PEKANBARU, datariau.com - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwuno meminta kepada Komisi III DPRD kota Pekanbaru dan Dinas Tenaga Kerja serta Satpol PP untuk langsung turun ke lapangan, dalam rangka menindaklanjuti adanya korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atas pembangunan hotel 14 lantai Jalan Riau yang dilakukan oleh pihak pengembang PT Sinar Riau Gemilang.
"Ini akibat ketidakpatuhnya pihak perusahaan dan Dinas terkait dalam menghentikan pembangunan hotel tersebut. Sudah dua kali surat rekomendasi dari Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dikeluarkan terhadap Dinas terkait untuk proses penyegelan atas pembangunan hotel tersebut, tetapi rekomendasi tersebut tidak diindahkan, ini salah satu bentuk pembangkangan Dinas terkait dan pihak perusahaan," ungkap Sigit Yuwuno, kemarin.
Seharusnya, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, pihak perusahaan harus beritikad baik dan mengikuti aturan yang telah ada. "Kita kan ada Perda tentang perizinan. Maka dari itu, kita meminta Komisi III bersama Dinas terkait untuk melakukan tinjauan ke lapangan dan menyelesaikan persoalan ini dengan aturan yang ada," tegas Sigit.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul mengatakan, adanya kecelakaan kerja di bangunan hotel yang pernah ditinjaunya dan merekomendasikan segel beberapa waktu lalu, merupakan bentuk pembangkangan yang akhirnya memakan korban jiwa.
"Inilah orang yang tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku, sudah ada korban meninggal akibat kecelakaan kerja baru dikasih police line, itupun garis dari pihak kepolisian. Dari pemerintah kota Pekanbaru tidak ada. Kan sangat kita sayangkan hal ini terjadi. Dari awal kita dari Komisi I DPRD Kota Pekanbaru merekomendasikan agar pembangunan ini dihentikan karena pembangunan ini sudah menyalahi aturan perizinan yang ada. Ini baru satu korban, bagaimana kalau 14 lantai nanti roboh dan banyak memakan korban, siapa yang akan disalahkan," tegas Hotman Sitompul.
"Atas kejadian jatuhnya korban salah seorang tenaga kerja hotel tersebut, maka kita meminta Dinas terkait untuk menghentikan pembangunan tersebut hingga semua urusan selesai. Kemudian masalah pembangkangan Dinas terkait yang tidak menjalankan rekomendasi kita, maka kita terus melakukan rapat untuk menindaklanjuti dinas terkait," sambung Hotman.
Selaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru, lanjut Politisi PDIP ini, pihaknya merasa dikakangi oleh pemerintah kota Pekanbaru, hanya karena kepentingan pihak pengusaha dalam pembangunan hotel di kota Pekanbaru ini,rekomendasi dewan tidak diindahkan hingga akhirnya pembangunan itu memakan korban jiwa.
"Sudah dua kali kita dari DPRD Kota Pekanbaru mengeluarkan rekomendasi penyegelan terhadap pembangunan hotel yang sudah jelas melanggar aturan hukum itu, tetapi sampai saat ini penyegelan tidak dilakukan oleh Dinas terkait," keluh Hotman. Baca juga: Hotel di Jalan Riau Ini Segera Disegel Satpol PP Pekanbaru
Diterangkan Hotman, pihaknya di Komisi I DPRD Kota Pekanbaru sudah melakukan hearing dengan Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pekanbaru, dari hearing tersebut mengungkapkan bahwa penambahan bangunan 3 lantai tersebut tidak ada kajian struktur tanah dan evaluasi dari Dinas terkait.
"Artinya kan, pembangunan hotel ini dinilai sudah cacat hukum," tutur Hotman. Baca juga: Soal Izin Pembangunan Hotel di Jalan Riau, DPRD Pekanbaru Merasa Dikangkangi
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru Zulfan Hafiz mengatakan, pihaknya sudah menyurati dinas terkait untuk lakukan hearing pada Senin depan.
"Setelah hearing tersebut kita akan melakukan tinjauan secara bersama tempat pembangunan hotel tersebut. Kalau ada unsur pidananya kita serahkan kepada pihak kepolisian, tetapi kalau ada unsur kelalaian tentunya ada sanksi yang ada diberikan. Tetapi, kita kaji dulu setelah melakukan kunjungan ke lapangan," pungkas Zulfan Hafiz.
