DATARIAU.COM - Peringatan Kesaktian Pancasila tidak terlepas dari peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Dalam peristiwa tersebut enam jenderal dan satu perwira TNI tewas dibunuh oleh PKI, jenazah mereka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta.
Ke-6 jenderal tersebut yakni Jenderal TNI (Anumerta) Achmad Yani, Letjen (Anumerta) Suprapto, Mayjen (Anumerta) M.T. Haryono, Letjen (Anumerta) Siswondo Parman, Mayjen (Anumerta) D.I. Pandjaitan, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomihardjo, serta perwira berpangkat Letnan Satu Corps Zeni (Anumerta) Pierre Andreas Tendean.
Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober sebagai tanda duka atas meninggalnya 7 pahlawan revolusi tersebut dan sekaligus menandai tidak tergantikannya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kemudian, berawal dari Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada 17 September 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali diadakan di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1966.
Dosen pendidikan sejarah dari Universitas Sanata Dharma, Hendra Kurniawan, mengatakan bahwa saat ini tidak hanya ideologi komunis yang perlu diwaspadai, namun juga ideologi lain seperti radikalisme.
"Kesaktian Pancasila dimunculkan Orde Baru untuk menunjukkan tegaknya Pancasila yang gagal digantikan oleh ideologi komunis. Diperingati boleh saja sebagai kewaspadaan atas ancaman Pancasila. Namun tidak hanya komunis yang harus diwaspadai tapi juga ideologi lain seperti radikalisme," tutur Hendra Kurniawan kepada DW Indonesia.
Kemudian, berbeda dari generasi sebelumnya yang memiliki pengalaman untuk diwajibkan menonton film tentang PKI setiap tanggal 30 September, Hendra Kurniawan berharap generasi muda saat ini bisa mempelajari versi lain dari tragedi G30S/PKI. Ia ingin agar para pemuda bisa dengan terbuka mencari tahu dan mendiskusikan runtutan kejadian lewat diskusi dan pembelajaran di sekolah.
"Saya kira saat ini generasi muda yang tidak punya ikatan masa lalu perlu bersikap kritis dengan banyak membaca. Saat ini literatur sudah lebih banyak, ditambah keterbukaan informasi melalui internet," kata dia.
Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Marwan Adam mengatakan setelah G30S/PKI, ribuan orang yang sedang mengemban tugas dan bersekolah di luar negeri dicabut kewarganegaraannya karena dianggap terlibat PKI. Selain itu, sekitar 10 ribu orang dibuang ke Pulau Buru antara tahun 1969 hingga 1979 tanpa adanya proses peradilan.
"Pemerintah harus mengakui hal itu sebagai suatu kesalahan dan kekeliruan, dan meminta maaf kepada mereka. Kemudian, pemerintah juga harus memberikan rehabilitasi bagi mereka yang dibuang ke Pulau Buru. Jika ada rehabilitasi maka itu sudah lebih dari maaf," ujarnya.
Menurutnya, permintaan maaf yang dinantikan dari pemerintah tidak ada kaitannya dengan ideologi maupun organisasi PKI, tapi lebih merupakan persoalan kemanusiaan.
"Ini persoalan kemanusiaan dan bukan hanya ideologi. Seharusnya pemerintah itu berprinsip seperti itu sehingga bisa bersikap mengakui kekeliruan dan meminta maaf dan tidak usah khawatir akan anggapan PKI karena itu tidak ada hubungannya," kata Asvi.
Hal senada juga disampaikan dosen sejarah Universitas Sanata Dharma, Chandra Halim, munuturkan pemerintah bisa memberi klarifikasi kepada korban mau pun kepada keluarga korban yang saat ini hidupnya menderita karena dituduh terlibat PKI. Padahal banyak dari mereka tidak terlibat dan sebagian masih hidup dan harus menyimpan trauma seumur hidup.
Penelitiannya menunjukn ada orang yang diseret petugas dan diasingkan ke pulau Buru karena difitnah tetangga terlibat PKI. Kejadian serupa banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Wonosobo, Bengawan Solo dan Kampung Sewu.
"Anak dari seorang PKI belum tentu dia berideologi PKI. Saya kira bagus jika pemerintah bisa maafkan itu semua dan merangkul mereka supaya tidak dijauhi dan bisa mendapatkan fasilitas. Itu bukan berarti menghidupkan PKI tapi merangkul orang yang sudah dituduh PKI, saya rasa rekonsiliasi itu baik," katanya. (*)
Source: dw.com
