SIAK, datariau.com - Dinkes Kabupaten Siak bekerjasama Dinkes Provinsi Riau menggelar acara fasilitasi dan pembinaan kelompok kerja (pokja) Posyandu Kabupaten dalam integrasi layanan primer berlangsung di aula serbaguna Dinkes Siak.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Rois Marsela menyampaikan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dan upaya promotif serta preventif sehat.
Hal itu, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pelayanan kesehatan akibat penyakit.
Pemerintah Pusat meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017, yang ditemukan dilapangan posyandu. Posyandu merupakan salah satu transformasi layanan primer.
Arah dari layanan kesehatan di tingkat dasar/primer terintegrasi dengan meningkatkan layanan promotif dan preventif memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, promosi kesehatan, membangun infrastruktur, melengkapi sasaran siklus hidup dan mendekatkan akses kepada masyarakat mulai dari tingkat dusun hingga keluarga.
Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2021, kegiatan layanan sosial dasar dapat dilakukan terintegrasi dengan kegiatan posyandu. Karena itu, diperlukan wadah koordinasi para pemangku kepentingan terkait di setiap tingkat, baik di kampung/kelurahan.
Wadah koordinasi posyandu adalah Pokjanal dan Pokja Posyandu, dalam pengorganisasian posyandu di bina oleh Pokjanal Posyandu yang terdiri berbagai lintas sektor terkait yang berfungsi sebagai pembina yang berkaitan dengan peningkatan fungsi serta kinerja posyandu dilakukan secara berjenjang.
"Mewujudkan layanan primer posyandu, tidak hanya tanggungjawab Dinas Kesehatan saja, tetapi Pokjanal Posyandu kabupaten, melibatkan multi pihak. Seperti para OPD, Unsur PKK, unsur organisasi profesi, kecamatan, kampung dan kelurahan," kata Rois, Jum’at (6/10/2023).
Menurutnya, meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular akan menambah beban pemerintah dan masyarakat 34,10 persen, 10,9 persen, kanker 9,7 persen dan lain-lain. Indonesia juga akan menyebabkan hilangnya potensi SDM dan menurunnya produktivitas yang pada akhirnya mempengaruhi pembangunan Nasional.
"Diperlukan reformasi kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya-upaya promotif dan preventif di tingkat posyandu. Di Kabupaten Siak sendiri terdapat terdapat 427 posyandu, ada ribuan kader yang tersebar di kampung dan kelurahan," kata dia.
"Untuk mendukung layanan kesehatan primer posyandu, secara bertahap kita meningkatkan kompetensi dan kapasitas kader posyandu di kampung," sebutnya.
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Riau Ika Irawati menyampaikan fokus layanan primer posyandu terpadu, bagaimana meningkatkan kompetensi kader, merekrut kader baru dan melengkapi sarana prasarana.
"Kedepan posyandu kita harapkan, memiliki peran tunggal di kampung, dia menangani balita hingga lansia, kemudian dia menjadi rujukan postu. Targetnya derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat," ujarnya.
Dia meminta, kader posyandu dapat dilibatkan di dalam rapat penyusunan anggaran di desa, Karena, penghulu bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu.
"Posyandu ini, punya payung hukum ada Permendagri dan Permendes, maka kader posyandu harus dilibatkan dalam pembahasan APBKam," jelas Ika Irawati.
"Karena Posyandu ujung tombak di kampung, dari posyandu dapat diketahui jumlah lansia, balita gizi buruk dan stunting. Sehingga Pokjanal 6 inilah yang mengintervensinya," pungkasnya.(***)
