Ponpes di Pati Dukung Prostitusi, Ternyata Pendirinya Bos Karaoke

Ruslan
1.194 view
Ponpes di Pati Dukung Prostitusi, Ternyata Pendirinya Bos Karaoke
Ilustrasi (Foto: Internet)

DATARIAU.COM - Salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah disebut sebagai pendukung prostitusi.

Tudingan itu muncul lantaran pimpinan ponpes tersebut ikut menandatangani surat terbuka penolakan penutupan prostitusi dan karaoke di Pati.

Ponpes itu bernama Pondok Pesantren Tahfidzul Qur?an Modiwongso.

Ponpes yang terletak di Kecamatan Gembong itu ikut tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Kabupaten Pati (Gerak).

Ponpes tersebut turut menyetujui tudingan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati soal pelanggaran HAM atas penutupan Lorong Indah (LI).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati, KH Abdul Mujib menyesalkan adanya ponpes dukung prostitusi di Pati.

Kiai sepuh ini menjelaskan, ponpes tersebut didirikan seorang koordinator karaoke.

?Pondok pesantrean itu adalah pondok Tahfidzul Quran itu didirikan oleh orang yang bernama Musyafak. Musyafak itu adalah koordinator karaoke yang ada di Pati,? ucapnya.

?Memang dia (Musyafak) mendirikan Pondok Pesantren di Bremi, Gembong, yang diketuai oleh mantan kepala desa Imam Suroso,? jelasnya, seperti dilansir Radar Kudus, Jumat (22/10).

Kiai Mujib Minta Kemenag Tertibkan Tahfidzul Quran

Berdasarkan pantauan, ponpes Tahfidzul Quran belum memiliki murid dan belum terdaftar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati.

Karena itu, KH Abdul Mujib meminta Kemeng Kabupaten Pati untuk menertibkan ponpes tersebut.

?Di sana belum ada muridnya. Hanya papan nama saja. Kami terkejut dan kami sudah meminta Kemanag untuk membedolkan (ditertibkan),? terangnya.

?Masak pondok pesantren kok mendukung prostitusi, karaoke. Kan tidak mungkin. Apalagi tempat prostitusi itu belum terdaftar,? tandas Kiai Mujib.

Diketahui, pada tanggal 12 Oktober lalu, Gerak melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan beberapa institusi negara tentang penolakan penutupan tempat prostitusi dan karaoke di Kabupaten Pati.

Mereka menilai langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melanggar hak asasi manusia (HAM) dan dapat merugikan negara dalam hal ini PLN lantaran adanya pemutusan listrik.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar