JAKARTA, datariau.com - Wakil Bupati Siak, H Husni Merza BBA MM berharap melalui kebijakan yang di ambil Pemerintah Pusat, terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit, kedepan membawa angin segar.
Hal ini dikatakannya, ditemui usai mengikuti Musyawarah Nasional 1 Tahun 2022 Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di ABC Internasional Stadium Ancol Jakarta, Sabtu (16/7/2022) kemarin.
?Kita berharap melalui asosiasi AKPSI membawa kebaikan bagi penataan kelapa sawit di Indonesia. Terutama Kabupaten Siak sebagian besar penduduknya bergantung hidup dari perkebunan kelapa sawit, ini efek positif terkait dengan kebijakan tersebut," kata Husni.
Untuk diketahui, Kabupaten Siak salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, memiliki luas perkebunan kelapa sawit seluas 107,420 hektar, dengan menghasilkan 500 ribu ton Crude Palm Oil (CPO)/tahun.
?Untuk swadaya saja ada sekitar 200 ribu hektar lebih, belum lagi lahan sawit yang dimiliki swasta, dan BUMN. Jadi, kita masuk salah satu kabupaten anggota Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI)," ujarnya.
Acara tersebut, dikatakan Husni, dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian dan pengarahan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjahitan menyampaikan, kondisi aktifitas sawit di Indonesia.
Dia mengatakan, termasuk berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya petani sawit saat ini.
?Tadi Pak Luhut menyampaikan saat ini sedang dilakukan audit terhadap kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang di kelola swasta, BUMN maupun swadaya masyarakat," sebut Wakil Bupati Siak itu.
"Audit ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari audit itu nantinya, dapat menunjukan data, dan fakta-fakta dilapangan tentang perkelapa sawitan di Indonesia," ucapnya.
Pemerintah Pusat berjanji dalam kurun waktu 3 bulan kedepan, akan ada kebijakan-kebijakan yang tujuannya mendorong bagaimana kedepan industri kelapa sawit di Indonesia ini, lebih baik lagi. Termasuk peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.
?Kita sangat apresiasi, mudah-mudahan apa yang dijanjikan Bapak Luhut tadi segera terwujud. Rencana pemerintah ini bisa memunculkan semacam trigger atau pemicu untuk perubahan harga tandan buah segar (TBS) di masyarakat yang lebih berpihak," jelas Husni.
"Karena saat ini harga TBS disetiap daerah bervariasi ada yang Rp1000/ kg, dan ada yang Rp800/kg, tapi semuanya, dibawah Rp2000/kg tidak seperti sebelumnya," tandasnya.
Munas Pertaman (I), Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) tahun 2022 tersebut, di ikuti oleh 160 kabupaten/kota dari 22 provinsi se-Indonesia.(rls/man)
