Kemendagri Perkuat Pengelolaan Geopark Jelang Revalidasi UNESCO

Samsul
1.847 view
Kemendagri Perkuat Pengelolaan Geopark Jelang Revalidasi UNESCO
Direktur SUPD 3, Fauzan (kiri) Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius (tengah) Sekda Kab Belitung, Marzuki (kanan)
DATARIAU.COM- Belitung-Upaya peningkatan kualitas pengelolaan geopark di Indonesia terus dipercepat menjelang revalidasi UNESCO Global Geopark (UGGp) yang dilakukan setiap empat tahun sekali.

Penilaian ini menjadi penentu krusial apakah sebuah geopark masih layak mempertahankan status globalnya atau justru harus melakukan pembenahan serius.

Di tengah persiapan tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Belitung, utamanya untuk mendukung Belitong UNESCO Global Geopark mendapatkan kembali Green Card.

Geopark tak lagi dipandang sekadar destinasi wisata. Lebih dari itu, kawasan ini menjadi ruang integrasi warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya. Sejumlah geosite di Belitung bahkan telah berkembang menjadi pusat edukasi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat lokal.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menegaskan bahwa penguatan pengelolaan menjadi kunci utama dalam menghadapi proses revalidasi.

“Geopark tidak cukup hanya mengandalkan status internasional, tapi harus benar-benar dikelola dengan baik dan memberi manfaat nyata,” ujarnya saat membuka kegiatan di Hotel Golden Tulip, Belitung, Senin (13/04/2026).

Menurutnya, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, mulai dari penguatan kelembagaan badan pengelola, peningkatan kualitas dokumen revalidasi yang lebih komprehensif, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, kualitas interpretasi geosite juga dinilai belum optimal. Padahal, geosite bukan hanya objek wisata, tetapi sarana edukasi publik untuk memahami nilai geologi, lingkungan, dan budaya.

Kastorius juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menegaskan, pengelolaan geopark harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga masyarakat agar memenuhi standar global yang ditetapkan UNESCO.

Di sisi kebijakan, pemerintah mendorong agar pengelolaan geopark masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga memiliki dukungan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, menyebut pengembangan geopark tetap berjalan meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

“Semangat untuk memajukan geopark tidak pernah pudar. Kami terus berinovasi untuk menjaga warisan dunia ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, mempertahankan status geopark global bukan hal mudah dan membutuhkan komitmen bersama, terutama dalam menjalankan tiga pilar utama geopark, yakni geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya.

Dengan berbagai penguatan tersebut, geopark di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan status UNESCO Global Geopark, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(rls)
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar