PEKANBARU, datariau.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,049 Triliun akhirnya resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, Sabtu malam (17/1/2026).
Rapat paripurna pengesahan APBD digelar pada pukul 20.45 WIB dan dihadiri sebanyak 47 orang dari total 50 Anggota DPRD Kota Pekanbaru.
Pengesahan APBD 2026 ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, diikuti Tiga Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri, M Dikky Suryadi Khusaini, dan Andry Saputra. Dari pihak eksekutif, dokumen APBD ditandatangani Walikota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Walikota Markarius Anwar.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Pj Sekda Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut, para kepala OPD, asisten, camat, lurah, serta unsur Forkopimda.
Pengesahan APBD 2026 diawali dengan penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru terhadap pembahasan Ranperda APBD 2026.
Juru Bicara Banggar DPRD Pekanbaru, Irman Sasrianto, dalam laporannya menyampaikan bahwa APBD Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp3,049 Triliun.
Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp162 Miliar dibandingkan APBD Murni Tahun 2025 yang mencapai Rp3,21 Triliun.
“Secara kumulatif, pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp162 Miliar lebih dibandingkan target APBD 2025,” jelas Irman.
Sedangkan, belanja daerah dalam APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp3,044 Triliun, surplus/defisit sebesar Rp5 Miliar, penerimaan pembiayaan Rp0, pengeluaran pembiayaan Rp5 Miliar untuk penyertaan modal BUMD, dan sisa lebih pembiayaan (SiLPA) sebesar Rp0.
Dalam sambutannya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi kepada DPRD Pekanbaru khususnya Banggar atas kerja keras dalam pembahasan APBD 2026.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD Pekanbaru atas kerja sama dan kekompakan dalam pembahasan APBD 2026,” kata Agung.
Agung menjelaskan, APBD 2026 difokuskan untuk peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur perkotaan, penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM, pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penguatan nilai keagamaan dan budaya Melayu sebagai jati diri Kota Pekanbaru.
"Kami akan menindaklanjuti seluruh saran dan masukan DPRD. Mari bersama-sama menjaga stabilitas daerah agar APBD ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengakui pembahasan APBD 2026 sempat berjalan alot hingga muncul opsi penggunaan peraturan kepala daerah (Perkada). Namun, ia bersyukur eksekutif dan legislatif akhirnya mencapai kesepakatan.
"Sekarang sudah menjadi APBD. Terima kasih, semoga ke depan Kota Pekanbaru semakin maju dan sejahtera," singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan tidak ada perubahan signifikan dalam pembahasan APBD 2026. Mulai dari KUA-PPAS hingga pengesahan.
“Secara nilai, kita mengalami pertambahan dari rencana KUA yang diajukan oleh Pemko sebesar Rp150 Miliar, karena informasi baru itu ada dana transfer yang akan diterima oleh Kota Pekanbaru dari Provinsi, itu merupakan dana transfer tunda bayar yang mudah-mudahan akan dibayarkan di 2026, sebelumnya belum terhitung oleh TAPD," ucap Isa Lahamid.
Politisi PKS ini memastikan prioritas APBD 2026 tetap pada infrastruktur dan pelayanan masyarakat, khususnya perbaikan jalan dan drainase.
“Termasuk persoalan banjir dan perbaikan drainase. Insya Allah, infrastruktur pelayanan publik dan mitigasi banjir masuk dalam anggaran tahun ini," tutup Isa Lahamid. (end)
