Guru Demo Terancam Sanksi, DPRD Ingatkan Walikota Pekanbaru Jangan "Lebay"

Admin
1.556 view
Guru Demo Terancam Sanksi, DPRD Ingatkan Walikota Pekanbaru Jangan "Lebay"
Para guru yang melakukan aksi demo di gedung DPRD Kota Pekanbaru belum lama ini. (Foto: Cakaplah.com)
PEKANBARU, datariau.com - Para guru sertifikasi di Pekanbaru yang menggelar demo menuntut revisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019 kini terancam sanksi. DPRD mengingatkan agar Walikota Pekanbaru jangan berlebihan alias lebay, karena persoalan inti adalah para guru menginginkan agar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) mereka tidak dihapuskan.

"Pemko jangan lebay, selesaikan masalah utamanya. Guru melakukan itu karena komitmen Walikota ga jelas, awalnya kita akan bayarkan hak guru kalau 3 kementerian memperbolehkan, setelah Pemko dan Perwakilan Guru konsultasi ke 3 kementerian hasilnya memperbolehkan pembayaran TPP. Sampai sekarang janji itu ga dipenuhi," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru Mulyadi AMd, kepada datariau.com Rabu (10/4/2019).

Politisi PKS ini meminta Pemko Pekanbaru dalam hal ini Walikota Pekanbaru agar tidak mengintimidasi para guru. Mulyadi meminta agar Pemko duduk bersama guru dan melakukan musyawarah guna mufakat, sehingga ada solusi atas persoalan yang kini dihadapi para guru tersebut.

"Jangan intimidasi guru, temui mereka, dialog, selesaikan masalahnya. Kita tak mau masalah ini berlarut-larut sehingga mengorbankan pendidikan anak-anak kita," tegas Mulyadi.

Salah seorang perwakilan guru sertifikasi, Raja Ira, bersama seribuan guru lainnya menduduki kantor DPRD Pekanbaru pada Senin kemarin menegaskan tidak takut dengan ancaman Walikota Pekanbaru untuk memberikan para guru ini sanksi, karena demo.

"Sampai tuntutan kami dibayarkan, kami akan terus menggelar aksi ini," tegasnya kepada wartawan di DPRD Pekanbaru, saat itu.

Dia menegaskan, untuk aksi selanjutnya dirinya belum mau menyampaikan kapan, yang jelas saat ini biarkan saja diproses oleh DPRD Pekanbaru.

Para Guru pun menegaskan pihak mereka tidak ada menganggu proses ujian, yang dilakukan sekarang ini adalah menuntut hak TTP dibayarkan. Karena mereka juga sadar anak-anak juga dalam bimbingan mereka untuk mendapatkannya.

Karena disebutkan Ira, penyelenggaraan ujian yang berlangsung tetap berjalan lancar dan sesuai aturan sebagai mana mestinya.

"Pihak Pemko saja yang terlalu cepat mengeluarkan ancaman. Karena dengar kata boikot dari guru, udah manggeretek aja semuanya," papar Ira lagi.

Dengan kondisi seperti ini maka para guru yang menuntut hak yang disalahkan. "Panik boleh, tapi jangan mengancam. Sekarang ini dengan instruksi yang dikeluarkan itu mengancam namanya," katanya lagi.

Karena semakin pemko mengancam, maka guru akan semakin nekat. Maka solusi yang harus dicarikan bukan menebar ancaman. "Ajak kami berdiskusi, dipanggil dengan memberikan solusi," tegasnya.

Dengan kondisi seperti sekarang ini, dimana para guru sertifikasi ini disebutkan bukan anak kecil dan tidak takut dengan ancaman yang disampaikan.

"Mengapa ketika kami menuntut hak kami maka peraturan dan undang-undang diberlakukan, tetapi ketika yang hak itu harus dikeluarkan peraturan dan undang-undang tidak berlaku. Malah mengancam," sesalnya.

Pihaknya tidak memikirkan ancaman yang di kertas itu, bahkan kalau ditodong dengan senjata pun para guru tidak akan gentar. "Karena ini demi kebenaran dan keadilan bagi guru," tuturnya.

Seperti diketahui, Walikota Pekanbaru Firdaus MT dengan tegas mengancam akan memberikan sanksi sesuai aturan yang ada kepada guru yang melakukan demo tersebut. Walikota juga pernah memaafkan 6 kali aksi demo para guru di bulan Maret 2019 kemarin, setelah itu dia telah mewanti-wanti jika aksi lagi tidak akan ada maaf, karena aksi demo guru mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

Melalui media massa Firdaus telah mencoba menjelaskan kepada para guru, bahwa Permendikbud RI sudah tegas mengatur tunjangan tambahan penghasilan guru sertifikasi yang tidak bisa mendapatkan dua tunjangan yakni tunjangan profesi, mereka harusnya menerima satu tunjangan saja, tidak dobel.

Dikutip riaupotenza.com, disebutkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud RI Nomor 10 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil sudah sangat tegas. Firdaus menegaskan bahwa yang melarang untuk membayarkan dua kali tunjangan untuk guru bukanlah perwako. Perwako hanya menjabarkan regulasi yang ada dari Kemendikbud.

Pemerintah kota juga menanti surat jawaban tertulis terkait kedatangan perwakilan guru sertifikasi di tiga kementrian. Sebelumnya pemerintah kota bersama perwakilan guru sudah mendatangi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementrian Dalam Negeri RI serta Kementrian Pendayagunaan Apatatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Di saat para guru bersertifikasi masih demo menuntut dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Inspektorat Kota Pekanbaru menurunkan tim ke sekolah-sekolah. Mereka mendata para guru dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas.

Belum lama ini Walikota Firdaus juga telah mengeluarkan instruksi nomor 8/2019 yang mengimbau para guru dan pengawas tidak meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Apalagi, sekarang para siswa SD dan SMP melangsungkan Ujian Nasional (UN).

"Tim dari Inspektorat dari kemarin sudah turun ke lapangan dan mendata mana guru-guru dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas saat UN berlangsung," kata Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru, Syamsuwir, Selasa (9/4).

Syamsuwir menyebutkan, tim Inspektorat turun ke sekolah-sekolah untuk mempertegas mana para guru dan pengawas yang tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

"Jadi perlu kami tegaskan di sini bahwa kami bukan memeriksa tentang guru atau pengawas yang melakukan aksi demo. Tapi memeriksa guru dan pengawas yang tidak melaksanakan tugas," katanya.

Saat disinggung apakah hal tersebut sama artinya Pemko Pekanbaru akan memberlakukan sanksi bagi para guru yang sampai saat ini masih melakukan aksi dengan turun mendatangi anggota DPRD? Mantan Kabag Hukum Setdako Pekanbaru ini menyebut diperiksa dulu.

"Intinya kita akan periksa dulu. Apalagi jumlah sekolah negeri di Pekanbaru ini jumlahnya juga cukup banyak. Tentunya apa yang kami lakukan ini akan berlanjut hingga beberapa hari kedepan," pungkasnya.

Guru sertifikasi SD dan SMP di Kota Pekanbaru mengultimatum Pemerintah Kota Pekanbaru hingga hari Kamis (11/4). Ultimatum tersebut disampaikan guru sertifikasi agar Pemko Pekanbaru bisa menyelesaikan polemik penghapusan tunjangan TPP.

"Kami dapat informasi, saat ini perwakilan Pemko Pekanbaru berangkat ke Jakarta guna menjemput surat keputusan tiga Kementerian yang kita jumpai bersama beberapa waktu lalu," ujar Raja Ira salah seorang guru sertifikasi saat menggelar aksi Senin (8/4) kemarin.

Ira mengatakan, batas waktu hingga hari Kamis ini dianggap tidak terlalu lama. Apalagi menurutnya saat ini guru sertifikasi telah terlalu lama menunggu kejelasan dari Pemko Pekanbaru. "Saya rasa kalau hanya menjemput surat ke Kementerian tidak terlalu lama," ungkapnya.

Ira menambahkan, jika tidak ada kejelasan hingga Kamis, maka ribuan guru sertifikasi kembali akan menggelar aksi unjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi. "Teman-teman sudah sepakat akan ada aksi lanjutan jika tidak ada kejelasan," pungkasnya.

Surat keputusan dari tiga kementerian ini dinilai menjadi kunci penyelesaian polemik penghapusan tunjangan TPP guru sertifikasi SD dan SMP Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan baik guru sertifikasi maupun Pemko Pekanbaru sampai saat ini sama-sama merasa benar.

Seperti yang diketahui, ribuan guru sertifikasi SD dan SMP Kota Pekanbaru hingga saat ini masih menolak Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 7 Tahun 2019. Dimana disebutkan guru sertifikasi tidak lagi menerima tunjangan TPP. Sementara meski ditolak, Pemko Pekanbaru hingga saat ini enggan memenuhi permintaan guru sertifikasi untuk merevisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019. (rik)