Wamendagri Bima Tekankan Pengelolaan TKD yang Lebih Adil, Proporsional, dan Efektif

Samsul
25.720 view
Wamendagri Bima Tekankan Pengelolaan TKD yang Lebih Adil, Proporsional, dan Efektif
DATARIAU.COM-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pengelolaan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih adil, proporsional, dan efektif. Hal ini disampaikannya saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Kota Surabaya, Jumat (22/8/2025).

Pertemuan tersebut digelar untuk mendalami penyusunan formula kebijakan dana transfer pusat ke daerah yang lebih baik. Menurut Bima, pembahasan TKD sangat krusial dan strategis. Ia menjelaskan, sejak 2020 terjadi fluktuasi TKD.

“Karena memang ya, kalau kita lihat tadi, sudah disinggung juga beberapa kali, dan Pak Menteri Dalam Negeri juga sering menyampaikan ini kepada publik, kapasitas fiskal di seluruh daerah kita, ini catatannya memang masih perlu penguatan di banyak lini,” kata Bima yang saat itu mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Bima memaparkan, di tingkat provinsi hanya sekitar 10 provinsi yang memiliki kapasitas fiskal kuat atau tidak bergantung pada dana transfer pusat. Adapun Jatim berada di posisi keenam setelah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kemandirian fiskal.

“Mayoritas itu masih sangat tergantung kepada pusat. Dalam kondisi ini tentu harus ada memang langkah-langkah signifikan, secara jangka panjang mengurangi ketergantungan, dan secara jangka pendek itu perbaikan pada tata kelola, perbaikan pada tata keuangan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan dampak eksternalitas negatif. Misalnya, terdapat daerah yang terdampak aktivitas eksplorasi tetapi tidak mendapatkan perhatian. Selain itu, penyaluran DBH yang sering dilakukan di akhir tahun anggaran menyulitkan daerah dalam merealisasikan belanja.

Bima menyambut positif berbagai masukan dari Komisi II DPR dan menilai perlunya penelusuran lebih lanjut untuk perbaikan tata kelola TKD. Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan anggaran melalui kerja sama dengan kementerian teknis terkait, serta memastikan integrasi perencanaan antara pusat dan daerah.

“Utamanya juga adalah integrasi perencanaan. Jadi perencanaan pusat dan daerah itu harus sama-sama dipastikan sesuai dengan siklus penganggaran-penganggaran,” tegasnya.
Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar