PEKANBARU, datariau.com - Buruknya pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kota Pekanbaru dibuktikan oleh salah seorang Anggota DPRD saat ia menyamar sebagai masyarakat biasa dan mencoba berurusan dengan BPJS dalam hal pelayanan kesehatan. Dalam penyamarannya itu, dewan merasakan betapa buruknya pelayanan BPJS.
"Banyak yang lapor, melalui telepon terutama di daerah Kecamatan Tampan. Maka kemarin Senin saya coba, ini pengalaman pribadi saat saya berencana mengurus rujukan orangtua saya untuk pindah ke rumah sakit di Pekanbaru dari luar daerah," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru Desi Susanti SSos, saat ditemui datariau.com di ruang kerjanya, Kamis (6/11/2014).
Saat pertama Desi mencoba mendatangi Kantor BPJS di daerah Kecamatan Tampan Jalan HR Soebrantas. Desi pun karena seperti masyarakat biasa, tidak mendapatkan pelayanan semestinya. Berbaur dengan puluhan warga lainnya, Desi melihat kala itu mereka hanya dilayani oleh satu orang. "Entah kemana yang lainnya, mungkin ke toilet ya," ujarnya.
Kemudian, tiba giliran antrian Desi dipanggil. Saat menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke BPJS, petugas menyarankan Desi mengurus surat tanda domisili dari Ketua RT karena orangtua Desi yang akan dirujuk itu tidak memiliki kartu tanda penduduk Kota Pekanbaru.
"Padahal orangtua kita sedang kondisi sakit, banyak prosedur yang dilalui. Ya sudah tak saya urus, dan langsung saya bawa orangtau ke Awal Bros (rumah sakit swasta di Pekanbaru). Di rumah sakit saya masih sebagai masyarakat biasa, di sana saya bincang-bincang dengan masyarakat tentang BPJS, ternyata juga banyak yang mengeluh," kata Desi menceritakan.
Dari perbincangan dengan masyarakat yang sedang berobat di RS Awal Bros, Desi mendapat kabar bahwa memang BPJS di Panam Kecamatan Tampan prosedurnya agak rumit, maka masyarakat menyarankan Desi mengurus rujukan berobat orangtuanya di BPJS Jalan Jendral Sudirman.
"Saya suruhlah saudara nanyakan di sana (BPJS Jalan Sudirman), apa syaratnya, ternyata sampai di sana dia tak dapat nomor antri, kata orang BPJS antrian sudah habis. Padahal kita kan cuma mau konsultasi, apa mereka tak ada customer servis," terang Desi.
Atas kasus itu, Desi pun nyerah dan tak jadi menggunakan BPJS untuk berobat orangtuanya. Karena memang, Politisi Partai Demokrat ini hanya ingin merasakan bagaimana sebenarnya pelayanan BPJS yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Dari hasil penelusurannya secara langsung di lapangan, Desi sangat menyayangkan pelayanan BPJS belum maksimal. Maka tak salah kalau masyarakat selama ini mengeluh.
"Kami berharap agar instansi terkait mengoptimalkan pelayanan di BPJS, karena kesehatan ini sekarang sudah menjadi urat nadi masyarakat, sangat diperlukan," pinta Desi.
Desi menghimbau, untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang tergabung dalam BPJS, yang merupakan program pemerintah, apa salahnya BPJS dibuat optimal dalam segi pelayanan. "Bikin seperti bank, mereka memberikan pelayanan prima, ada customer servis melayani pertanyaan masyarakat," ungkapnya.
Termasuk persoalan kamar pasien yang dikeluhkan masyarakat yang berobat menggunakan BPJS, rumah sakit kebanyakan mengatakan kamar penuh kepada pasien BPJS. "Ini tentu tak bisa dibiarkan, apa kendalanya? APa karena rumah sakit sulit melakukan penagihan BPJS, ini harus didudukan secara bersama," sebutnya.
Ditambahkan Desi, pemerintah melalui dinas yang mengurusi BPJS ini, diminta segera mengoptimalkan pelayanan kesehatan. "Berikan obat yang ampuh, jangan hanya mengejar obat murah kalau dikeluhkan masyarakat kan sama saja bohong," pungkasnya. (rik)
