TAPD, hasilnya godok (nol). Setiap hearing ditunda, ditunda terus, sampai sekarang belum ada titik terang,” ungkapnya.
Politisi senior ini memprediksi, jika kondisi tersebut terus berlanjut, peluang pengesahan APBD 2026 akan semakin kecil. Meski demikian, ia masih berharap ada kesepakatan di detik-detik terakhir.
"Kalau menengok situasi sampai saat ini, tidak ada harapan (APBD 2026 disahkan). Tapi kita tak tahu setelah pengunjung nanti mana tahu deal-dealan di last minute. Yang jelas sekarang ini selesaikanlah biar cepat disahkan," cetusnya.
Fathullah berharap koleganya di Banggar DPRD Pekanbaru untuk segera menghentikan tarik-menarik kepentingan dan fokus menyelamatkan APBD 2026 demi keberlanjutan pembangunan daerah.
“Jangan lah sampai ada ego pribadi. Kita ini 50 orang anggota dewan, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau APBD macet, pembangunan macet, masyarakat yang jadi korban,” ucapnya.
Pengesahan APBD Murni 2026 sangat menentukan kelancaran pembangunan Kota Pekanbaru ke depan.
“Kalau APBD lancar, pembangunan pasti lancar. Kita ingin Pekanbaru jadi kota yang paling tertib di Indonesia dan pembangunannya bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” sebut Fathullah. (end)
