PEKANBARU, datariau.com - Proyek multiyears Pemerintah Kota Pekanbaru yang dianggarkan sejak 2014 hingga 2016, yakni pembangunan RSUD Kelas C Pekanbaru, SMP Madani, SMK Teknologi, Jalan Lingkar dan Pusat Perkantoran Pekanbaru, dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun, dipastikan tidak akan fungsional.
"Seperti RSUD ini yang mendasar adalah kegiatan pengadaan alkes (alat kesehatan,red)nya. Nilainya luar biasa jauh lebih besar, pembangunan hanya Rp125 miliar, alkes sampai Rp135 miliar," ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel, usai menggelar hearing tertutup dengan Satker terkait di ruang rapat Banmus, Rabu (8/4/2015).
Dari pemaparan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, bahwa untuk pengadaan alkes ini Kementrian Kesehatan menjanjikan akan memberikan bantuan. Namun DPRD meminta agar janji itu ada kepastian. "DPRD menginginkan kepastian itu, misalnya ada surat resmi dari Kemenkes kepada Pemko Pekanbaru untuk mempersiapkan rancangan biaya alkes, kita inginkan kepastian. Nanti kita bahas di banggar," tuturnya.
Untuk itu, Roni mendesak agar SKPD terkait dan leading sektor melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar bantuan dari APBN didapat dalam rangka mengoptimalkan pembangunan proyek multiyears ini agar selesai dibangun langsung bisa difungsikan.
"APBD tidak akan sanggup menopang untuk kegiatan alkes ini, kalau melihat struktur APBD sekarang maupun APBD kedepan. Kami memberikan masukan agar Satker dan leading sektor mem-follow up ke provinsi dan pusat. Kita juga siap memaparkan kebutuhan anggaran nanti baik di kementrian maupun ke DPR RI yang punya hak bugedting untuk itu," tuturnya.
Termasuk juga proyek pembangunan SMK Teknologi dan SMP Madani. Ketika bangunan sekolah selesai dibangun pada 2016 nanti, belum akan bisa langsung difungsikan. Kasusnya masih sama, karena meubeler tidak dianggarkan dalam multiyears tersebut.
"Ini ada kesalahan dalam perencanaan, maka tidak fungsional juga sama seperti rumah sakit. SMP Madani tidak fungsional karena meubeler tidak ada padahal di sana nantinnya ada asrama. SMK Teknologi juga, peralatan teknis untuk melaksanakan kurikulum juga tidak ada maka juga tidak bisa fungsional," papar Roni lagi.
Untuk dapat memfungsikan dua sekolah ini, untuk SMP Madani pengadaan meubeler memerlukan anggaran Rp8 miliar, SMK Teknologi untuk pengadaan meubeler dan alat praktek Rp90 miliar lebih. "Kami berharap ini harus ada solusinya. Agar struktur APBD tahun berikutnya tidak banyak terganggu," pungkasnya.
Sementara kegiatan lain seperti pusat perkantoran dan jalan lingkar, tidak terlalu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Roni menekankan yang penting tersebut adalah RSUD dan sekolah. Karena memang untuk pusat kantor pemerintahan juga hanya fisik yang dianggarkan, sementara fasilitas penunjang dan meubeler tidak ada masuk dalam anggaran tersebut. (rik)
