JAKARTA, datariau.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Dr H Patrialis Akbar SH MH dalam beberapa kesempatan menyampaikan pentingnya umat Islam untuk masuk dalam pemerintahan.
Alasan Patrialis sangat logis, dimana saat ini umat Islam butuh pemimpin agamis, karena jika tidak dipegang oleh umat Islam maka kekuasaan akan dikendalikan oleh orang-orang jahat.
Pada Oktober 2015 lalu, saat menyampaikan sambutannya pada acara peresmian Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia (PULDAPII), Patrialis dengan terang mendorong agar lembaga yang bermanhaj Salaf (pengikut umat Islam terdahulu) menyiapkan kader-kadernya untuk masuk ke pemerintahan.
“Gak boleh kita lari dari kekuasaan,” kata Patrialis pada peresmian PULDAPII di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2015 silam.
Patrialis menganggap wajib hukumnya mempersiapkan generasi muda untuk masuk ke semua lembaga negara. “PULDAPII harus bisa menyiapkan pemimpin yang ulil albab,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan mantan Menteri Hukum dan HAM era SBY ini saat menyampaikan kuliah umum di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta pada April 2016 kemarin.
Patrialis dengan terang mendorong agar alumni LIPIA bisa masuk ke lembaga negara seperti DPR. “Lembaga-lembaga negara yang tersedia harus diisi orang-orang berakhlak dan berakidah kuat. Makanya, lulusan LIPIA harus berjuang keras supaya bisa masuk ke lembaga negara seperti DPR, MK, juga lembaga eksekutif menjadi menteri,” kata Patrialis Akbar, Jumat 15 April 2016.
Menurut Patrialis, lulusan LIPIA harus berjuang keras masuk ke lembaga negara agar negara ini bisa diisi oleh orang-orang dengan akidah kokoh, budi pekerti baik dan akhlak mulia.
“Kalau lembaga negara diisi orang-orang berakhlak dan berakidah kuat, kami yakin Indonesia bisa menjadi negara besar, makmur dan sejahtera,” paparnya.
Saat ini, kata Patrialis, terdapat masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah banyak masalah karena lembaga negara tidak diisi orang-orang yang berakhlak mulia.
Baru-baru ini, saat memberi sambutan pada peresmian masjid As Sunnah Kota Cirebon, Patrialis juga menyampaikan betapa pentingnya memegang kekuasaan seperti Gubernur dan Wali Kota.
“Jabatan itu sangat penting di negara ini, saya berharap kader-kader pesantren ini menjadi pemimpin bangsa. Anak muda harus bergerak, cita-citakan agar jadi Gubernur atau Wali Kota,” kata Patrialis, Ahad (5/6/2016).
Jabatan-jabatan tersebut, menurut Patrialis bukan tidak mungkin dapat diraih, karena saat ini negara mempersilahkan kepada siapa saja.
“Jabatan negara ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai yang menjadi pejabat orang-orang yang menghujat Islam, kita harus mempersiapkan diri,” katanya dengan suara lantang.
Pernyataan yang sering dilontarkan politisi PAN ini membuat banyak tanya, apakah berarti dia mendorong agar lembaga-lembaga yang berafiliasi kepada manhaj salaf untuk membuat partai agar bisa memegang kekuasaan?
“Tidak, tidak mesti masuk melalui partai. Sekarang itu sistemnya terbuka, tidak mesti melalui partai,” jawab Patrialis usai acara peresmian masjid As Sunnah Cirebon, Ahad (5/6/2016).
Apa yang disampaikan Patrialis adalah sebuah kenyataan, dimana saat ini bangsa betul-betul membutuhkan sosok pemimpin yang soleh.
Betul memang, masuk ke pemerintahan tidak mesti melalui partai, tetapi bukankah partai di negeri ini dianggap sebagai wadah paling strategis untuk memegang kekuasaan? apalagi duduk di parlemen, adakah anggota DPR yang tidak masuk melalui jalur partai?
Disinilah konsistensi diuji, apakah pendapat masuk pemerintahan atau parlemen tetap dianggap haram mutlak ataukah masih bisa di utak-atik? Kita lihat beberapa tahun kedepan. Allahu a’lam.
